TRIBUN-BALI.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa badan usaha swasta atau operator Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) sudah membeli solar dari PT Pertamina (Persero). Langkah ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk stop impor solar pada tahun 2026. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan bahwa badan usaha swasta sudah membeli solar dari Pertamina. 

“Sudah. Sebenarnya kan sejak diumumkan itu sudah dilakukan pertemuan-pertemuan. Kalau ditanya ke swasta, pasti sudah ada. Sudah jalan,” kata Laode, Rabu (6/5).

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menargetkan untuk stop impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar CN48 pada tahun ini. Sedangkan untuk solar CN51 dan avtur ditargetkan akan stop impor pada akhir tahun 2026.

Baca juga: MAYAT Kagetkan Jro Wijana Saat Buang Hajat di Saluran Irigasi Buleleng, Korban Buruh Asal Karangasem

Baca juga: FAKTA Baru Jenazah Membusuk di Cabe Darmasaba, Forensik RSUP Prof Ngoerah Beberkan Ciri-ciri & Tato!

Kementerian ESDM sebelumnya juga memproyeksikan pada tahun ini masih akan impor sekitar 600.000 kiloliter (KL) CN51 dan 1 juta KL avtur. Merujuk data Direktorat Jenderal Migas, total kebutuhan minyak solar tahun 2025 mencapai 110.932 KL per hari atau sekitar 40,49 juta KL sepanjang tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, Indonesia masih mengimpor sebanyak 4,93 juta KL atau sebesar 12,17 persen dari kebutuhan pada tahun 2025. Impor minyak solar berasal dari Singapura (65,06 % ), Malaysia (27,65 % ), Korea Selatan (3,40 % ), India (2.16 % ) dan Uni Arab Emirates (1,21 % ).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan bahwa target penghentian impor solar pada tahun ini juga akan ditopang oleh kebijakan mandatori biodiesel.

Pencampuran solar dan minyak sawit kini telah mencapai 40 % (B40) dan akan meningkat menjadi 50 % (B50) pada Juli mendatang.

“Biodiesel dengan roadmap B10 sampai sekarang B40 dan di bulan Juli menjadi B50, itu adalah cara untuk mengkonversi, substitisi impor kita dari B0 menjadi B50 di mana campuran CPO dan metanol menjadi FAME dan dicampur, ini lah kemudian kenapa tidak lagi kita melakukan impor solar,” ungkap Bahlil. 

Selain itu, pemerintah menggenjot peningkatan kapasitas produksi kilang, terutama melalui pengoperasian Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. “RDMP itu menghasilkan 4,6 juta KL solar. Jadi kalau RDMP ini kita selesaikan cepat, berarti tidak lagi kita lakukan impor,” tandas Bahlil. (kontan)