TRIBUNTRENDS.COM - Kontroversi penilaian dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat akhirnya berbuntut panjang.
Setelah video perdebatan antara peserta dan dewan juri viral di media sosial serta memicu gelombang kritik publik, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memutuskan untuk menggelar ulang babak final lomba tersebut.
Tak hanya itu, seluruh juri yang sebelumnya terlibat dipastikan tidak akan kembali bertugas dalam pelaksanaan ulang nanti.
Keputusan ini menjadi langkah besar MPR RI untuk meredam polemik sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan lomba yang seharusnya menjunjung tinggi nilai keadilan, objektivitas, dan sportivitas.
Baca juga: Anggota MPR Kompak Kritik Panitia LCC 4 Pilar Kalbar, Desak Tanding Ulang: Angkat Juri yang Benar!
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa seluruh juri pada pelaksanaan ulang final LCC Empat Pilar Kalbar nantinya berasal dari unsur independen dan tidak memiliki keterkaitan dengan proses sebelumnya.
“Ya, dari sisi pelaksanaan, tentu pelaksanaannya adalah Sekretariat Jenderal MPR, tetapi semua juri yang terlibat adalah orang yang independen, yang tidak terlibat dalam proses kemarin.
Yakni, tidak ada unsur dari Sekretariat Jenderal MPR,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Pernyataan tersebut muncul setelah publik ramai menyoroti keputusan juri dalam babak final yang dianggap tidak konsisten saat memberikan penilaian kepada peserta.
Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah menjelaskan bahwa komposisi juri baru nantinya akan melibatkan kalangan akademisi hingga unsur dinas terkait.
“Unsur akademisi. Unsur dinas, akademisi, itu yang akan kita ambil,” ujar Siti Fauziah.
Dengan melibatkan pihak independen dari luar Sekretariat Jenderal MPR, MPR berharap proses penilaian pada final ulang dapat berlangsung lebih profesional dan tidak lagi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Baca juga: MPR Bantah Adanya Main Mata Juri dalam Final LCC 4 Pilar Kalbar, Polemik Murni Akibat Masalah Teknis
Sebelumnya, MPR RI telah memastikan bahwa babak final LCC Empat Pilar tingkat Kalbar akan diulang sepenuhnya. Keputusan ini diambil setelah pimpinan MPR mendengarkan penjelasan internal terkait kontroversi yang terjadi selama perlombaan.
“Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya,” ujar Ahmad Muzani.
Ia juga memastikan pimpinan MPR RI akan melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya pertandingan ulang agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Kontroversi bermula saat final LCC Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5/2026). Tiga sekolah yang berhasil melaju ke babak final yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.
Persoalan muncul ketika sesi rebutan menampilkan pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” ujar peserta Regu C.
Namun, jawaban tersebut justru dianggap salah oleh dewan juri dan membuat Regu C mendapatkan pengurangan nilai lima poin.
Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama dilempar kepada Regu B dari SMAN 1 Sambas. Menariknya, jawaban yang diberikan dinilai publik memiliki substansi yang sama persis.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” jawab peserta Regu B.
Kali ini, dewan juri justru menyatakan jawaban tersebut benar.
“Inti jawaban sudah benar. Nilai sepuluh,” kata juri.
Baca juga: MPR Putuskan Final LCC Kalbar Diulang, Pemprov Justru Usul SMA 1 Pontianak Langsung Lolos ke Jakarta
Keputusan itu langsung diprotes Regu C dari SMAN 1 Pontianak karena merasa telah menyampaikan jawaban yang sama.
“Izin, kami tadi menjawabnya sama seperti Regu B,” kata peserta Regu C.
Juri kemudian beralasan bahwa Regu C dianggap tidak menyebut unsur “pertimbangan DPD”. Namun, peserta membantah penjelasan tersebut dan bahkan meminta audiens memberikan kesaksian bahwa jawaban mereka sebenarnya sudah lengkap.
Momen itu viral di media sosial dan memicu gelombang kritik dari masyarakat, pejabat daerah, hingga anggota DPR dan MPR RI.
Banyak pihak menilai polemik tersebut bukan sekadar persoalan teknis lomba, tetapi juga menyangkut rasa keadilan bagi peserta didik.
Sorotan publik semakin besar setelah rekaman video memperlihatkan jawaban Regu C terdengar jelas menyebut unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
***
(TribunTrends/Kompas)
