SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Kesadaran warga Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), terhadap pengelolaan sampah ramah lingkungan terus meningkat. Program Banyuwangi Hijau yang mengusung sistem pengelolaan sampah sirkular, kini telah diikuti 23.410 rumah tangga dari 73 desa.
Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam mengurangi volume sampah, sekaligus mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan kawasan.
Melalui program tersebut, sampah rumah tangga tidak lagi sekadar dibakar atau dibuang ke sungai, tetapi dipilah dan diolah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R).
Sejak mulai diterapkan pada 2023, Program Banyuwangi Hijau terus menunjukkan perkembangan signifikan.
Hingga Mei 2026, layanan pengelolaan sampah telah menjangkau sekitar 500 ribu jiwa penduduk di Banyuwangi.
Salah satu pusat pengolahan sampah utama berada di TPS 3R Balak, Kecamatan Songgon. Fasilitas tersebut telah menerima lebih dari 14.145 ton sampah sejak awal operasional.
Dari jumlah itu, sebanyak 652 ton merupakan sampah anorganik dan 455 ton sampah organik yang berhasil dikelola.
Program tersebut juga turut membuka lapangan pekerjaan dengan melibatkan 91 tenaga kerja dalam operasional pengolahan sampah.
“Capaian tersebut, menunjukkan terus meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber, serta penguatan sistem layanan persampahan terpadu di tingkat desa dan kawasan,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis (14/5/2026).
Bupati Ipuk mengatakan, dukungan desa menjadi faktor penting dalam keberhasilan Program Banyuwangi Hijau.
Menurutnya, pengelolaan sampah rumah tangga kini mulai berubah dari kebiasaan lama menjadi sistem yang lebih tertata dan ramah lingkungan.
“Terima kasih untuk dukungan warga atas program ini. Ini akan mengurangi volume sampah di TPA sekaligus mengurangi sampah laut,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi, Dwi Handayani, menjelaskan bahwa seluruh desa peserta program telah melakukan kerja sama resmi melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS).
Selain itu, desa-desa tersebut juga telah membentuk lembaga operator desa untuk mendukung layanan pengelolaan sampah.
“Desa-desa tersebut juga menganggarkan Alokasi Dana Desa Khusus (ADDK) untuk kegiatan persampahan desa periode 2023–2026, total mencapai sebesar Rp 3,97 miliar,” ujar Yani, sapaan akrabnya.
Keberhasilan program juga ditopang perubahan perilaku masyarakat melalui berbagai edukasi dan pelatihan.
DLH Banyuwangi mencatat sebanyak 46.555 orang telah mengikuti kegiatan edukasi, pelatihan fasilitator hingga kampanye perubahan perilaku terkait pengelolaan sampah.
Pemkab Banyuwangi menargetkan cakupan layanan Program Banyuwangi Hijau terus bertambah sepanjang 2026.
Target berikutnya ialah menjangkau 885 ribu jiwa penduduk, dengan total 116 desa yang terlayani sistem pengelolaan sampah terpadu tersebut.
