BANGKAPOS.COM, BANGKA -- KPU Kota Pangkalpinang kembali mengaktifkan program sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat di Pangkalpinang.

Selama dua bulan terakhir, kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah, SLB YPAC, hingga kelompok ibu-ibu PKK di sejumlah kelurahan. Program itu disambut hangat dan antusias oleh masyarakat.

Penanggung jawab Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Divisi Sosdiklih) KPU Pangkalpinang, Margarita mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Menurutnya, masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pilihan politik karena dampak kebijakan pemimpin akan dirasakan langsung oleh masyarakat sendiri. Sehingga, semua bertanggung jawab terhadap pilihannya. Apalagi bagi pemilih pemula dan muda penting bagi mereka untuk tidak berfikir pragmatis terhadap politik.

“Saya angkatan 80-an tidak pernah mendapatkan sosialisasi seperti ini ketika itu, sehingga bagi kami ketika itu hal yang tabu berbicara politik, hal yang malas untuk di bahas, dan jika kita melihat sekarang trendnya pendidikan pemilih sudah masuk ke sekolah, sehingga adik-adik semua mendapat informasi diawal, ketika nanti tiba saatnya tahapan pemilu tidak bingung lagi ambil sikap,” kata Margarita.

Dalam sosialisasi kepada kelompok disabilitas, Margarita bersama tim menjelaskan bahwa negara telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara melalui konsep pemilu inklusif.

KPU juga menyiapkan berbagai fasilitas aksesibilitas di tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari lokasi dan tata letak TPS, penyediaan template surat suara, hingga pendampingan bagi pemilih disabilitas sampai ke bilik suara.

Kegiatan sosialisasi turut melibatkan komisioner KPU Pangkalpinang lainnya seperti Tri Pertiwi, Muhammad, Ridho Istira, dan Ketua KPU Pangkalpinang Sobarian.

Dalam kegiatan tersebut, masing-masing komisioner memberikan materi sesuai bidangnya, mulai dari tata cara mencoblos, contoh surat suara sah dan tidak sah, hingga mekanisme pendaftaran dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Ketua KPU Pangkalpinang, Sobarian, juga meminta saran dan kritik dari masyarakat terkait pelayanan penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2025 sebagai bahan evaluasi.

“Kami membutuhkan saran dari semua masyarakat Kota Pangkalpinang bagaimana pelayanan kami ketika 2024 dan 2025, yang nanti akan menjadi bahan evaluasi kami dalam pelaksanaan pemilihan selanjutnya, jika dalam penyampaian informasi, pelayanan KPPS, PPK dan PPS, distribusi logistik Pemilu apakah bermasalah di kelurahan, kami dilapangan butuh masukan untuk evaluasi selanjutnya,” jelasnya.

Sementara itu Ridho Istira turut menyampaikan pengalaman sengketa di KPU Kota Pangkalpinang dengan harapan hal tersebut tidak terulang lagi di periode berikutnya.

KPU Pangkalpinang menegaskan, meski saat ini tidak ada tahapan pemilihan, pihaknya tetap menjalankan program prioritas KPU, yakni; pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yaitu pembaruan data pemilih WNI baik di dalam maupun luar negeri dan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menargetkan pemilih pemula, kelompok rentan, marjinal.  (*/E0)