Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana
TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, hingga saat ini masih dipimpin pelaksana tugas (Plt), Kamis (14/5/2026).
Tercatat ada lima OPD yang belum memiliki pejabat definitif, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), serta posisi Asisten Administrasi Umum.
Kondisi tersebut dipelototi anggota Komisi I DPRD Sumenep yang meminta pemerintah daerah segera melakukan pengisian jabatan definitif agar roda pemerintahan berjalan lebih maksimal.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep, Benny Irawan mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan tahapan pengisian jabatan kepala OPD yang kosong.
Menurutnya, pengisian nantinya dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
"Saat ini masih tahap pemetaan dan persiapan. Pengisian jabatan nantinya melalui mekanisme seleksi terbuka," kata Benny, Kamis (14/5/2026).
Meski demikian, sebelum proses lelang jabatan dilakukan, pemerintah daerah juga membuka kemungkinan adanya mutasi pejabat.
Baca juga: Bupati Sumenep Soroti OPD belum Optimal, KI Diminta Kawal Keterbukaan Informasi
"Bisa saja diawali dengan proses mutasi terlebih dahulu. Setelah itu, jabatan yang kosong baru diisi melalui seleksi terbuka," katanya.
Dirinya menegaskan, seluruh tahapan pengisian jabatan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan aturan yang berlaku.
Pihaknya berharap pengisian pejabat definitif di lima OPD tersebut segera terealisasi agar pelayanan publik dan program pemerintahan berjalan optimal.
"Semoga pejabat definitif segera terisi supaya program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal," harapnya.
Terpisah, Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Holik mendesak Pemkab Sumenep agar tidak terlalu lama membiarkan jabatan pimpinan OPD diisi Plt.
Baca juga: Bupati Sumenep Soroti OPD belum Optimal, KI Diminta Kawal Keterbukaan Informasi
Menurut dia, keberadaan pejabat definitif sangat penting untuk memastikan pengambilan kebijakan di setiap OPD berjalan efektif.
"Jabatan pimpinan OPD jangan terlalu lama kosong. Pemkab harus segera melakukan lelang jabatan," tegasnya.
Polisi partai Gerindra Sumenep ini mengingatkan agar proses pengisian jabatan dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan kompetensi.
Dengan begitu, pejabat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas serta mampu meningkatkan kinerja OPD masing-masing.
"Siapapun yang nantinya menempati posisi itu harus punya kapasitas, integritas, dan mampu membawa OPD bekerja lebih optimal demi pelayanan kepada masyarakat," sarannya.
