TRIBUNNEWS.COM - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menolak rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk mengulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat.
FSGI menilai kesalahan dalam proses penjurian seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan tidak dibebankan kepada peserta didik dengan cara mengulang kompetisi.
Ketua Umum FSGI, Fahriza Marta Tanjung, mengatakan para peserta telah mengikuti perlombaan secara sportif sehingga hasil lomba seharusnya tetap dihormati.
“Kesalahan juri tidak boleh dibebankan kepada peserta. Anak-anak sudah berjuang secara sportif dan hasil lomba seharusnya tetap dihormati,” ujar Fahriza di Jakarta, Kamis (14/5/2026).
Menurut FSGI, apabila terdapat kekeliruan dalam penilaian, hal tersebut mencerminkan masalah profesionalisme dewan juri, bukan kesalahan peserta lomba.
FSGI juga menilai pengulangan lomba berpotensi menimbulkan dampak psikologis terhadap siswa yang telah mengikuti kompetisi.
Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, mengatakan keputusan mengulang lomba sekilas terlihat adil, namun justru dapat menempatkan peserta didik sebagai pihak yang dirugikan.
“Keputusan ini sekilas terlihat adil, tetapi justru dapat menjadikan anak-anak sebagai korban kebijakan,” ujar Retno.
Baca juga: Juri Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Tak Kunjung Minta Maaf, Pengamat: Mereka Masih Sangat Arogan
FSGI menyebut pengulangan final LCC dapat menimbulkan berbagai konsekuensi baru, mulai dari persiapan ulang peserta dan sekolah hingga potensi tambahan biaya.
Selain itu, organisasi tersebut menilai hasil kompetisi ulang juga belum tentu menghasilkan pemenang yang sama seperti sebelumnya.
“Jika LCC 4 Pilar di Kalimantan Barat akan diulang, maka seluruh peserta didik dan sekolah harus mempersiapkan ulang. Bisa jadi hasilnya berbeda,” kata Fahriza.
FSGI juga menyoroti kemungkinan munculnya persoalan lain seperti tekanan mental peserta, beban biaya tambahan bagi sekolah maupun negara, hingga potensi sengketa hukum.
Karena itu, FSGI meminta MPR RI lebih fokus melakukan evaluasi terhadap sistem pelaksanaan dan mekanisme penjurian agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
“Yang paling penting adalah memastikan kejadian ini tidak terulang kembali,” tegas Retno.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memutuskan untuk mengulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Kalimantan Barat setelah muncul polemik terkait penilaian juri dalam pertandingan tersebut.
Keputusan itu disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Menurut Muzani, keputusan tersebut diambil setelah pimpinan MPR mendengarkan berbagai masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait pelaksanaan final lomba.
“Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu,” ujar Muzani.
Ia mengatakan MPR RI akan segera menentukan jadwal pelaksanaan ulang final LCC tersebut.
“Satu, Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final, akan kita lakukan ulang. Pada waktu yang akan segera diputuskan secepat-cepatnya,” katanya.
Baca juga: Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalbar Diulang, Dewan Juri Diminta Pahami Substansi
Selain mengulang final lomba, MPR juga memastikan proses penjurian nantinya akan melibatkan pihak independen.
“Yang kedua, juri yang akan menjuri dalam Lomba Cerdas Cermat tersebut adalah juri independen,” lanjut Muzani.
Ia menambahkan, pimpinan MPR RI juga akan melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya perlombaan guna memastikan proses berjalan lebih baik.
Dalam kesempatan itu, Muzani turut mengapresiasi peserta lomba dan masyarakat yang menyampaikan kritik maupun protes atas hasil pertandingan sebelumnya.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya,” ujarnya.
Menurutnya, kritik yang disampaikan publik akan menjadi bahan evaluasi bagi MPR RI dalam penyelenggaraan kegiatan serupa ke depan.
“Dan yang kelima, kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dari masyarakat,” kata Muzani.
