Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Optimalisasi terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah Pemprov Jawa Timur kembali disuarakan DPRD Jatim.
Berbagai fraksi mendorong agar kinerja BUMD Jawa Timur bisa optimal sehingga berkontribusi optimal dalam Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
Dorongan tersebut pun mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (13/5/2026). Rapat paripurna tersebut beragenda Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2025.
Dorongan optimalisasi BUMD ini masuk di rekomendasi yang diberikan oleh fraksi untuk Pemprov.
Baca juga: Wacana Guru Honorer Akan Dihapus di Tahun 2027, DPRD Jatim Bakal Panggil Dinas Pendidikan
Seperti halnya Fraksi PKS DPRD Jatim. Mereka menilai, Kinerja BUMD stagnan dan jauh dari optimal. Fraksi PKS menilai kontribusi BUMD terhadap PAD masih belum optimal dan cenderung stagnan.
Sebab, Sejumlah BUMD belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun instrumen intervensi pemerintah pada sektor strategis.
Fraksi PKS pun merekomendasikan Pemprov untuk melalukan penerapan dan Penguatan Tata Kelola Berbasis Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan terukur.
"Dengan penetapan Key Performance Indicators (KPI) yang berbasis outcome seperti profitabilitas, kontribusi dividen, dan efisiensi aset. Selain itu, evaluasi direksi dan komisaris harus dilakukan secara periodik dan berbasis kinerja yang terukur, bukan sekadar administratif," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim yang juga menjadi juru bicara, Lilik Hendarwati.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan didampingi oleh Wakil Ketua Hidayat.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan didampingi jajaran Pemprov Jatim juga hadir secara langsung dalam Rapat Paripurna ini. Paripurna ini menjadi tahapan pembahasan LKPJ Gubernur 2025 di DPRD Jatim.
Dalam pandangan akhir fraksinya, Lilik mendorong agar transparansi data kinerja BUMD juga harus dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Selain Fraksi PKS, dorongan agar BUMD optimal juga muncul dalam pandangan akhir Fraksi PKB DPRD Jatim.
Mereka menyuarakan pandangan kritis terhadap BUMD yang selama ini memiliki fungsi ganda.
Yakni untuk mencari laba dan pelayanan publik. Namun, Fraksi PKB menilai selama ini belum pernah ada laporan seberapa besar nilai manfaat sosial yang dihasilkan dibandingkan dengan rendahnya dividen atau PAD yang dihasilkan BUMD.
Fraksi PKB memandang bahwa fungsi sosial tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi rapor merah manajemen.
Juru Bicara Fraksi PKB Yoyok Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemprov perlu melakukan berbagai upaya strategis. Diantaranya adalah Melakukan langkah-langkah perbaikan kinerja BUMD secara terukur dan komprehensif, dengan menjadikan rekomendasi Pansus BUMD sebagai parameter utama evaluasi.
"Mengidentifikasi serta menetapkan orientasi tujuan yang jelas pada setiap entitas BUMD beserta anak perusahaannya. Pemerintah provinsi harus mempertegas batas antara entitas yang murni berorientasi laba (profit oriented) dan unit yang mengemban misi pelayanan (public service oriented)," jelasnya.
Selain PKS dan PKB, Fraksi Partai Gerindra pun memasukkan dorongan optimalisasi BUMD dalam pandangan akhir mereka.
Pengelolaan BUMD didorong untuk terus diperkuat melalui tata kelola yang sehat, profesional, dan terukur. Dorongan penilaian kinerja BUMD harus berbasis indikator yang jelas.
"Seperti kesehatan keuangan, kontribusi dividen, kualitas aset, tata kelola, dan dukungan terhadap misi pembangunan daerah. Penyertaan modal perlu disertai rencana bisnis yang terukur dan dapat dievaluasi," kata Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra MH Rofiq.
Meski menyampaikan catatan kritis, namun seluruh fraksi akhirnya menyetujui LKPJ Gubernur Jatim 2025.
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menyebut ini menjadi kesimpulan dalam rapat paripurna tersebut namun dengan rekomendasi yang juga diberikan. Yakni, untuk penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
"Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ tahun 2025. Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur," ujarnya.
Baca juga: Gubernur Khofifah Dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Tegaskan Penghargaan Bukan Target Utama
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, serta seluruh anggota DPRD Jawa Timur atas berbagai masukan, catatan strategis, dan rekomendasi yang diberikan kepada Pemprov.
Khofifah memastikan bahwa seluruh catatan tersebut akan menjadi evaluasi yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
"Tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang," ujarnya.
Secara khusus, Khofifah juga sempat menjawab terkait BUMD disela sambutannya. Khofifah meminta agar penilaian terhadap BUMD dilakukan secara proporsional sesuai karakter dan capaian masing-masing perusahaan daerah.
Dia mencontohkan kinerja Bank Jatim tahun 2025 yang dilaporkan pada RUPS 2026 berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.
"BUMD kita yang namanya Bank Jatim laba bersihnya tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Oleh karena itu menilai kinerja BUMD tidak bisa menggeneralisir," ucap Khofifah.
