TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh Rp17.523 per dolar AS, disebut bakal berdampak cukup besar bagi perekomian di daerah, khususnya Kalimantan Tengah yang bergantung dengan industri sawit dan pertambangan.

Akademisi dari FEB Universitas Palangka Raya (UPR), Suherman mengatakan, dampak melemahnya rupiah bisa dilihat dari dua sisi positif dan negatif.

Baca juga: Dampak LPG Naik bagi UMKM, Pengamat Ekonomi UPR Suherman: Naikkan Harga atau Tekan Untung

"Tergantung struktur ekonomi daerah dan sektor mana yang terdampak," ujar Suherman, Kamis (14/5/2026).

Kalteng, kata dia, bergantung pada komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, karet, serta hasil perkebunan lainnya. Pelemahan rupiah, justru dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi eksportir. Karena, hasil ekspor yang dibayar menggunakan dolar akan menghasilkan penerimaan rupiah yang lebih besar.

Perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor seperti industri sawit dan tambang, berpotensi memperoleh peningkatan pendapatan ketika dikonversi ke rupiah. 

"Sehingga aktivitas ekonomi di sektor tertentu bisa tetap bergerak," ungkapnya.

Namun di sisi lain, dampak negatif melemahnya rupiah juga cukup serius.

Menurut Suherman, melemahnya rupiah akan meningkatkan harga barang impor, termasuk bahan baku industri, pupuk, alat berat, suku cadang, hingga BBM yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan, perkebunan, dan transportasi di Kalteng.

Akibatnya, biaya produksi akan meningkat dan dapat menekan dunia usaha. Suherman menyebut, jika kondisi ini berlangsung lama, perusahaan bisa melakukan efisiensi, termasuk mengurangi ekspansi usaha maupun tenaga kerja. 

"Tenaga kerja dikurangi timbullah pengangguran kemudian," ucapnya. 

Selain itu, lanjut Suherman, masyarakat juga akan merasakan tekanan melalui kenaikan harga barang kebutuhan pokok. 

Dirinya menambahkan, mengingat banyak produk di Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap komponen impor maupun distribusi antarwilayah, serta menggunakan energi dan biaya transportasi mahal, inflasi berpotensi meningkat, sementara daya beli masyarakat bisa melemah, terutama kelompok menengah ke bawah.

"Bagi pemerintah daerah, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri," tegasnya. 

Ia membeberkan, APBD juga dapat terdampak karena beberapa proyek pembangunan memiliki komponen barang dan peralatan dari luar negeri atau bergantung pada harga pasar global.

"Jika harga material meningkat, maka biaya pembangunan infrastruktur juga ikut naik," terang Suherman.

Di Kalteng, sektor yang paling rentan terdampak biasanya adalah transportasi, konstruksi, UMKM yang menggunakan bahan baku dari luar daerah, serta sektor pertanian yang masih bergantung pada pupuk dan alat produksi impor.

Sementara itu, sektor berbasis ekspor komoditas cenderung lebih tahan dalam jangka pendek.

Oleh karena itu, Suherman mengingatkan, melemahnya rupiah perlu diantisipasi dengan penguatan ekonomi daerah berbasis hilirisasi, peningkatan penggunaan produk lokal, penguatan ketahanan pangan, serta diversifikasi ekonomi agar Kalteng tidak terlalu bergantung pada fluktuasi global dan ekspor bahan mentah.

"Karena penyakit yang kita hadapi sampai saat ini masih terlalu bergantung pada ekspor produk mentah," tandasnya.

(Tribunkalteng/Supriandi)