BANJARMASINPOST.CO.ID - PEMERINTAH Provinisi Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah disibukkan dengan rangkaian proses pembangunan Jembatan Pulaulaut.
Diperkirakan memakan anggaran mencapai Rp 5,9 triliun, jembatan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu proyek mercusuar di era pemerintahan Gubernur H Muhidin.
Jika selama ini masyarakat mengandalkan jalur perairan, nantinya jembatan sepanjang 3.750 meter ini bakal menghubungkan langsung Pulau Kotabaru dan daratan Kalimantan di Kabupaten Tanahbumbu.
Proyek ambisius itu tidak ditangani oleh Pemprov Kalsel sendiri. Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanahbumbu dan Kotabaru juga ikut andil menyumbangkan anggaran.
Sejak 2025, Gubernur Kalsel, H Muhidin sudah berkomitmen untuk melanjutkan dan merampungkan proyek ambisius yang sebelumnya sempat bertahun-tahun mandek itu.
Di Tahun 2026 ini, Pemprov Kalsel memastikan akan menyertakan mata anggaran pembangunan Jembatan Pulau Laut dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalsel hingga 2028.
“Kami sudah memantapkan pembangunan Jembatan Pulau Laut sejak 2025 dan targetnya bisa selesai pada 2028. Ini menjadi salah satu proyek strategis yang akan membuka akses dan peluang ekonomi baru,” kata H Muhidin dikutip dari BPost edisi Jumat (15/5).
Ia meyakini, Jembatan Pulau Laut bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di dua kabupaten di kawasan pesisir Kalsel tersebut dan menyumbangkan 25 persen produk domestik regional bruto (PDRB).
Tak cuma Jembatan Pulau Laut, H Muhidin juga berambisi menuntaskan proyek besar lainnya di kawasan tersebut, yakni Pelabuhan Mekar Putih yang jadi bagian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kotabaru.
Bagi masyarakat Kalsel secara umum, digenjotnya proyek mercusuar di Banua harusnya menjadi angin segar. Namun, tak bisa dipungkiri pula, sebagian masyarakat di sejumlah Kabupaten lain khususnya di kawasan non-pesisir Kalsel merasakan kecemburuan.
Beberapa waktu belakangan sempat viral di kalangan pengguna media sosial Kalsel video berisi keluhan sejumlah masyarakat di kawasan hulu sungai yang menyuarakan soal pembangunan di wilayahnya.
Dalam video beredar, mereka bahkan secara terbuka mengkritik Pemprov Kalsel dan meminta agar kawasan Hulu Sungai tak dianaktirikan dalam pembangunan.
Bukan cuma dari masyarakat biasa, sejumlah bupati di kawasan hulu sungai juga menyuarakan langsung beberapa keluhan di daerah mereka kepada gubernur dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalsel 2026.
Namun dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, masyarakat di kawasan yang belum mendapatkan proyek pembangunan dan infrastruktur strategis juga harus realistis. Harus disadari bahwa keputusan terkait pembangunan merupakan keputusan strategis pemimpin daerah yang diambil dengan berbagai pertimbangan, termasuk politis.
Karena itulah, masyarakat harus tepat memberikan masukan dan bisa mengelola ekspektasi. Selain menyuarakan aspirasi lewat anggota dewan selaku wakil rakyat, penting bagi masyarakat untuk cermat saat memilih pemimpin dalam Pemilu mendatang. (*)
