Oleh: Ahmad Humam Hamid*)
Ia lebih tepat dipahami sebagai sebuah interpretasi atas posisi Indonesia dalam sistem global yang sedang berubah cepat, di mana negara-negara besar tidak lagi dinilai hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas institusi, konsistensi kebijakan, dan kemampuan menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik dan disiplin fiskal.
Di bawah permukaan narasi itu, The Economist sebenarnya tidak hanya berbicara tentang Indonesia.
Ia sedang berbicara tentang sebuah pola historis yang berulang di banyak negara berkembang besar: fase optimisme ekonomi yang kemudian diikuti oleh kekhawatiran terhadap keberlanjutan politik dan fiskalnya.
Indonesia, dalam pembacaan ini, bukan pengecualian, melainkan contoh terbaru dari siklus yang telah terlihat di banyak bagian dunia sejak akhir abad ke-20.
Dalam membaca Indonesia, The Economist membangun argumennya melalui empat lapisan utama yang saling terkait dan membentuk satu kerangka besar tentang risiko pembangunan.
Baca juga: MDCP Prabowo dan Trump: Kenapa Kita Harus Tahu?
Lapisan pertama adalah ekonomi politik dari kebijakan populis fiskal.
Program makan bergizi gratis atau MBG, yang menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo Subianto, dipandang bukan hanya sebagai kebijakan sosial, tetapi sebagai keputusan fiskal jangka panjang yang mengikat ruang anggaran negara di masa depan.
Dalam logika The Economist, kebijakan semacam ini harus dilihat dalam konteks keterbatasan makroekonomi: tekanan pada rupiah, kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, serta kewajiban menjaga kredibilitas fiskal yang telah dibangun sejak krisis Asia 1998.
Yang menjadi perhatian utama bukan hanya besarnya anggaran, tetapi juga sifat permanen dari komitmen tersebut.
Dalam ekonomi politik modern, program sosial berskala besar cenderung sulit untuk dikurangi kembali setelah diperkenalkan.
Dengan demikian, pertanyaannya bukan apakah Indonesia mampu membiayainya hari ini, tetapi apakah struktur fiskalnya tetap fleksibel dalam satu atau dua dekade ke depan.
Di sinilah The Economist melihat risiko bahwa Indonesia perlahan bergeser dari tradisi kehati-hatian fiskal menuju model belanja negara yang lebih ekspansif dan lebih sulit dikendalikan.
Baca juga: Komunikasi Publik Menteri Purbaya: Kebingungan Teknokratis, Krisis Nasional, atau Tarian Populis?
Lapisan kedua adalah arsitektur kekuasaan politik.
Dalam analisis mereka, salah satu perubahan paling signifikan dalam politik Indonesia kontemporer adalah terbentuknya koalisi yang sangat luas, hampir mencakup seluruh kekuatan politik utama.
Secara permukaan, kondisi ini menciptakan stabilitas politik yang tinggi. Tidak ada oposisi yang kuat, tidak ada fragmentasi parlemen yang ekstrem, dan tidak ada ketidakpastian legislatif yang besar.
Namun stabilitas ini justru memunculkan pertanyaan lain yang lebih mendasar: apa arti demokrasi ketika kompetisi politik melemah?
Dalam tradisi pemikiran demokrasi liberal, oposisi bukan sekadar elemen tambahan, tetapi mekanisme kontrol yang esensial.
Tanpa oposisi yang efektif, sistem politik berisiko bergeser dari kompetisi ide menjadi konsolidasi kekuasaan.
Baca juga: Wabup Aceh Timur Resmikan Masjid Baitul Jabbar di Gampong Bale Buya
Dalam konteks ini, The Economist juga menyoroti meningkatnya peran militer dalam jabatan sipil. Ini bukan sekadar isu institusional, tetapi isu historis yang sangat sensitif di Indonesia.
Setelah reformasi 1998, salah satu pencapaian utama adalah pemisahan relatif antara militer dan politik sipil.
Ketika batas ini mulai tampak lebih kabur, pertanyaannya bukan hanya tentang efisiensi pemerintahan, tetapi tentang arah jangka panjang hubungan sipil-militer dalam negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara.
Lapisan ketiga adalah dinamika pasar dan persepsi investor global. Di sini, The Economist bergerak dari politik ke psikologi ekonomi.
Investor tidak selalu bereaksi terhadap data yang sudah ada, tetapi terhadap ekspektasi masa depan. Karena itu, perubahan kecil dalam kebijakan fiskal, struktur subsidi, atau regulasi dapat memiliki dampak besar terhadap persepsi risiko.
Baca juga: Purna Tugas di Papua, Pangkoops TNI Habema Lepas Satgas Pamtas RI–PNG Mobile Yonif 113/JS di Timika
Dalam laporan tersebut, tekanan pada nilai tukar rupiah, kekhawatiran terhadap pembiayaan utang, dan ketidakpastian regulasi dianggap sebagai sinyal awal dari perubahan persepsi tersebut.
Dalam pasar negara berkembang, persepsi sering kali menjadi faktor yang menentukan aliran modal.
Ketika persepsi risiko meningkat, biaya pinjaman naik, investasi melambat, dan ruang fiskal semakin menyempit.
Dengan kata lain, ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang dijalankan, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu dibaca oleh dunia luar.
Lapisan keempat adalah dimensi historis, yang mungkin paling penting dalam seluruh argumen The Economist.
Mereka membandingkan situasi saat ini dengan akhir era Soeharto menjelang krisis Asia 1997–1998.
Pada masa itu, Indonesia juga menunjukkan kombinasi yang tampak paradoksal: pertumbuhan tinggi, stabilitas politik, dan arus investasi besar.
Namun di balik itu terdapat kelemahan struktural berupa konsentrasi kekuasaan, ketergantungan pada utang, dan lemahnya mekanisme koreksi institusional.
Ketika krisis global datang, struktur tersebut runtuh dengan cepat.
Baca juga: VIDEO - Wali Nanggroe Akan Temui Presiden Prabowo, Dorong Penyelesaian RS Regional Meulaboh
Perbandingan ini tidak dimaksudkan sebagai prediksi bahwa sejarah akan berulang secara identik, tetapi sebagai peringatan bahwa ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kekuatan institusi dapat menciptakan kerentanan sistemik.
Dalam kerangka ini, The Economist menyimpulkan bahwa Indonesia menghadapi risiko klasik: pertumbuhan yang kuat tidak otomatis berarti stabilitas jangka panjang jika institusi tidak berkembang dengan kecepatan yang sama.
Namun, untuk memahami posisi Indonesia secara utuh, pandangan ini perlu ditempatkan berdampingan dengan perspektif media internasional lain yang memberikan nuansa berbeda.
Reuters, misalnya, membaca Indonesia dengan pendekatan yang jauh lebih empiris. Fokus mereka adalah data: pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, konsumsi domestik yang kuat, serta posisi Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Dalam perspektif ini, Indonesia tetap merupakan kisah pertumbuhan yang relatif stabil di tengah ketidakpastian global.
Baca juga: Siswa SMKN 1 Gandapura Jualan Susu Kambing di CFD Banda Aceh
Namun Reuters juga tidak mengabaikan risiko, terutama tekanan pada rupiah, defisit fiskal, dan ketidakpastian regulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan investor.
Bloomberg bergerak lebih dekat ke dunia pasar keuangan global. Dalam pandangan mereka, Indonesia adalah salah satu arena paling penting dalam transformasi industri global, terutama melalui kebijakan hilirisasi dan pengembangan sektor nikel.
Dalam konteks transisi energi global, Indonesia dipandang memiliki posisi strategis dalam rantai pasok kendaraan listrik.
Namun Bloomberg juga mengingatkan bahwa ekspansi peran negara dalam ekonomi dapat menciptakan ketegangan baru jika tidak diimbangi dengan transparansi dan disiplin kebijakan yang konsisten.
Sementara itu, Nikkei Asia cenderung memberikan nada yang lebih optimistis. Media Jepang ini melihat Indonesia sebagai kandidat utama pusat manufaktur baru di Asia.
Kombinasi sumber daya alam yang besar, pasar domestik yang luas, dan posisi geopolitik yang strategis menjadikan Indonesia sangat menarik bagi investasi Jepang, Korea Selatan, dan China.
Dalam narasi Nikkei, Indonesia bukan hanya negara berkembang, tetapi aktor yang sedang naik kelas dalam restrukturisasi ekonomi Indo-Pasifik.
Jika semua perspektif ini digabungkan, muncul gambaran yang kompleks tetapi konsisten: Indonesia adalah negara dengan potensi ekonomi besar yang diakui secara luas, tetapi juga negara yang masih membawa pertanyaan struktural tentang kualitas institusi, konsistensi kebijakan, dan keseimbangan antara negara dan pasar.
Baca juga: 20 Tahun Cari Rapai Warisan Buyut, Syekh Faizan Temukan “Jarum Terbang” yang Pernah Dibakar Belanda
Dalam konteks ini, media internasional tidak hanya berfungsi sebagai pelapor, tetapi juga sebagai pembentuk persepsi global.
Narasi tentang Indonesia memengaruhi bagaimana investor menilai risiko, bagaimana lembaga keuangan menentukan biaya pinjaman, dan bagaimana mitra dagang melihat stabilitas jangka panjang negara ini.
Dengan kata lain, apa yang ditulis di London, New York, Tokyo, atau Singapura dapat memiliki dampak nyata pada ekonomi Jakarta.
Pada saat yang sama, media internasional juga berfungsi sebagai pembanding terhadap narasi domestik.
Baca juga: Polda Aceh Tegaskan Penyidikan Kasus Korupsi Beasiswa 2017 Masih Terus Berlanjut
Pemerintah cenderung menekankan stabilitas, keberhasilan pembangunan, dan optimisme pertumbuhan.
Media luar negeri sering menambahkan lapisan lain: ketimpangan sosial, kualitas institusi, dan risiko jangka panjang.
Perbedaan ini tidak harus dipahami sebagai kontradiksi, tetapi sebagai dua cara membaca realitas yang sama dari sudut yang berbeda.
Jika ditarik ke dalam sejarah panjang Indonesia modern, pola ini sebenarnya sudah sangat konsisten. Krisis 1998 menunjukkan risiko dari pertumbuhan tanpa institusi yang kuat.
Era Reformasi menunjukkan kemampuan untuk membangun kembali legitimasi politik.
Era komoditas menunjukkan kekuatan ekonomi berbasis sumber daya. Pandemi menunjukkan ketahanan sekaligus keterbatasan sistem. Dan era hilirisasi menunjukkan ambisi untuk naik kelas dalam rantai nilai global.
Baca juga: VIDEO Warga Aceh di Amerika Gotong Royong Bersihkan Meunasah
Dalam setiap fase tersebut, media internasional selalu mengulangi dua nada yang sama: optimisme terhadap potensi Indonesia, dan kewaspadaan terhadap risikonya.
Dengan demikian, Indonesia tidak pernah benar-benar dipahami dalam satu narasi tunggal. Ia selalu berada dalam ketegangan antara dua kutub: harapan dan kehati-hatian.
Dalam kerangka itu, kritik The Economist terhadap Prabowo bukanlah anomali, melainkan bagian dari pola panjang bagaimana dunia memandang Indonesia.
Pertanyaan akhirnya tetap sama, dan belum pernah benar-benar berubah selama beberapa dekade terakhir: apakah Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sambil secara bersamaan memperkuat institusi yang menopangnya?
Baca juga: Pergub JKA Tuai Sorotan, Pemerintah Dinilai Perlu Utamakan Keadilan Sosial bagi Warga Kecil
Selama pertanyaan itu belum terjawab secara tuntas, Indonesia akan terus hidup dalam siklus yang sama di mata dunia: sebuah negara dengan potensi besar yang selalu diiringi oleh peringatan yang tidak kalah besar.(*)
*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
