Laporan Wartawan Wartakotalive.com, M Rifqi Ibnumasy
WARTAKOTALIVE.COM, BEJI - Pakar Perencana Perkotaan Hendricus Andy Simarmata menilai, Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah lama menjadi permasalahan di wilayah Jakarta.
Total RTH di Jakarta saat ini diperkirakan baru mencapai sekitar 6 persen dari luas wilayah keseluruhan.
Hal ini terjadi karena belum adanya kebijakan ekstrem terkait tata ruang dan kepemilikan lahan yang sebagian besar dikuasai swasta atau pribadi.
“Orang-orang yang punya tanah pribadi jelas lebih memilih membangun tanah kosongnya daripada dijadikan taman karena nilai ekonominya,” kata Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Minggu (17/5/2026).
Untuk menyiasati masalah RTH, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta fokus mengoptimalkan lahan yang sudah ada dengan menghubungkan antar taman agar saling terkoneksi membentuk koridor hijau.
Andy mengusulkan adanya pembuatan green pocket berskala kecil, sekitar 250 m⊃2; di setiap kampung atau pemukiman warga, terutama memanfaatkan lahan di pinggiran sungai atau setu yang seharusnya tidak bersertifikat milik pribadi.
Pemprov Jakarta perlu bekerja sama dengan BPN untuk menyisir dan menertibkan lahan-lahan tersebut.
Penyusunan Roadmap Jangka Panjang
Dosen Program Pascasarjana Studi Pembangunan Perkotaan dan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UI meminta adanya penyusunan roadmap jangka panjang RTH.
Penataan lahan pinggiran sungai yang sudah padat penduduk memerlukan peta jalan (roadmap) jangka panjang, bukan sekadar mengandalkan anggaran tahunan.
Selain itu, prioritas lahan harus difokuskan pada area sempadan sungai, sempadan danau, dan pantai.
“Lalu juga jalan-jalan kita, ruas-ruas jalan diberikan pohon, disebutnya urban tree canopy,” kata Andy, Minggu (17/5/2026).
Taman lebih efektif menyerap air jika ditanami pohon, bukan sekadar rumput. Namun, untuk menumbuhkan pohon hingga memiliki diameter 10 cm, dibutuhkan waktu sekitar 30 tahun.
Oleh karena itu, kontribusi pohon terhadap penanganan banjir bersifat jangka panjang.
“Karena pertumbuhan pohon membutuhkan waktu lama, dalam jangka pendek Jakarta tetap memerlukan alat bantu pengendalian banjir seperti Banjir Kanal Timur (BKT), Banjir Kanal Barat (BKB), sodetan, dan sistem polder,” jelasnya.
Andy juga mengkritik penebangan pohon-pohon tua di pinggir jalan dengan alasan risiko keselamatan pengendara dinilai kurang tepat.
Masalah sebenarnya sering kali terletak pada pembangunan trotoar yang salah karena menutup akar pohon, sehingga membuat pohon menjadi keropos dan rawan tumbang.
Usulan untuk Pemerintah
Pemprov Jakarta diharapkan mendorong pembuatan roadmap penataan jalur hijau dan jaringan jalan.
Pemerintah dapat menggalakkan gerakan menanam pohon di fasilitas publik seperti kantor kelurahan, tidak semua halaman disemen.
Konektivitas jalur hijau tersebut untuk menstabilkan temperatur kota dan menghindari efek Urban Heat Island (UHI), bukan untuk mengatasi banjir secara instan.
“Jadi yang diutamakan partisipasi masyarakat daripada sekadar menghabiskan anggaran untuk pembangunan fisik taman,” ungkapnya.
Terakhir, Pemprov DKI harus mendorong kerja sama dengan wilayah Bodetabek, karena pengendalian banjir dan stabilitas suhu udara Jakarta sangat terkait dengan keberadaan RTH di wilayah penyangga sekitarnya. (m38)
