Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Anggota DPD RI Almira Nabila Fauzi melakukan monitoring ke Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) Lampung. 

Hal ini berkaitan dengan banyaknya keluhan dari warga diantaranya tentang terhapusnya bantuan sosial maupun BPJS.

Serta banyak desil yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi.

"Oleh karena itu kami ingin minta penjelasan dari pihak BPS," kata Almira Nabila Fauzi, Senin (18/5/2026). 

Pihaknya juga menyampaikan ke BPS berkaitan hasil serap aspirasi saat mengunjungi warga masyarakat di wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung.

Baca Juga: Mensos: Banyak Warga Miskin Belum Tersentuh Bansos karena Data Tak Akurat

Almira ingin mengetahui kesiapan BPS Lampung mengenai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

"Saya mengajak kepada masyarakat Lampung khususnya untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026," ujarnya.

"Pastikan terdata dari 1 Mei sampai dengan 31 Agustus 2026," terusnya.

Sementara itu, Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan senator Almira.

Pihaknya akan mengerahkan 8.619 sukarelawan yang tersebar di seluruh Lampung.

"Ribuan sukarelawan tersebut yang akan mendatangi warga dari rumah ke rumah," kata Ahmadriswan

Diteruskannya, terkait permasalahan banyaknya desil yang berubah dan banyaknya data perubahan tentang penerima bantuan sosial, BPS Lampung akan memverifikasi dan mengolah data berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Sosial dan dari desa.

Kemudian data ini diperbaharui setiap 3 bulan sekali.

Jika masyarakat setelah ada pembaharuan data dan ternyata tidak sesuai dengan desilnya bisa mengajukan sanggahan secara langsung ke desa atau melalui aplikasi DTSN.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)