TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemkot Bandung langsung menentukan langkah untuk mencari solusi setelah pedagang daging sapi di pasar tradisional menggelar aksi mogok berjualan selama dua hari mulai 18-19 Mei 2026.

Seperti diketahui, aksi mogok berjualan para pedagang daging sapi itu terjadi di Pasar Kosambi Bandung. 

Langkah ini sebagai bentuk protes atas lonjakan harga dari rumah potong hewan dan jagal yang tembus Rp 150 ribu hingga Rp 160 ribu per kilogram.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan pemerintah akan berusaha melakukan pendekatan kepada dari importir, pengusaha penggemukan, pengusaha pemotongan hewan sampai kepada pedagang yang ada di pasar tradisional. 

"Untuk meng-cover itu semua, kita tentu menggunakan jalur lain, yaitu kita menggunakan jalur impor daging beku yang juga akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui pasar-pasar modern," ujarnya saat ditemui di Balai Kota Bandung, Senin (18/5/2026).

Menurut Farhan, terkait kebutuhan daging sapi tersebut sebetulnya bisa terpenuhi. Hanya saja, tinggal masalah selera masyarakat, mana yang akan berpengaruh terutama bagi sektor kuliner di wilayah Kota Bandung.

"Yang paling besar terpengaruh tentu adalah sektor kuliner karena kita ketahui kenaikan harga mata uang asing, dolar terhadap rupiah, itu signifikan berpengaruh terhadap suplai daging, suplai kedelai, dan suplai gandum," kata Farhan.

Baca juga: Daging Sapi di Pasar Kosambi Tembus Rp160 Ribu, Wali Kota Bandung Bongkar Pemicunya: Pakan Naik

Farhan mencontohkan, problem terkait suplai daging sapi itu di antaranya mempengaruhi kualitas bakso, suplai gandum mempengaruhi mie dengan roti, sedangkan warga Kota Bandung makan mie maupun roti, itu nomor satu. 

"Apalagi sekarang kita lagi dorong kuliner roti yang memang lagi meledak di mana-mana di Kota Bandung. Kemudian terkait mata uang asing itu berdampak pada kuliner tahu dan tempe," ucapnya.

Farhan mengatakan, tahu dan tempe itu merupakan makanan sehari-hari, sedangkan kedelainya semua impor, sehingga Pemkot Bandung akan memastikan suplai dan harga berada dalam batas ambang yang wajar. 

Sementara agar tidak mempengaruhi daya beli masyarakat, kata Farhan, pihaknya sedang berusaha menekan agar distribusi lancar sehingga inflasi tidak tinggi.

Sebab, ketika inflasi meledak tentu saja daya beli masyarakat di Kota Bandung pun akan menurun. (*)