TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) DPRD DKI Jakarta menyoroti penyaluran dana CSR sejumlah BUMD yang dinilai belum sepenuhnya fokus untuk warga Jakarta.
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Pansus CSR bersama tiga BUMD klaster transportasi, yakni PT MRT Jakarta, PT TransJakarta, dan PT LRT Jakarta di Ruang Kerja Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Ketua Pansus CSR DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi mengatakan, pihaknya menemukan adanya penyaluran CSR BUMD yang justru dilakukan di luar wilayah DKI Jakarta.
Menurut dia, temuan itu menjadi catatan serius lantaran modal BUMD berasal dari APBD DKI Jakarta yang bersumber dari masyarakat Jakarta.
"Yang pertama, kami menemukan adanya penyaluran dana CSR dari BUMD Jakarta yang justru keluar dari wilayah DKI Jakarta. Tadi dicontohkan ada penyaluran ke daerah Bantul, Yogyakarta, untuk program sekolah inklusif. Kemudian ada juga catatan program di wilayah Indramayu," kata Ghozi usai rapat, Senin (18/5/2026).
Ia menegaskan, prioritas utama pemanfaatan dana CSR BUMD seharusnya difokuskan untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan di Jakarta terlebih dahulu.
Pasalnya, masih banyak fasilitas publik maupun program sosial di Jakarta yang membutuhkan dukungan pembiayaan tambahan.
"Kami dari Pansus menekankan dengan sangat bahwa karena ini adalah BUMD milik Jakarta, yang modalnya juga bersumber dari masyarakat Jakarta melalui APBD, maka prioritas utama pemanfaatan CSR harus diselesaikan di Jakarta terlebih dahulu," ujarnya.
Ghozi mencontohkan masih banyak sekolah inklusif maupun fasilitas publik lainnya di Jakarta yang belum tersentuh secara maksimal oleh bantuan CSR.
Selain itu, Pansus juga menyoroti format pelaporan CSR dari masing-masing BUMD yang dinilai belum seragam.
Ia mengatakan, ada BUMD yang sudah membuat laporan secara detail, namun masih ada pula yang hanya menyampaikan laporan secara global.
"Kami meminta ke depannya laporan harus dibuat secara mendetail, jelas lokusnya di mana, data penerima manfaatnya siapa, dan berapa nilai nominal yang disalurkan," ucapnya.
Menurut Ghozi, laporan yang detail dibutuhkan agar fungsi pengawasan DPRD terhadap penyaluran CSR dapat berjalan optimal.
Tak hanya itu, Pansus juga meminta agar program CSR BUMD tidak tumpang tindih dengan program yang telah dianggarkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) melalui APBD DKI Jakarta.
Ia mencontohkan program penanaman mangrove maupun penanganan stunting yang jangan sampai dibiayai ganda melalui APBD dan CSR di lokasi yang sama.
"Kami ingin dana CSR BUMD ini justru hadir untuk mengisi ruang-ruang kosong, mengkaver apa-apa saja kebutuhan mendesak masyarakat yang tidak terakomodir atau tidak terkaver oleh anggaran OPD maupun APBD DKI Jakarta," jelasnya.
Ke depan, Pansus CSR DPRD DKI Jakarta memastikan akan terus mengawal penyaluran program CSR BUMD agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kami ingin kemanfaatan dari program CSR BUMD benar-benar dirasakan secara nyata oleh warga Jakarta dan tidak hanya menjadi kegiatan yang bersifat seremonial belaka," pungkasnya.
Baca juga: Gubernur Pramono Sebut Tawuran Berkurang Setelah Kolong Flyover Pasar Rebo Jadi Ring Tinju
Baca juga: Sapi Dipijat dan Dijaga SPG Koboi, Cara Unik Pedagang Kurban di Tanjung Priok Dongkrak Penjualan
Baca juga: Melihat Progres Pembangunan Stasiun KRL di Kawasan JIS, Warga Harap Permudah Mobilitas
