TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kehancuran sebuah bangsa disebut sering kali bukan dipicu bencana alam, melainkan lahir dari kekuasaan yang kehilangan akal sehat dan nurani.

Demikian disampaikan pengamat hukum dan politik, Dr. Pieter C Zulkifli, SH., MH., saat mengulas bagaimana kombinasi antara kebodohan, ambisi kekuasaan, dan lemahnya integritas dapat menjadi awal dari keruntuhan sebuah bangsa, termasuk ancamannya terhadap demokrasi dan masa depan Indonesia.

Dia bahkan menyebut di tengah dunia yang semakin gaduh oleh krisis ekonomi, polarisasi politik, dan merosotnya kualitas demokrasi, banyak negara kini justru menghadapi ancaman paling serius dari dalam dirinya sendiri, seperti lahirnya pemimpin yang miskin kapasitas, tetapi rakus kekuasaan.

"Gempa bumi dapat merobohkan bangunan dalam hitungan detik. Banjir bisa melumpuhkan kota hanya dalam semalam. Pandemi pernah membuat dunia nyaris berhenti bernapas. Namun sejarah manusia membuktikan, bangsa-bangsa besar sering kali mampu bangkit dari bencana alam," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Bagi dia, yang jauh lebih sulit dipulihkan justru kerusakan yang lahir dari tangan pemimpin bodoh dan haus kuasa. Dia mengatakan ujian terbesar bagi rakyat bukanlah bencana alam, melainkan elite yang bodoh dan jahat.

"Pernyataan ini sangat relevan untuk merefleksikan betapa pentingnya kualitas kepemimpinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab kebijakan yang lahir dari pemimpin buruk atau tidak kompeten dapat membawa dampak destruktif jangka panjang bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat," katanya.

Pieter Zulkifli menyatakan kebodohan dalam kepemimpinan bukan sekadar rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya kemampuan teknis.

Kebodohan politik lahir ketika seorang pemimpin gagal memahami realitas rakyat, menolak kritik, memusuhi akal sehat, dan lebih sibuk menjaga citra ketimbang menyelesaikan persoalan.

Situasi menjadi jauh lebih berbahaya ketika kebodohan itu berpadu dengan kerakusan kekuasaan. Di titik itulah negara mulai bergerak menuju kemunduran.

Dia lantas mengutip filsuf Yunani, Plato, pernah mengingatkan, 'The penalty good men pay for indifference to public affairs is to be ruled by evil men', di mana hukuman bagi orang-orang baik yang abai terhadap urusan publik adalah dipimpin oleh orang-orang jahat.

"Kalimat itu terasa relevan di banyak negara, termasuk Indonesia, ketika politik lebih dipenuhi pencitraan daripada gagasan, lebih sibuk mengelola loyalitas ketimbang meritokrasi," katanya.

Menurutnya, pemimpin yang haus kuasa biasanya tidak nyaman dengan kritik. Mereka cenderung membangun lingkaran penjilat, memelihara propaganda, dan menjadikan hukum sebagai alat melindungi kepentingan politik.

Dalam kondisi seperti itu, demokrasi memang masih tampak hidup secara prosedural, tetapi sesungguhnya kehilangan jiwa. Dampak sistemiknya bahkan sangat nyata.

"Kebijakan yang salah arah atau koruptif dapat merusak perekonomian, memperlebar jurang ketimpangan sosial, dan melumpuhkan pelayanan publik. Krisis kepercayaan pun muncul ketika pemimpin lalai dan kehilangan integritas. Pada akhirnya, rakyat menjadi apatis, masyarakat terbelah, dan negara kehilangan legitimasi moral di mata publik," jelasnya.

Dia mengatakan sejarah dunia dipenuhi contoh tentang kehancuran yang dimulai dari kepemimpinan buruk. Krisis ekonomi, perang saudara, kelaparan massal, hingga runtuhnya institusi negara hampir selalu berakar pada kombinasi antara ketidakmampuan dan kerakusan elite politik.

"Rakyat kecil menjadi korban pertama. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja menyusut, sementara korupsi justru tumbuh subur di tengah penderitaan masyarakat," kata dia.

Tak hanya itu, Pieter Zulkifli kemudian mengutip ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, yang pernah menjelaskan bahwa bencana kelaparan modern jarang terjadi di negara yang demokratis dan memiliki pers bebas.

Artinya, kata dia, penderitaan massal sering kali bukan semata karena kurangnya sumber daya, melainkan akibat gagalnya tata kelola pemerintahan dan buruknya kualitas kepemimpinan.

"Di Indonesia, persoalan itu terasa semakin nyata. Korupsi masih menjadi penyakit kronis yang menggerogoti kepercayaan publik. Data Transparency International menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi ancaman serius bagi banyak negara berkembang karena lemahnya tata kelola dan rendahnya integritas elite politik," kata dia.

"Korupsi bukan hanya soal uang negara yang dicuri, melainkan hilangnya hak rakyat atas pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang adil, dan masa depan yang bermartabat," tambahnya.

Dia berpandangan yang lebih mengkhawatirkan, pemimpin bodoh sering kali tidak menyadari dampak dari kebijakannya sendiri. Mereka merasa paling benar, anti terhadap kritik, dan menganggap suara publik sebagai ancaman.

Dalam situasi demikian, keputusan negara menjadi tidak berbasis ilmu pengetahuan maupun kepentingan rakyat, melainkan didorong oleh kepentingan jangka pendek dan obsesi mempertahankan kekuasaan.

Lebih berbahaya lagi, elite yang jahat sering menggunakan kekuasaan untuk membungkam suara rakyat.

Aparatur dijadikan alat tekanan, bantuan sosial dipolitisasi, dan jabatan dipakai sebagai instrumen balas dendam terhadap pihak yang berbeda pandangan politik.

"Rakyat dipaksa hidup dalam ketakutan, pejabat takut berkata jujur, dan banyak orang akhirnya memilih diam demi keselamatan diri," kata dia.

Pieter Zulkifli juga mencontohkan mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, yang pernah berkata, 'A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones'.

"Sebuah bangsa tidak diukur dari bagaimana ia memanjakan elite, tetapi dari bagaimana ia memperlakukan rakyat kecilnya," katanya.

Dia menuturkan sayangnya di banyak tempat pembangunan justru lebih ramah terhadap oligarki dibanding terhadap petani, nelayan, buruh, atau masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya.
Kesombongan pemimpin juga melahirkan ketidakadilan sosial yang akut.

Orang-orang dekat kekuasaan diprioritaskan, sementara rakyat biasa dipersulit.

"Program bantuan dipilih-pilih, proyek dibagi berdasarkan kedekatan politik, dan hukum semakin tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dalam situasi seperti itu, negara perlahan kehilangan rasa keadilan yang menjadi fondasi utama demokrasi," katanya.

Bagi dia, di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, rakyat sebenarnya mampu bertahan menghadapi kesulitan. Yang membuat keadaan menjadi berbahaya adalah ketika negara kehilangan arah moral.

Apalagi, saat jabatan diberikan karena kedekatan politik, bukan kapasitas. Ketika kritik dibungkam, termasuk ketika hukum tajam kepada rakyat kecil, tetapi tumpul terhadap elite.

"Kerusakan bangsa tidak pernah terjadi secara mendadak. Ia dimulai perlahan: dari pembiaran terhadap kebohongan, normalisasi korupsi, matinya budaya malu, hingga munculnya pemimpin yang miskin kapasitas tetapi kaya ambisi kekuasaan," ucapnya.

Pada titik tertentu, kata dia, masyarakat menjadi lelah, sinis terhadap demokrasi, dan kehilangan harapan terhadap masa depan. Padahal harapan adalah fondasi utama sebuah bangsa.

Karena itu, Pieter Zulkifli mengungkapkan ujian terbesar bagi rakyat bukanlah bencana alam, melainkan elite yang bodoh dan jahat. 

Sebab ketika kekuasaan kehilangan nurani dan akal sehat, kehancuran tidak lagi datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam tubuh bangsa itu sendiri.