SERAMBINEWS.COM - Teheran kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap Washington. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menyatakan, setiap kemungkinan perjanjian dengan Amerika Serikat wajib memastikan berakhirnya perang di semua lini, pencabutan blokade laut, serta penghapusan seluruh sanksi yang membelit negaranya.
Pernyataan itu disampaikan Gharibabadi saat memberi pengarahan tertutup kepada Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, Senin. Informasi tersebut diungkapkan juru bicara komisi, Ebrahim Rezaei, kepada media setempat.
Menurut Rezaei, Gharibabadi memaparkan perkembangan negosiasi tidak langsung Iran–AS yang berlangsung melalui mediasi Pakistan. Dalam pembahasan itu, Iran menyampaikan sejumlah tuntutan yang disebut sebagai syarat mutlak bagi tercapainya kesepakatan.
“Dalam setiap perjanjian, perang harus benar-benar berakhir di semua front, termasuk Lebanon. Pasukan AS harus mundur dari kawasan sekitar Iran, blokade laut dicabut, sanksi dibatalkan, dan aset-aset Iran yang dibekukan harus dilepaskan,” ujar Rezaei mengutip Gharibabadi.
Ia menambahkan, Teheran telah mengirimkan proposal terbaru kepada pihak Amerika, namun hingga kini belum menerima tanggapan resmi dari Washington.
Dalam pertemuan tersebut, Gharibabadi juga menegaskan bahwa inisiatif gencatan senjata dan perundingan justru datang dari pihak AS. Iran, kata dia, tidak pernah berniat membuka dialog dengan Washington selama perang masih berlangsung.
“Ditekankan pula bahwa Republik Islam Iran adalah pemenang definitif dari perang 40 hari. Amerika Serikat dan rezim Zionis mengalami kekalahan,” ujar Rezaei menyampaikan klaim Teheran.
Anggota komisi parlemen pun sepakat agar tim perunding Iran tidak bergeser sedikit pun dari apa yang mereka sebut sebagai tuntutan sah bangsa Iran. Mereka mendorong agar perundingan dilakukan “dari posisi menang”, sembari mengingatkan rekam jejak AS yang dinilai kerap mengingkari komitmen.
Salah satu contoh yang disorot adalah penarikan sepihak Washington dari kesepakatan nuklir 2015 atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Selain isu utama, para anggota komisi juga menyinggung pentingnya kelanjutan peran Iran dalam pengelolaan Selat Hormuz serta perlunya pengakuan resmi internasional atas peran tersebut. Mereka juga mengecam langkah-langkah bermusuhan Uni Emirat Arab dan menyerukan respons “serius” dari Teheran.
Dalam forum itu, muncul pula seruan agar Iran terus mengejar keadilan atas pembunuhan Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyed Ali Khamenei melalui jalur diplomatik dan hukum internasional. Diplomasi, menurut mereka, harus dimanfaatkan untuk “menstabilkan kapasitas yang dihasilkan dari perang”.
Ketegangan memuncak sejak AS dan Israel melancarkan gelombang baru serangan udara terhadap Iran pada 28 Februari lalu, sekitar delapan bulan setelah serangan sebelumnya. Iran merespons cepat dengan meluncurkan serangan rudal dan pesawat nirawak ke wilayah pendudukan Israel serta ke pangkalan dan kepentingan AS di sejumlah negara kawasan.
Upaya meredakan konflik sempat muncul ketika gencatan senjata sementara yang dimediasi Pakistan mulai berlaku pada 8 April. Namun, perundingan lanjutan di Islamabad akhirnya menemui jalan buntu akibat apa yang disebut Iran sebagai tuntutan maksimalis Washington dan desakan pada posisi yang “tidak masuk akal”.
Dengan sikap tegas terbaru ini, Teheran mengirimkan sinyal jelas: perdamaian hanya mungkin tercapai jika seluruh tekanan militer, ekonomi, dan politik terhadap Iran benar-benar diakhiri.(*)
