Oleh: Fahmi Prayoga SE*)
DALAM diskursus ekonomi keseharian masyarakat kita, ada satu asumsi keliru yang terus diyakini kebenarannya: bahwa ekonomi gampong kebal terhadap guncangan mata uang asing.
Asumsi ini sering kali diringkas melalui sebuah pernyataan: “Mau dolar berapa ribu kek, kan masyarakat di desa enggak pakai dolar.” Pernyataan ini mungkin menenangkan kecemasan kita di tengah ketidakpastian ekonomi. Namun, sebagai sebuah argumentasi kebijakan, pandangan ini menyesatkan.
Secara kasatmata, ucapan itu seolah tidak bisa dibantah. Kita membayar secangkir sanger, membeli pisang goreng, atau bertransaksi pinang murni menggunakan lembaran rupiah.
Namun, memelihara analisis bahwa gampong kita memiliki tameng gaib dari turbulensi ekonomi makro hanya karena warganya tidak memegang fisik uang kertas Amerika Serikat, adalah sebuah ilusi yang membahayakan ketahanan hidup rakyat kecil.
Jarak antara bursa saham global dan sawah di pelosok Aceh nyatanya tidak sejauh yang kita bayangkan; keduanya diikat kuat oleh rantai pasok global yang tak kasatmata.
Mari kita bongkar dari jantung produksi perdesaan kita. Lahan-lahan pertanian yang menjadi urat nadi gampong sejatinya tidak pernah bernapas secara mandiri; mereka terikat erat dengan sistem global.
Ketika seorang petani merawat kebun kopi, nilam, atau petak sawahnya, mereka pasti membutuhkan pupuk kimia dan pestisida.
Celakanya, bahan baku utama sarana produksi pertanian tersebut, seperti fosfat dan kalium, mutlak didatangkan dari pasar internasional menggunakan dolar AS.
Saat rupiah terkapar oleh keperkasaan dolar, beban ongkos impor tersebut langsung ditransmisikan secara presisi ke kios-kios pupuk di tingkat kecamatan.
Dolar memang tidak pernah mampir di saku baju petani kita, tetapi ia menjelma menjadi harga pupuk yang mencekik leher.
Inflasi dari sektor hulu ini secara sistematis membakar habis marjin keuntungan petani, jauh sebelum masa panen tiba. Kita seolah membiarkan para petani bertarung di ring tinju dunia, namun dengan mata tertutup.
Belum lagi jika kita menghitung bahan bakar untuk mesin bajak sawah atau pompa air. Mesin-mesin ini meminum solar yang harganya diindeks langsung dari pergerakan harga minyak mentah dunia. Artinya, ongkos produksi harian di gampong secara diam-diam telah "ter-dolarisasi".
Kesesatan logika berikutnya bersumber dari asumsi bahwa orang di gampong memproduksi seluruh kebutuhan makannya sendiri. Realitas saat ini menunjukkan fakta yang berbeda: mayoritas keluarga petani kecil kita sejatinya adalah pembeli bersih pangan (net food buyer).
Mereka menjual hasil panen untuk mendapatkan uang tunai demi membayar biaya sekolah atau utang, lalu sehari-harinya harus membeli minyak goreng, gula, dan mi instan di warung kelontong.
Bahan baku kebutuhan pokok tersebut, seperti gandum untuk mi instan atau kedelai untuk tahu tempe, sangat bergantung pada impor. Kenaikan harga pangan global akibat pelemahan rupiah di pelabuhan akan menjalar dengan cepat ke pasar-pasar tradisional.
Akibatnya, rakyat di gampong secara tidak langsung dipaksa mensubsidi pelemahan kurs makro melalui penurunan daya beli mereka. Mereka membayar semacam "pajak tersembunyi" dari menguatnya dolar pada setiap liter minyak goreng yang dibeli.
Inilah mengapa harga barang di keude tetap melambung tinggi meski masyarakat desa tidak pernah melakukan transaksi langsung dengan luar negeri. Dolar menyusup ke dapur-dapur mereka lewat mekanisme pasar yang tidak mengenal batas wilayah.
Menghadapi patologi makroekonomi ini, sekadar melempar retorika populis ibarat memberi obat penahan sakit pada pasien infeksi; gejalanya mungkin mereda sesaat dan membuat kita merasa tenang, padahal akar penyakitnya terus menggerogoti.
Di sinilah letak ujian sebenarnya bagi pemerintah daerah. Kita tidak bisa lagi menunda pekerjaan rumah yang paling esensial, yakni transformasi ekonomi. Kebiasaan lama yang berpuas diri hanya dengan mengekspor bahan mentah, entah itu biji kopi hijau, pinang, atau nilam kasar, harus diakhiri. D
aerah harus mulai memetakan sektor unggulannya secara presisi, memastikan transisi yang jelas agar "pemberian alam" yang berupa keunggulan komparatif bisa diubah menjadi keunggulan kompetitif melalui industri pengolahan di tingkat lokal.
Kehadiran program subsidi atau pembentukan koperasi di hilir memang penting, layaknya payung saat hujan turun. Namun, kita harus sadar bahwa payung tidak akan pernah bisa menghentikan badai. Kedaulatan ekonomi gampong yang sejati baru akan terwujud ketika daerah mampu mengolah kekayaannya dan menahan nilai tambah agar tetap berputar di halamannya sendiri.
Pada akhirnya, kita memang tidak punya kuasa untuk mencegah grafik dolar bergejolak di layar para pialang Wall Street. Akan tetapi, melalui transformasi struktural yang nyata, kita bisa memastikan fondasi ekonomi di meja keude kopi dan petak sawah kita dibangun dengan kokoh, sehingga tidak lagi mudah meriang setiap kali valuta asing sedang bersin.(*)
*) PENULIS adalah Economist, Public Policy Analyst, and Researcher of SmartID.
