TRIBUNKALTIM.CO — Situasi di Laut Mediterania meningkat drastis setelah Angkatan Laut Israel melakukan pencegatan paksa (interception) terhadap Global Sumud Flotilla, armada kapal kemanusiaan internasional yang membawa ratusan relawan.
Status Siaga 1 ditetapkan menyusul laporan bahwa sejumlah kapal telah dibajak di perairan internasional.
Hingga Senin (18/5/2026) sore, sedikitnya 11 dari 61 kapal yang tergabung dalam misi kemanusiaan tersebut dilaporkan ditahan secara paksa.
Salah satunya adalah Kapal Joseph, yang mengangkut delegasi kemanusiaan bersama tiga jurnalis asal Indonesia.
Baca juga: PM Italia Tangguhkan Kerja Sama Pertahanan dengan Israel, Respons Ketegangan di Lebanon dan Gaza
Ketegangan bermula ketika armada yang membawa 450 relawan dari berbagai negara tersebut diadang di tengah laut.
Armada ini tujuan menembus blokade Gaza.
Blokade adalah pembatasan akses masuk dan keluar wilayah yang diberlakukan secara militer, sehingga menghambat bantuan kemanusiaan.
Menurut laporan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), komunikasi dengan sejumlah kapal terputus setelah terjadi penyergapan bersenjata.
Kondisi ini memicu kekhawatiran serius atas keselamatan para relawan sipil.
Koordinator Dewan Pengarah GPCI, Maimon Herawati, mengecam keras operasi militer sepihak yang dilakukan oleh angkatan laut asing tersebut di wilayah perairan internasional.
“Ini menjadi ancaman nyata dari militer zionis yang secara terang-terangan memotong laju kapal berlayar. Di sini, kami mulai mendapat kabar bahwa militer Zionis mulai mencegat kapal-kapal yang berlayar menembus blokade Gaza tersebut,” ujar Maimon Herawati kepada Tribunnews.com, Senin (18/5/2026).
Baca juga: Warga Gaza Salat Id di Tengah Reruntuhan, Israel Perketat Pembatasan
“Sekitar jam dua siang tadi, Kapal Tabariyya (Cactus) mendapat intercepted [dicegat]. Ini dapat dikatakan kondisi Siaga 1 bagi para relawan Global Sumud Flotilla,” tambahnya.
GPCI mengonfirmasi terdapat puluhan delegasi domestik yang ikut berlayar dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza tersebut.
Rombongan terdiri dari gabungan lembaga kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Spirit of Aqsa, SMART 171, serta tiga jurnalis media nasional yang melekat melakukan peliputan dari Harian Republika, iNews, dan Tempo.
Anggota Dewan Pengarah GPCI, Irvan Nugraha, menyatakan bahwa aksi pembajakan massal bersenjata ini berpotensi mengancam keselamatan seluruh relawan sipil internasional yang tersisa di lautan.
"Ini tindakan yang melanggar hukum humaniter internasional. Mengingat setelah cegatan terhadap Kapal Tabariyya, tentu juga akan mengancam kapal-kapal lain yang berlayar untuk misi kemanusiaan tersebut," papar Irvan Nugraha.
Baca juga: Pakar UI: Board of Peace Trump Bisa Langgengkan Penjajahan Israel di Gaza, Indonesia Diminta Keluar
Menyikapi krisis luar negeri yang genting ini, GPCI langsung mengaktifkan langkah-langkah kontinjensi dan pengamanan darurat bagi para Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di perairan internasional tersebut.
Anggota Dewan Pengarah GPCI, Ahmad Juwaini, menyatakan pihaknya kini tengah bergerak cepat membangun komunikasi dengan jaringan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di tiga negara yang menjadi jalur diplomasi utama, yakni Yordania, Mesir, dan Turki.
Baca juga: Guru Besar UI: Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza Harus Berdasarkan Mandat PBB
“GPCI meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri [Kemlu RI] untuk mengupayakan jaminan perlindungan, keselamatan, serta langkah diplomatik maksimal bagi delegasi Indonesia apabila mengalami penyergapan maupun penahanan secara paksa saat menjalankan misi kemanusiaan tersebut. Karena dunia internasional wajib bertindak untuk menghentikan kejahatan perang yang dilakukan Israel,” tegas Ahmad Juwaini.
Sebagai langkah penanganan lanjutan di dalam negeri, Command Center Lead GPCI, Jajang Nurjaman, memastikan bahwa posko pusat di Jakarta juga memberikan pendampingan menyeluruh bagi keluarga delegasi di tanah air, termasuk layanan informasi berkala serta bantuan psikologis.
“Keselamatan delegasi Indonesia menjadi prioritas utama. Karena itu kami telah menyiapkan jalur koordinasi darurat dan pendampingan menyeluruh apabila terjadi eskalasi situasi di lapangan,” pungkas Jajang. (*)
