BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU – Menjelang periode hari besar keagamaan dan potensi gangguan produksi pangan akibat cuaca, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mewaspadai potensi kenaikan inflasi meski tren saar ini menunjukkan penurunan.
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kalimantan Selatan bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (18/5/2026).
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, melalui Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian, Idris, mengatakan angka inflasi Kalimantan Selatan hingga April 2026 tercatat sebesar 3,67 persen.
“Alhamdulillah sampai bulan April inflasi kita berada di angka 3,67 persen. Sebelumnya pada Maret sekitar 3,84 persen dan saat itu kita berada di urutan kedua nasional. Sekarang sudah turun ke peringkat enam, artinya langkah-langkah pengendalian inflasi yang kita lakukan cukup berhasil,” ujarnya.
Menurut Idris, penurunan inflasi tersebut merupakan hasil sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, SKPD terkait, hingga instansi vertikal dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.
Ia menyebut sejumlah perangkat daerah seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian terus dilibatkan dalam upaya pengendalian inflasi, termasuk pemantauan distribusi dan produksi pangan.
Selain inflasi yang mulai terkendali, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan juga tercatat berada di atas rata-rata nasional.
“Pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,61 persen, sedangkan Kalimantan Selatan mencapai 5,67 persen. Ini menunjukkan kondisi ekonomi daerah kita terus membaik,” katanya.
Meski demikian, Idris mengingatkan sejumlah faktor yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi pada periode mendatang, terutama meningkatnya konsumsi masyarakat saat hari besar keagamaan.
“Kalau ada perayaan keagamaan biasanya permintaan dan konsumsi masyarakat meningkat, sehingga berpotensi memicu inflasi. Selain itu, dampak El Nino di Pulau Jawa juga perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat juga dapat berdampak terhadap naiknya daya beli masyarakat sehingga konsumsi ikut bertambah.
Karena itu, masyarakat diimbau tetap bijak dalam berbelanja dan mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan.
“Kita berharap masyarakat dapat mengatur konsumsi sesuai kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Ini penting untuk menjaga daya beli sekaligus membantu pengendalian inflasi,” tutupnya. (*)