TRIBUNJAMBI.COM - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terus memonitor perkembangan situasi setelah lima warga negara Indonesia (WNI) ditangkap militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan di kawasan Mediterania Timur.

Kelima WNI tersebut merupakan bagian dari delegasi Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) yang tergabung dalam pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF), sebuah misi internasional yang membawa bantuan untuk warga Palestina.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, membenarkan adanya penangkapan terhadap lima anggota delegasi Indonesia tersebut.

“Sebanyak lima WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur,” ujar Yvonne dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Empat WNI Lain Masih Berlayar, Kemlu Sebut Situasi Sangat Rawan

Tak hanya lima orang yang sudah diamankan militer Israel, pemerintah juga mengungkap masih ada empat WNI lainnya yang hingga kini berada di dua kapal berbeda dan masih berlayar di sekitar perairan Siprus.

Baca juga: Kecelakaan Maut Depan Gerbang CRC Mendalo Muaro Jambi, Bayangannya Seperti Mobil Boks

Posisi mereka disebut berada dalam zona yang masih diawasi secara ketat oleh militer Israel, sehingga berpotensi mengalami nasib serupa sewaktu-waktu.

“Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Empat WNI yang masih berada di kapal tetap dalam kondisi rawan dan dapat mengalami intersepsi atau penangkapan kapan saja,” jelas Yvonne.

Kondisi ini membuat pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dan terus melakukan koordinasi lintas negara untuk menjamin keselamatan seluruh warga negara yang terlibat dalam misi tersebut.

Kemlu Siapkan Dokumen Darurat hingga Bantuan Medis

Sebagai langkah antisipasi, Kemlu RI telah mengaktifkan jaringan diplomatik melalui sejumlah kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.

Beberapa perwakilan yang dilibatkan antara lain KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, serta KJRI Istanbul.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan berbagai kebutuhan darurat dapat segera dipenuhi, termasuk penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) jika dokumen perjalanan para WNI disita oleh otoritas Israel.

“Kami telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, termasuk penerbitan SPLP apabila paspor para WNI ditahan, serta dukungan medis jika dibutuhkan,” kata Yvonne.

Diplomasi Intensif Dilakukan demi Kepulangan WNI

Selain kesiapan teknis, pemerintah Indonesia juga tengah melakukan pendekatan diplomatik kepada berbagai pihak terkait untuk menjamin akses transit dan proses pemulangan para WNI dapat berjalan tanpa hambatan.

Kemlu menegaskan komunikasi dengan otoritas di kawasan terus dilakukan agar keselamatan para relawan tetap terjaga.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan protes resmi serta mendesak Israel untuk segera menghentikan penahanan terhadap misi kemanusiaan internasional tersebut.

Indonesia Desak Israel Bebaskan Seluruh Relawan

Dalam pernyataan tegasnya, Kemlu meminta Israel segera melepaskan seluruh kapal beserta awak yang saat ini ditahan.

Tak hanya itu, Indonesia juga menuntut agar distribusi bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina tidak dihalangi.

“Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Israel untuk segera membebaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional,” tegas Yvonne.

Situasi para WNI kini masih terus dipantau, sementara pemerintah Indonesia memastikan akan memberikan perlindungan maksimal hingga seluruh relawan dapat kembali dengan selamat.