TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nilai tukar rupiah diperkirakan akan terus melemah dan menembus level psikologis baru Rp18.000 per dolar karena kuatnya tekanan eksternal akibat tensi geopolitik global.
Pada penutupan perdagangan Selasa (19/5/2026) pukul 17.00 WIB, rupiah melemah ke level Rp 17.706 per dolar AS.
Pengamat ekonomi dan komoditas Ibrahim Assuaibi berpendapat, pemerintah perlu mengambil langkah besar untuk menstabilkan rupiah, termasuk menghentikan sejumlah proyek strategis yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Yang pertama itu adalah proyek-proyek vital itu harus dihentikan pemerintah. Pemerintah harus fokus terhadap bagaimana menanggulangi agar rupiah ini kembali stabil," tutur Ibrahim saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (19/5/2026).
Ibrahim mengaku mendapat informasi bahwa sejumlah proyek bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah mulai dihentikan. Selain itu, ia juga menilai program-program yang membebani APBN sebaiknya ditunda sementara.
Selain itu, program yang mengeluarkan dana besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih juga perlu dihentikan.
"MBG pun juga seharusnya dihentikan. Koperasi Merah Putih seharusnya dihentikan karena ini juga yang membebani APBN kita," jelasnya.
Menurut Ibrahim, akar persoalan utama tekanan terhadap rupiah berasal dari tingginya impor minyak mentah Indonesia yang mencapai 1,5 juta barel per hari.
Baca juga: Sore Ini Rupiah Ditutup Melemah Rp17.703, Sulit Menguat dalam Jangka Pendek
Ia menilai implementasi program biodiesel B50 yang direncanakan mulai bergulir pada Juli 2026 dapat membantu menekan impor migas.
"Pemerintah sudah mempersiapkan B50 kemungkinan Juli akan bergulir dan ini akan membuat impor kita semakin sedikit," jelas Ibrahim.
Meski demikian, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk memperkuat rupiah secara signifikan. Ibrahim mendorong pemerintah merevisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 guna menarik investasi eksplorasi minyak baru.
"Ppemerintah juga harus merevisi Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 agar kesempatan investor mengeksplorasi minyak semakin besar melalui insentif pajak," ucapnya.
Selain kebijakan fiskal, Ibrahim juga menilai Bank Indonesia perlu menaikkan suku bunga acuan pada semester kedua 2026 untuk menjaga stabilitas rupiah.
Baca juga: Pelemahan Rupiah Untungkan Ekspor Komoditas Tambang dan Perkebunan
Ia memperkirakan kenaikan suku bunga dilakukan secara bertahap, mulai dari 25 hingga 50 basis poin. Langkah tersebut dinilai efektif untuk menahan pelemahan rupiah meski berisiko meningkatkan bunga kredit perbankan.
"Saya perkirakan dalam semester kedua ini pemerintah akan menaikkan suku bunga itu 100 basis poin. Kenaikan suku bunga akan berdampak terhadap kenaikan suku bunga kredit," terang Ibrahim.
Selain itu, ia meminta pejabat pemerintah menjaga komunikasi publik agar tidak memicu sentimen negatif di pasar keuangan.
"Pejabat-pejabat pemerintah, presiden pun juga memberikan informasi yang positif untuk pasar. Jangan memanas-manasin pasar," ujarnya.
Menurut Ibrahim, pernyataan yang meremehkan pemahaman masyarakat desa terhadap dolar AS justru dapat memperburuk sentimen pasar.
"Jangan memanas-manasin pasar kayak kemarin yang mengatakan bahwa orang-orang desa itu tidak menggunakan dolar. Buktinya sekarang banyak orang yang melakukan transaksi valas, beli mata uang, karena adanya teknologi."
"Di kampung itu lebih pinter. Buktinya orang melakukan transaksi di saham, di derivatif, di kripto, itu banyak dari daerah-daerah dari kampung-kampung dari desa-desa," jelasnya.
Ibrahim menilai sentimen negatif tersebut dimanfaatkan spekulan pasar internasional untuk menekan rupiah lebih dalam.
Ia bahkan memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi menyentuh level Rp 18.000 per dolar AS pada akhir Mei 2026.
"Ini pun juga akhirnya para spekulan secara pasar internasional mempermainkan rupiah sehingga rupiah kembali mengalami pelemahan dan di depan mata rupiah itu Rp 18.000 di akhir bulan Mei ini," kata Ibrahim.
