TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama 2026 belum sepenuhnya berdampak ke sektor riil.
Bahkan sejumlah jasa layanan di sektor pelabuhan terasa semakin lamban dan mahal.
Kinerja di beberapa pelabuhan utama bahkan mulai menurun, dampak dari kondisi alat-alat bongkar muat yang kurang baik/normal.
Produktifitas ikut menurun dan berakibat waktu kegiatan kapal bongkar muat pun jadi lebih lama, ujungnya timbul antrian kapal untuk sandar.
Baca juga: Dongkrak Ekonomi Pesisir, Bupati Malang Panen Garam Metode Tunnel di Donomulyo
Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, waktu tunggu kapal untuk sandar di Terminal Peti Kemas (TPK) Berlian rata-rata mencapai 30 jam.
Kondisi ini dipicu oleh tingginya permintaan layanan belum mampu diimbangi dengan peningkatan kapasitas bongkar muat peti kemas.
Wahyu Jatmiko, Senior Manager Hukum dan Humas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3, mengakui bahwa kapasitas TPK Berlian Surabaya masih jauh di bawah permintaan.
“Masih terdapat waktu tunggu kapal untuk bertambat di TPK Berlian dengan waktu rata-rata 30 jam. Kapasitas terminal saat ini hanya sanggup melayani 53 call kapal per minggu, sementara permintaan telah melonjak hingga 70 call per minggu,” kata Wahyu saat di hubungi pekan lalu.
Kondisi tak berbeda di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Menjelang dan setelah Lebaran 2026, antrean kapal di anchorage sempat mencapai sembilan unit sekaligus, dengan waktu tunggu 4–6 hari. Yard Occupancy Ratio (YOR) terminal melambung hingga 90 persen, jauh melampaui batas aman 65 persen.
Tidak hanya soal lonjakan volume, struktur pasar yang tidak kompetitif turut memperparah situasi. H. Sunarno HS, Wakil Direktur Operasi PT
Pelayaran Tresnamuda Sejati, agen pelayaran Wanhai, menggambarkan betapa minimnya pilihan di Semarang dibanding pelabuhan lain.
“Di Semarang, terminal peti kemas hanya satu, saingannya tidak ada. Kalau di Tanjung Priok ada banyak pilihan: NPCT One, TPK Koja, JICT, EMA. Di Surabaya masih ada TPS dan Teluk Lamong. Tapi di Semarang tidak ada,” ujar Sunarno.
Kondisi ini membuat perbaikan layanan sulit terpacu secara organik. Satu-satunya terminal tidak memiliki tekanan kompetitif untuk berbenah. Ketua DPW ALFI Jawa Tengah, Teguh Arif Handoko, menilai langkah darurat yang sudah diambil, seperti mengalihkan kontainer ke lini dua dan pemeriksaan jalur merah bersama Bea Cukai di hari Sabtu, hanya menambal masalah jangka pendek.
“Tahun ini minimal naik 10 % lagi, bisa 1,1–1,2 juta TEUs. Kawasan industri Jawa Tengah baru berproduksi 30?ri kapasitas penuh. Kalau sudah penuh semua, volume akan jauh lebih besar lagi,” kata Teguh.
Teguh mengingatkan bahwa infrastruktur harus segera diperluas, bukan sekadar diperbaiki. Perpanjangan dermaga dari 600 meter menjadi 1.000 meter harus segera dilakukan. Empat unit crane baru jenis QCC Panamax yang sudah tiba perlu segera di operasikan sesuai rencana yaitu sekitar Juni 2026, setelah tahap uji coba selesai.
Baca juga: Ekonomi Global Tak Menentu, Gus Qowim Minta ASN Kota Kediri Punya Sense of Crisis Tinggi
Ketika kapal tertahan di anchorage selama berhari-hari, mesin tetap berjalan dan konsumsi bahan bakar terus berjalan. Biaya BBM yang terbuang sia-sia selama masa antrean menjadi beban nyata yang langsung menggerus margin pengusaha pelayaran. Belum lagi kebutuhan angkutan logistik darat yang turut melonjak akibat pengalihan rute.
H. Sunarno HS mengungkapkan dampak berantai dari keterlambatan tersebut. “Biayanya tidak kehitung. Kapal tujuan Jakarta, Surabaya, Semarang, kalau harus menunggu, jadwal seluruh rute berantakan. Shipping cost itu hitungannya dolar. Kita juga banyak dikomplain sama pemilik barang. Bahan baku ditunggu di pabrik. Ruginya double-double, dapat rugi, dapat komplain,” kata Sunarno.
Dampaknya tidak berhenti di atas kapal. Pengusaha di Kawasan Industri Kendal terpaksa mengalihkan ekspor ke Tanjung Priok atau Tanjung Perak demi menghindari penumpukan di Semarang. Namun solusi itu pun mahal.
“Ngapain kita kirim ke Surabaya, ngapain ke Jakarta, kalau ongkos truknya saja sudah plus-minus Rp 8 juta? Ini menambah cost logistik mereka,” kata Teguh Arif Handoko, Ketua DPW ALFI Jawa Tengah.
Perbaikan memang sudah mulai tampak. Ketua GPEI Jawa Tengah, Ade Siti Muksodah, menyebut YOR kini sudah turun ke sekitar 60?n lini dua sudah difungsikan kembali. Namun ia menekankan pemantauan terus-menerus tetap diperlukan seiring volume ekspor impor Jawa Tengah yang terus tumbuh.
Sunarno menutup dengan pesan tegas kepada pengelola terminal: efisiensi bukan hanya soal alat, tetapi juga soal hubungan dengan pelanggan. “Customer mesti dirangkul, bukan tidak ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi, kapal tidak mau masuk lagi ke situ,” tegasnya.
