TRIBUNMANADO.CO.ID - Antrean solar di SPBU di Provinsi Sulut kian menjadi-jadi. 

Amatan Tribunmanado.com, Rabu (20/5/2026), antrean terjadi di SPBU Kolongan Minut, Kairagi serta Politeknik. 

Di SPBU Kolongan, antrean terjadi sejak malam. 

Kendaraan datang malam agar bisa dapat nomor antre pertama saat SPBU dibuka pada pagi hari. 

Wacana mafia solar kembali mencuat di tengah maraknya antrean BBM. 

Direskrimsus Polda Sulut Kombes Pol FX Winardi Prabowo saat dikonfirmasi mengaku siap menindak bilamana ada oknum yang menyalahgunakan BBM. 

"Kita akan tindak tegas, tidak ada toleransi, kepada masyarakat yang punya informasi agar segera laporkan pada kami," 
kata dia Rabu (20/5/2026). 

Ia mengatakan, aparat sudah punya grup WA untuk pantau seluruh SPBU.  

Pihak Pertamina juga selalu melaporkan bila ada penyalahgunaan barcode. 

"Sudah ada yang kita tindak," katanya. 

Ia berpendapat salah satu penyebab antrean di SPBU adalah disparitas harga yang cukup tinggi. 

Hingga para sopir rela antre untuk beroleh solar subsidi. 

"Tidak semua SPBU dapat solar subsidi, hanya SPBU tertentu dan dibatasi jumlahnya," katanya. 

Okky Aditya Wibowo, Humas PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi saat dikonfirmasi menuturkan, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, peningkatan antrean mulai terlihat sejak adanya penyesuaian harga pada produk BBM non subsidi pada April lalu.

"Kondisi tersebut memicu peningkatan konsumsi Biosolar, termasuk bertambahnya kendaraan yang beralih menggunakan BBM subsidi serta meningkatnya pengajuan QR Code Subsidi Tepat di wilayah Sulawesi Utara," kata dia. 

Dikatakannya, pengisian Biosolar kepada konsumen tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pembatasan volume harian berdasarkan regulasi BPH Migas dan kapasitas tangki kendaraan. 

Pertamina juga memastikan penyaluran di SPBU tetap berjalan secara terukur dan terkendali.

"Untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina bersama aparat penegak hukum (APH) terus memperkuat pengawasan dan penertiban di sejumlah SPBU yang mengalami antrean cukup tinggi. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran dan berjalan tertib di lapangan," katanya sambil menambahkan penjagaan dari APH juga terus dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan di lapangan. (Art)