TRIBUNJATIMIMUR.COM, Jember - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember memetakan lima kecamatan di Kabupaten Jember sebagai wilayah dengan potensi terdampak tinggi bencana kekeringan pada musim kemarau 2026.
Kelima kecamatan tersebut meliputi Kalisat, Rambipuji, Sumbersari, Patrang, dan Tempurejo. Meski demikian, hingga pertengahan Mei 2026 belum ada permintaan distribusi air bersih dari masyarakat karena sejumlah wilayah masih diguyur hujan.
Kepala BPBD Jember, Edy Budi Susilo, mengatakan kondisi saat ini masih masuk kategori kemarau basah. Fenomena itu terlihat dari curah hujan yang masih terjadi di beberapa wilayah meski berdasarkan prediksi BMKG musim kemarau seharusnya dimulai sejak April 2026.
“Dari kecamatan se-Kabupaten Jember, ada lima kecamatan ini masuk kawasan rawan tinggi untuk ancaman kekeringan. Meski sampai saat ini belum ada permintaan pengiriman air bersih, karena sekarang masih masuk kemarau basah, dibuktikan masih adanya hujan,” ujar Edy Budi Susilo, Rabu (20/5/2026).
Mengantisipasi dampak kekeringan, Pemerintah Kabupaten Jember telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) darurat bencana musim kemarau oleh bupati.
Baca juga: DPRD Jember Bahas 23 Raperda 2026, RTRW hingga Ketahanan Keluarga Masuk Prioritas
Selain itu, BPBD juga melakukan pemetaan sumber air yang dapat digunakan untuk mendukung distribusi air bersih ke daerah terdampak apabila kekeringan mulai terjadi.
“Karenanya sekarang disebut kemarau basah. Namun kami tetap melakukan langkah persoalan memasuki pergantian musim dari hujan ke kemarau. Kami cek kondisi sumber air yang bisa dipakai untuk suplai, dan sudah kami petakan,” lanjut Edy.
BPBD Jember juga menyiapkan personel, armada, dan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Koordinasi dilakukan bersama relawan, desa tangguh bencana, TNI, dan Polri.
Saat ini BPBD telah memetakan enam titik sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan distribusi air bersih ke wilayah rawan kekeringan.
“Seperti contoh ada sumber air di Kecamatan Silo, yang itu bisa diambil untuk didistribusikan ke kawasan timur jika ada yang membutuhkan. Kami menyiapkan lima truk tangki berkapasitas 5 ribu liter,” tegas Edy.
Baca juga: Anggota DPRD Jember yang Viral Merokok dan Main Game, Ternyata Lupa Kasih Makan Sapi di Hay Day
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau di wilayah Jember akan terjadi pada Agustus hingga September 2026.
Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta seluruh daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan selama musim kemarau.
Plt Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo, mengatakan mitigasi harus dilakukan sejak dini meski beberapa wilayah masih mengalami hujan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai unsur seperti Desa Tangguh Bencana dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dalam penyusunan langkah antisipasi.
“Meski ternyata di sejumlah wilayah masih turun hujan. Tetapi memang mitigasi harus dilakukan, membedah rencana kontijensi daerah menghadapi ancaman kekeringan ini. Seperti menyiapkan sumber daya, kebutuhan air untuk warga dan ternak, juga bagaimana mitigasi lingkungan,” ujar Pangarso.
Pangarso berada di Jember dalam agenda konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana wilayah Bakorwil Jember, Jawa Timur. Kegiatan tersebut mendapat dukungan Program Siap Siaga, kemitraan Indonesia–Australia dalam penanganan bencana.
