BOLASPORT.COM - Rentetan kerusuhan suporter yang kembali terjadi di sepak bola Indonesia memunculkan pertanyaan besar soal efektivitas hukuman Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Denda ratusan juta rupiah, larangan bermain tanpa penonton, hingga hukuman satu musim penuh ternyata belum mampu menghentikan aksi-aksi yang justru merugikan klub sendiri.

Kasus demi kasus terus bermunculan. Persela Lamongan pernah merasakan hukuman larangan tanpa penonton satu musim yang berdampak besar terhadap kondisi klub. Bahkan situasi tersebut disebut ikut memengaruhi kondisi finansial klub hingga investor memilih mundur.

Terbaru, Persipura Jayapura juga dijatuhi hukuman serupa usai kerusuhan suporter terjadi. Kondisi itu membuat Persipura kini harus menanggung beban operasional lebih besar karena kehilangan pemasukan dari penjualan tiket dan dukungan penonton di kandang sendiri. Klub asal Papua itu juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk akomodasi dan transportasi tanpa adanya pemasukan dari suporter.

Belum selesai polemik tersebut, insiden kembali terjadi dalam laga PSM Makassar kontra Persib Bandung. Sejumlah suporter masuk ke lapangan dan membuat situasi pertandingan memanas. Padahal sebelumnya Persib juga sudah lebih dulu mendapat hukuman berat dari AFC berupa denda mencapai Rp3,5 miliar akibat aksi suporter turun ke lapangan dalam pertandingan Asia.

Dengan masih maraknya pelanggaran yang dilakukan suporter turut menjadi perhatian dari Ketua Panpel Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief. Ia menilai hukuman tegas memang perlu diberikan agar kejadian serupa tidak terus menular ke pertandingan lain. Namun menurutnya, ada banyak persoalan mendasar yang belum disentuh.

"Sebenarnya kalau ada pelanggaran yang berpotensi menular ke pertandingan lain, hukuman itu memang harus cepat diputuskan dan disosialisasikan supaya suporter lain juga berpikir, ‘Kalau mereka kena, kita juga bisa kena’,” ujar Ferry.

Namun menurut Ferry, fakta kerusuhan terus berulang menunjukkan ada hal yang belum beres dalam sistem sepak bola Indonesia.

“Tapi kalau ternyata tetap terulang, berarti masih ada yang kurang,” katanya.

Ferry menilai regulasi selama ini terlalu fokus kepada kepentingan kompetisi dan sponsor, sementara aspirasi suporter sering diabaikan. Kata Ferry, banyak ketidakpuasan suporter yang menumpuk dan diaplikasikan ke pertandingan.

Ia mencontohkan larangan away suporter dan pembatasan kreativitas tribun seperti flare yang menurutnya perlu diatur lebih jelas.

“Kalau memang flare dilarang selama 2x45 menit, ya harus jelas aturannya. Misalnya setelah pertandingan selesai diperbolehkan atau bagaimana,” ujarnya.

Ferry juga menyoroti lemahnya komunikasi antarpihak ketika terjadi polemik besar. Menurutnya, aparat keamanan dan operator kompetisi seharusnya hadir memberi penjelasan agar situasi tidak berkembang menjadi liar di media sosial.

“Masalahnya sekarang banyak hal dibiarkan jadi bola liar. Ketika Persija bikin statement dianggap menyerang Persib, Persib bikin statement dianggap menyerang Persija. Padahal mungkin masing-masing hanya punya pandangan sendiri,” katanya.

Di sisi lain, ia mengakui hukuman terhadap klub sangat memberatkan secara finansial dan bisa berdampak terhadap keberlangsungan industri sepak bola. Ia bahkan mengusulkan agar dana hasil denda supporter digunakan kembali untuk program edukasi suporter.

“Saya pernah usul ke federasi, sebenarnya uang denda suporter itu larinya ke mana? Menurut saya lebih baik dana denda itu dipakai untuk program edukasi suporter. Misalnya jambore suporter, sosialisasi aturan VAR, diskusi regulasi pertandingan, dan sebagainya,” katanya.

Menurut Ferry, hukuman tanpa penonton selama satu musim seperti yang diterima Persipura juga terlalu berat jika tidak dibarengi evaluasi terhadap upaya edukasi yang sudah dilakukan klub. Ferry menilai klub yang aktif melakukan pembinaan suporter seharusnya mendapat ruang evaluasi atau masa percobaan dalam hukuman.

“Menurut saya berat banget. Harus dilihat juga apakah klub sudah melakukan upaya edukasi kepada suporternya atau belum."

“Misalnya klub mulai merapikan organisasi suporter, melakukan kegiatan sosial, bersih-bersih stadion, atau program edukasi lainnya. Itu harus dihitung sebagai itikad baik,” katanya.

Senada dengan Ferry, pengamat sepak bola Haris Pardede atau Bung Harpa menilai hukuman yang ada sekarang memang belum efektif menghentikan kerusuhan suporter.

“Kalau menjawab apakah efektif atau belum, rasanya sih belum ya. Kenapa? Karena ini terus berulang. Kalau efektif, harusnya kejadian-kejadian seperti ini minimal berkurang,” ujar Bung Harpa.

Menurutnya, persoalan suporter di Indonesia sudah menjadi lingkaran setan yang saling berkaitan.

"Kasus Persipura bukan yang pertama. Persela juga pernah mengalami hukuman serupa. Sekarang terjadi lagi di Bandung, terjadi lagi di Makassar. Artinya langkah-langkah yang dilakukan selama ini belum efektif,” katanya.

Bung Harpa menilai masalah utama bukan hanya hukuman, tetapi juga lemahnya crowd control dan kualitas edukasi suporter.

“Flare itu sudah berkali-kali dilarang, tapi tetap saja dinyalakan. Artinya crowd controlnya belum benar. Steward yang melakukan pemeriksaan juga belum maksimal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya kelompok-kelompok suporter tertentu yang terus melakukan pelanggaran berulang.

“Ketika kelompok seperti ini tidak ditangani serius, akhirnya jadi seperti kanker yang terus hidup dan merusak. Dampaknya klub harus bayar denda miliaran rupiah,” katanya.

Karena itu Bung Harpa mendorong adanya langkah yang lebih keras, termasuk melibatkan aparat hukum. Menurutnya, hukuman seharusnya tidak hanya dibebankan kepada klub, tetapi juga kepada pelaku langsung.

“Menurut saya dua-duanya harus kena. Klub tetap harus bertanggung jawab karena crowd controlnya, tapi pelaku individunya juga harus dihukum lebih berat, bahkan bisa sampai pidana,” ujar Bung Harpa.

Ia juga menilai edukasi yang selama ini dilakukan masih terlalu simbolis dan belum menyentuh kelompok supporter yang bermasalah.

“Masalahnya orang-orang yang datang ke acara edukasi biasanya justru supporter yang tertib. Sementara yang bikin kerusuhan sering kali tidak ikut kegiatan seperti itu,” katanya.

Menurut Bung Harpa, langkah paling penting justru datang dari internal suporter sendiri.

“Supporter harus menghukum suporternya sendiri. Karena kalau sesama suporter yang menegur atau memberi sanksi sosial, biasanya lebih dihormati,” ucapnya.

Kini, ketika kerusuhan terus terjadi dan klub terus menjadi pihak yang paling dirugikan, sepak bola Indonesia kembali dihadapkan pada pertanyaan besar apakah sistem hukuman saat ini benar-benar sudah tepat, atau justru perlu perubahan menyeluruh agar akar persoalan suporter bisa benar-benar diselesaikan?