TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Di Kancah Internasional, tepatnya di "Negeri Api", Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mendorong transformasi energi dan pembangunan kota berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya dalam forum internasional World Urban Forum (WUF) ke-13 dalam dialog organisasi D-8 di Azerbaijan, Rabu (20/5/2026).

Dalam forum tersebut, Dedie Rachim menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Azerbaijan dan Organisasi D-8 atas terselenggaranya forum strategis yang membahas tantangan perkotaan global, mulai dari perubahan iklim, urbanisasi, ketahanan energi, hingga keberlanjutan lingkungan.

“Kota-kota saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan konektivitas masyarakat. Namun di sisi lain, kota juga menghadapi tantangan besar akibat meningkatnya kebutuhan energi, produksi sampah, degradasi lingkungan, serta risiko perubahan iklim,” ujar Dedie Rachim dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa transisi energi dan pembangunan perkotaan tidak lagi dapat dipisahkan dan harus berjalan beriringan melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan ketahanan kota jangka panjang.

“Di Bogor, kami meyakini bahwa kota berkelanjutan harus dibangun melalui kolaborasi, inovasi, dan ketahanan jangka panjang,” katanya.

Salah satu fokus utama Pemkot Bogor saat ini adalah transformasi pengelolaan sampah menjadi solusi energi perkotaan berkelanjutan.

Saat ini Kota Bogor menghasilkan sekitar 1.000 ton sampah per hari, sementara Kabupaten Bogor mencapai sekitar 2.000 ton per hari. Lebih dari 55 persen sampah tersebut berasal dari limbah rumah tangga, khususnya sampah makanan.

Selama bertahun-tahun, pengelolaan sampah masih bergantung pada metode open dumping di tempat pembuangan akhir yang menimbulkan tantangan lingkungan dan perkotaan dalam jangka panjang.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang mengamanatkan pengelolaan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui pendekatan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Salah satu strategi nasional yang dijalankan adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), di mana energi listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PLN.

Sejalan dengan agenda transformasi nasional tersebut, Bogor menjadi salah satu kota terdepan di Indonesia yang akan mengoperasikan dua fasilitas pengembangan energi berbasis sampah perkotaan.

“Bogor saat ini menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang mengoperasikan dan mengembangkan dua fasilitas PLTSa secara bersamaan sebagai bagian dari strategi lingkungan perkotaan terintegrasi,” ungkapnya.

PLTSa pertama berada di Galuga, Kabupaten Bogor, dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari. Sedangkan PLTSa kedua berada di Kayumanis, Kota Bogor, dengan kapasitas pengolahan 1.000 ton per hari.

Pengembangan proyek strategis tersebut mendapat dukungan Pemerintah Indonesia melalui Danantara bersama investor strategis.

Dedie Rachim mengatakan, pembangunan fasilitas PLTSa menjadi bagian dari komitmen membangun kota yang lebih bersih, mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir, menurunkan emisi, serta memperkuat ketahanan kota untuk generasi mendatang.

“Pembangunan kota masa depan tidak hanya harus cerdas dan modern, tetapi juga tangguh, inklusif, ramah lingkungan, dan berpusat pada manusia,” teganya.

Selain pengembangan energi berbasis sampah, Kota Bogor juga terus mendorong penguatan tata kelola smart city, pengembangan ruang publik hijau, gerakan lingkungan berbasis masyarakat, serta sistem mobilitas perkotaan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup warga.

Dalam kesempatan itu, Dedie Rachim juga menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara D-8 dalam mendorong transformasi kota berkelanjutan melalui kerja sama, inovasi, pertukaran teknologi, dan berbagi pengalaman.

“Dari Bogor, Indonesia, kami tetap berkomitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan masa depan perkotaan yang lebih hijau, lebih cerdas, dan lebih tangguh,” tutupnya.

Turut hadir delegasi dari Indonesia, Dubes Azerbaijan, Dubes Nairobi, dan Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Bappenas.