TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp17.700 per dolar Amerika Serikat (AS) harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih rentannya struktur ekonomi nasional di tengah tekanan global yang semakin kompleks.
Ketua DPP GMNI Bidang Perekonomian, Rino Bakhtiar, menanggapi pernyataan Presiden yang menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS dalam kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada penggunaan dolar secara langsung oleh masyarakat, melainkan pada dampak struktural pelemahan rupiah terhadap perekonomian nasional.
“Persoalannya bukan apakah masyarakat desa menggunakan dolar atau tidak. Persoalannya adalah struktur ekonomi nasional masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor, sehingga pelemahan rupiah tetap berisiko menekan biaya produksi dan daya beli masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Rino, Rabu, (20/5/2026).
Ia menegaskan masyarakat memang tidak bertransaksi menggunakan dolar AS secara langsung.
Namun, pelemahan rupiah tetap dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi karena tingginya ketergantungan terhadap bahan baku, barang modal, dan kebutuhan produksi dari luar negeri.
Setelah menanggapi pernyataan Presiden, DPP GMNI juga meminta pemerintah bersama Bank Indonesia segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Menurut Rino, narasi bahwa kondisi saat ini tidak seburuk krisis 1998 perlu disikapi secara kritis
dan proporsional.
“Memang konteksnya berbeda dengan krisis 1998. Tetapi ketika rupiah menembus Rp17.700 per dolar AS, itu menunjukkan bahwa struktur ekonomi kita masih rentan menghadapi tekanan global,” katanya.
Menurut dia, apabila fundamental ekonomi nasional benar-benar kuat, tekanan eksternal tidak semestinya memberikan dampak sebesar yang terjadi saat ini.
Baca juga: Prabowo Bentuk Badan Ekspor Nasional, Pengamat: Bisa Tekan Kebocoran dan Perkuat Rupiah
“Pemerintah dan Bank Indonesia tidak boleh berlindung di balik narasi stabilitas semu yang hanya meredam kepanikan jangka pendek tanpa menyentuh akar persoalan struktural,” tegasnya.
Rino menyebut pelemahan rupiah memang dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai dari penguatan dolar AS hingga eskalasi geopolitik global. Namun di sisi lain, kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa struktur ekonomi domestik masih memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap faktor luar negeri.
Menurut dia, situasi ini seharusnya menjadi momentum koreksi nasional untuk membenahi arah pembangunan ekonomi secara lebih mendasar.
“Pelemahan rupiah ini seharusnya menjadi alarm, bukan sekadar kepanikan musiman. Jika akar persoalan tidak dibenahi, kita hanya akan terus mengulang siklus krisis yang sama,” ujar Rino.
Kerentanan ekonomi nasional, lanjut Rino, tercermin dari struktur impor Indonesia yang masih didominasi bahan baku dan barang modal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor bahan baku atau penolong masih mendominasi total impor nasional, disusul barang modal yang menunjukkan tingginya ketergantungan industri nasional terhadap kebutuhan eksternal.
“Ketika struktur produksi masih bergantung pada impor, pelemahan rupiah akan selalu menjadi tekanan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional,” jelasnya.
Karena itu, DPP GMNI menilai pemerintah tidak cukup hanya merespons situasi dengan kebijakan jangka pendek yang bersifat reaktif.
Dibutuhkan langkah korektif dan struktural melalui percepatan substitusi impor, penguatan hilirisasi industri nasional, serta sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terukur dan berpihak pada kepentingan nasional.
DPP GMNI menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional hanya dapat dibangun melalui basis produksi yang kuat dan tingkat ketergantungan eksternal yang rendah.
Dalam konteks tersebut, pelemahan rupiah harus dijadikan momentum untuk kembali meneguhkan arah pembangunan nasional yang berlandaskan semangat Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Baca juga: Rakyat Pakai Rupiah, Ekonomi Bergantung Dolar: Mengkritisi Klaim Fondasi Ekonomi Indonesia yang Kuat
Selain itu, DPP GMNI turut mengajak masyarakat untuk memperkuat dukungan terhadap produk dalam negeri dan usaha rakyat sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi nasional.
“Ketahanan ekonomi tidak lahir dari ketergantungan yang terus dipelihara, tetapi dari keberanian membangun kemandirian produksi nasional secara serius dan berkelanjutan,” kata Rino.
Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Rabu sore, (20/5/2026), menguat ke posisi Rp17.650,45. Menurut data Bloomberg, Rabu, 20 Mei 2026, sore, nilai tukar rupiah terhadap USD ditutup di level Rp17.653,5 per dolar AS.
Rupiah naik 52 poin atau 0,29 persen dari posisi Rp17.705,5 per dolar AS pada penutupan perdagangan Senin kemarin.
Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan para Rabu sore rupiah ditutup menguat 52 poin setelah melemah 25 poin di level Rp17.653,5 per USD pada penutupan sebelumnya di level Rp17.705,5 per dolar AS.
Kurs Bank Indonesia hari Rabu mematok Rp17.807,60 per dolar untuk kurs jual dan Rp17.630,40 untuk kurs beli.
Jika mengacu pada kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah sore ini berada di level Rp17.685 per dolar AS, menguat 34 poin dari perdagangan sebelumnya di posisi Rp17.719 per dolar AS.
