TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Amin Ak, mengingatkan pemerintah bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2027 tidak cukup hanya ambisius di atas kertas, tetapi harus ditopang langkah struktural yang konkret dan realistis.
Menurut Amin, target pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 memang memungkinkan dicapai. Namun, ia menilai target tersebut membutuhkan reformasi yang serius di berbagai sektor.
“Target pertumbuhan tersebut cukup ambisius. Bukan tidak mungkin dicapai, tetapi membutuhkan reformasi yang serius, terutama dalam peningkatan investasi produktif, industrialisasi, hilirisasi yang bernilai tambah, penciptaan lapangan kerja formal, serta penguatan daya beli masyarakat,” kata Amin kepada Tribunnews, Rabu (20/5/2026).
Amin menilai arah kebijakan fiskal pemerintah yang menjaga defisit APBN pada kisaran 1,8–2,4 persen terhadap PDB menunjukkan komitmen menjaga stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Di tengah tekanan global, suku bunga internasional yang masih tinggi, serta volatilitas geopolitik dunia, menjaga kredibilitas fiskal menjadi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pelaku pasar, stabilitas rupiah, dan daya tahan ekonomi nasional,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan tantangan terbesar APBN 2027 berada pada sisi penerimaan negara. Target pendapatan negara sebesar 11,82–12,40 persen terhadap PDB dinilai memerlukan terobosan tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha.
“Pemerintah harus fokus memperluas basis ekonomi produktif dan meningkatkan kepatuhan pajak secara adil, bukan sekadar menaikkan tekanan fiskal terhadap sektor riil yang saat ini juga sedang menghadapi tekanan global,” ujarnya.
Amin juga menyoroti pentingnya kualitas belanja negara agar APBN benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Belanja negara harus diarahkan untuk memperkuat sektor pangan, energi, UMKM, pendidikan, kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja. Jangan sampai APBN hanya besar secara angka, tetapi lemah dalam kualitas dampaknya,” ujar Amin.
Tentang asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS, Amin menilai pemerintah cukup realistis dalam membaca tekanan eksternal akibat tingginya suku bunga Amerika Serikat dan penguatan dolar global.
“Yang penting bukan hanya asumsi kursnya, tetapi bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi agar tekanan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat tetap terkendali,” katanya.
Baca juga: Dukung KEM-PPKF 2027, Bamsoet Soroti Ketahanan Ekonomi hingga Hilirisasi Nasional
Selain itu, Amin mendorong pemerintah mulai serius mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari windfall commodity revenue atau keuntungan besar akibat lonjakan harga komoditas global.
“Kita perlu mulai memikirkan skema windfall tax atau mekanisme penangkapan surplus keuntungan komoditas secara adil dan terukur, terutama pada sektor batu bara, nikel, sawit, mineral, termasuk komoditas pertanian dan perikanan ketika harga global melonjak,” ucapnya.
Ia menegaskan kebijakan tersebut harus tetap menjaga iklim investasi dan daya saing ekspor nasional.
“Prinsipnya, ketika terjadi keuntungan luar biasa akibat booming harga global, negara harus hadir memastikan sebagian manfaatnya kembali kepada rakyat melalui penguatan subsidi produktif, ketahanan pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, serta pembangunan ekonomi nasional,” katanya.
Amin turut mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai risiko fiskal tersembunyi di luar APBN, termasuk pembiayaan melalui BUMN maupun skema quasifiskal lainnya.
“Jangan sampai defisit APBN terlihat rendah, tetapi tekanan fiskal sesungguhnya dipindahkan ke BUMN atau lembaga pembiayaan negara. Transparansi dan akuntabilitas tetap harus dijaga,” ujarnya.
Lebih jauh, Amin menekankan bahwa keberhasilan APBN 2027 sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Pada akhirnya, yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar target pertumbuhan tinggi di atas kertas, tetapi pertumbuhan yang benar-benar menciptakan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat kelas menengah, dan menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.
