SRIPOKU.COM, MUARA ENIM- Pengelolaan produk hukum Kabupaten Muara Enim menunjukkan capaian yang sangat baik melalui penguatan sistem dokumentasi, penataan regulasi dan penyediaan akses informasi hukum yang mudah.

Tak heran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Muara Enim tahun 2026 menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat terbaik kedua dari 19 instansi pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri di Sumatera Selatan. 

Penghargaan berupa piagam diserahkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian, A.Md.IP., S.Pd., M.H., kepada Kepala Bagian Hukum Kabupaten Muara Enim, Ratna Puri Prapawati, S.H., M.H., pada Sosialisasi Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Palembang, Selasa (19/5/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil) Sumatera Selatan, Maju Amintas Siburian mengatakan bahwa penilaian dan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat melalui Kemenkum RI atas komitmen instansi pemerintah di daerah, termasuk Pemkab Muara Enim dalam meningkatkan pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan dan penyebarluasan produk hukum secara tertib, terintegrasi dan mudah untuk diakses masyarakat. 

Keberhasilan Pemkab Muara Enim meraih posisi terbaik kedua dengan skor 92 ini, lanjut Amintas, menujukkan keseriusan Pemkab Muara Enim dalam mendorong transformasi digital di bidang layanan hukum, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sementara itu Kabag Hukum menekankan bahwa sesuai instruksi Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., Pemkab. Muara Enim berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan, termasuk dalam pengelolaan produk hukum.

Dijelaskannya produk hukum daerah yang dimaksud yaitu peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati yang dikelola dengan baik dan dapat diakses melalui JDIH Kabupaten Muara Enim sebagai pusat dokumentasi hukum daerah.