TRIBUNKALTIM.CO - Di tengah hantaman sanksi, serangan militer dan propaganda dari Amerika Serikat (AS), Iran justru menjelma menjadi kekuatan militer baru berbasis nuklir.
Tidak hanya itu saja, Iran dilaporkan nyaris memiliki 11 bom nuklir.
Upaya Iran memperkuat diri terjadi di tiga era Presiden AS, Barack Obama, Donald Trump, dan Joe Biden.
Baca juga: Iran Bantah Rumor Kondisi Mojtaba Khamenei Operasi Plastik dan Kaki Palsu, Begini Kondisi Sebenarnya
Teheran sukses mempertahankan dan mengembangkan program pengayaan uraniumnya, terlepas dari hantaman sanksi ekonomi hingga serangan militer langsung ke fasilitas strategis mereka.
Berdasarkan laporan investigasi Wall Street Journal (WSJ) yang dirilis Selasa (19/5/2026), Teheran saat ini diperkirakan menimbun sekitar 10 ton material uranium yang diperkaya.
Dari jumlah tersebut, stok uranium yang mendekati tingkat senjata (weapons-grade) dinilai sudah sangat melimpah dan secara matematis cukup untuk memproduksi hampir 11 bom nuklir.
Meskipun Pemerintah Iran berulang kali menegaskan bahwa program mereka murni untuk tujuan damai, para ahli persenjataan internasional dan badan atom PBB (IAEA) menyimpulkan teknologi dan kapabilitas arsenal nuklir Teheran sudah berada pada level yang matang.
Baca juga: Iran Klaim Siap Buat Kejutan Lebih Besar Jika AS Serang Lagi
Kondisi kritis pada pertengahan tahun 2026 ini merupakan akumulasi dari rantai kebijakan luar negeri Washington yang dinilai saling tumpang tindih dan kontradiktif dari waktu ke waktu:
1. Era Barack Obama (2015): Perjanjian JCPOA yang Dinilai Hanya Menunda
Akar diplomasi modern bermula saat Obama menyepakati Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2015.
Mengharuskan Iran membatasi stok uraniumnya maksimal 660 pon dengan tingkat pengayaan rendah di angka 3,67 persen selama 15 tahun.
Baca juga: Iran Klaim Siap Buat Kejutan Lebih Besar Jika AS Serang Lagi
Para kritikus menilai JCPOA hanya menunda ancaman.
Perjanjian tersebut mengizinkan Iran melakukan riset sentrifugal canggih setelah 8,5 tahun dan sebagian besar klausul pembatasan akan kedaluwarsa otomatis pada tahun 2030 (sunset clauses).
2. Era Donald Trump (2018): Kebijakan "Tekanan Maksimal"
Pada 2018, Presiden Donald Trump menarik AS keluar secara sepihak dari JCPOA dan menjatuhkan sanksi ekonomi berskala masif demi memaksa Iran menegosiasikan ulang program rudal balistiknya.
Baca juga: Donald Trump Klaim Perang dengan Iran Segera Berakhir, Negosiasi Masih Berlangsung
Namun, strategi ini justru menjadi bumerang.
Teheran membalas dengan melanggar semua batasan JCPOA.
Pada 2019, mereka menaikkan pengayaan ke level 4,5 persen, mengaktifkan kembali fasilitas bawah tanah Fordo, dan mulai mengoperasikan mesin sentrifugal mutakhir di Natanz.
"Iran tidak akan mengalami perkembangan program nuklir sebesar ini jika Donald Trump tidak menarik diri," sebut Richard Nephew, salah satu mantan negosiator JCPOA, dilansir dari Kompas.com.
Baca juga: Donald Trump Klaim Perang dengan Iran Segera Berakhir, Negosiasi Masih Berlangsung
Saat Trump lengser pada 2021, timbunan material fisil Iran sudah melompat menjadi hampir 3 ton.
3. Era Joe Biden (2021–2022): Negosiasi Alot dan Kebuntuan Total
Joe Biden berjanji menghidupkan kembali JCPOA, namun perundingan resmi kolaps pada September 2022.
Iran menuntut jaminan hukum bahwa presiden AS berikutnya tidak akan merobek perjanjian itu lagi, sebuah komitmen yang mustahil diberikan Biden tanpa ratifikasi Senat AS.
Baca juga: Iran Ancam Ubah Teluk Oman Jadi Kuburan Kapal AS, Sebut Blokade Laut sebagai Tindakan Perang
Di tengah kebuntuan tersebut, Iran justru memacu pengayaan uraniumnya langsung melesat ke level 60 persen untuk pertama kalinya pada April 2021.
"Kesalahan pertama adalah Trump keluar dari JCPOA ketika perjanjian itu sedang bekerja. Kesalahan besar kedua adalah Iran menolak tawaran pemerintahan Biden untuk memulihkan JCPOA," papar Gary Samore, mantan pakar senjata pemusnah massal Dewan Keamanan Nasional AS.
Sebelum fasilitas nuklirnya dihantam oleh serangan udara gabungan AS dan Israel pada Juni 2025 lalu, yang sempat terekam lewat citra satelit memperlihatkan kerusakan masif di situs bawah tanah Fordo akibat bom penghancur bunker GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), Iran memegang status sebagai satu-satunya negara non-pemilik senjata nuklir yang mampu memproduksi uranium sekaya 60 persen.
Meskipun infrastruktur fisik di permukaan tanah hancur parah akibat rentetan pengeboman setahun lalu, para pengamat memperingatkan bahwa hal tersebut tidak menghapus isi kepala para ilmuwan Teheran.
Baca juga: AS dan Iran Belum Sepakat soal Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Terus Melonjak
Iran dinilai masih mempertahankan cetak biru, pengetahuan taktis, dan kapabilitas teknologi untuk membangun kembali mesin pengayaannya dalam waktu relatif singkat.
Iran saat ini dilaporkan masih memiliki hampir 1.000 pon uranium dengan tingkat pengayaan 60 persen.
Selain itu, Iran juga memiliki sekitar 440 pon uranium dengan pengayaan 20 persen.
Material tersebut dinilai dapat diperkaya lagi menjadi uranium tingkat senjata 90 persen hanya dalam hitungan minggu.
Baca juga: AS dan Iran Belum Sepakat soal Selat Hormuz, Harga Minyak Dunia Terus Melonjak
Iran disebut menjadi satu-satunya negara non-pemilik senjata nuklir yang pernah memproduksi uranium dengan pengayaan 60 persen sebelum serangan terhadap fasilitas nuklirnya pada Juni 2025.
Pada 2024, intelijen AS juga menyebut Iran mulai melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan senjata nuklir.
Meski fasilitas nuklir Iran mengalami kerusakan parah akibat serangan AS dan Israel, para ahli menilai Teheran masih memiliki pengetahuan dan kemampuan teknologi untuk memulai kembali pengayaan uranium. (*)
