Oleh: Dr. Juhari, S.E., M.M., C.ME. - Akademisi Universitas Pertiba dan Anggota TPID Kota Pangkalpinang
MENJELANG hari raya Iduladha 1447 Hijriah, isu inflasi kembali menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota Pangkalpinang. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap komoditas kebutuhan pokok, termasuk beras, cabai, bawang, minyak goreng, telur, daging ayam, serta hewan kurban, menimbulkan tekanan harga yang berpotensi menurunkan daya beli jika tidak dikelola secara efektif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang, inflasi per April 2026 tercatat sebesar 0,23 persen month-to-month (m to m) dan 0,79 persen year-to-year (y to y), masih di bawah 1 persen sehingga berada pada status terkendali. Capaian ini menempatkan Pangkalpinang pada peringkat kedua sebagai kota dengan inflasi terendah dari 96 kota di Indonesia.
Pengendalian inflasi yang efektif menuntut strategi yang proaktif, sistematis, berbasis data, dan mampu memprediksi fluktuasi harga sebelum terjadi. Dengan demikian, pemerintah dapat mengantisipasi tekanan harga pada komoditas strategis dan menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
Beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan dalam pengendalian inflasi di Kota Pangkalpinang antara lain:
Pengalaman pengendalian inflasi selama ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan cenderung reaktif, seperti operasi pasar atau inspeksi harga saat gejolak telah terjadi. Untuk meningkatkan efektivitas, Kota Pangkalpinang mulai beralih ke sistem prediktif melalui transformasi Kerito Surong Ketapang.
Sistem ini memanfaatkan data lapangan harian dari pasar tradisional, distributor, gudang, hingga ritel modern, sehingga pemerintah daerah dapat memprediksi tren harga dan potensi gangguan pasokan sebelum inflasi meluas.
Sebagai instrumen utama, dashboard inflasi sederhana memuat informasi harga, stok, distribusi, dan tren pergerakan komoditas strategis, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan tepat. Harapannya transformasi ini menjadi peringatan dini dan pemantauan harga secara real time kedepannya.
2. Operasi pasar murah berbasis peta kerentanan wilayah
Meskipun intervensi pasar tetap dibutuhkan, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan peta kerentanan wilayah. Prioritas diberikan pada daerah padat penduduk, harga komoditas tinggi, serta masyarakat dengan daya beli rendah. Pendekatan ini memungkinkan alokasi bantuan yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas operasi pasar sebagai instrumen pengendalian inflasi, sekaligus meminimalkan dampak sosial dari lonjakan harga pada kelompok rentan.
3. Pengawasan penimbunan dan praktik spekulasi pasar
Selain intervensi langsung, pengawasan terhadap penimbunan dan praktik spekulasi menjadi elemen krusial. Inflasi tidak selalu disebabkan oleh kelangkaan fisik, tetapi kerap diperburuk oleh perilaku pasar yang meningkatkan tekanan harga. Oleh karena itu, monitoring rantai distribusi, titik biaya tinggi, dan alur pasok harus dilakukan secara sistematis agar intervensi kebijakan dapat menyasar akar penyebab kenaikan harga, bukan hanya gejala yang tampak di permukaan.
4. Ketahanan pangan melalui Gerakan Pangan Lokal
Ketahanan pangan lokal menjadi strategi jangka menengah yang bersifat berkelanjutan. Pengembangan urban farming, pemanfaatan lahan pekarangan, pemberdayaan kelompok tani, serta penguatan kelompok wanita tani dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah. Fokus pada komoditas cepat panen, seperti cabai, sayuran, dan tanaman hortikultura, berpotensi menstabilkan harga terutama saat permintaan tinggi, sekaligus meningkatkan kemandirian pangan masyarakat secara lokal.
5. Gerakan literasi ekonomi dan belanja bijak masyarakat
Di sisi lain, masyarakat memiliki peran strategis dalam pengendalian inflasi, terutama karena perilaku konsumsi dapat memengaruhi tekanan harga. Kenaikan harga kerap diperburuk oleh pembelian berlebihan atau panic buying menjelang hari besar keagamaan, di mana permintaan yang melonjak mendorong pasar merespons dengan kenaikan harga.
Untuk itu, gerakan literasi ekonomi dan kampanye belanja bijak menjadi instrumen penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai alternatif konsumsi dan manajemen permintaan yang rasional. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya membantu menekan perilaku konsumtif yang berlebihan, tetapi juga memperkuat efektivitas pengendalian inflasi sehingga tercipta keseimbangan antara stabilitas harga, daya beli, dan ketersediaan pasokan di pasar.
Dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Pangkalpinang, Pemerintah Kota Pangkalpinang memanfaatkan landasan hukum berupa peraturan wali kota (perwako) dengan menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Strategi ini difokuskan pada komoditas pangan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat sehingga dampak inflasi dapat ditekan secara langsung.
Selain itu, pengendalian inflasi didukung melalui penerapan kalender inflasi prediktif, sebuah sistem yang mengubah paradigma birokrasi dari penanganan masalah secara reaktif menjadi deteksi dini yang terukur. Dengan pendekatan ini, pemerintah mampu merencanakan dan mengantisipasi fluktuasi harga secara sistematis sehingga pengendalian inflasi tidak lagi bersifat insidentil atau mendadak, tetapi proaktif dan berbasis data.
Pendekatan ini menjadi penting mengingat karakter geografis Pangkalpinang sebagai kota kepulauan dengan sensitivitas tinggi terhadap perubahan pasokan dan gangguan distribusi. Dengan strategi ini, pengendalian inflasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu memprediksi dan mengelola fenomena ekonomi secara sistematis, berkelanjutan, dan efektif serta berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
