TRIBUNTRENDS.COM - Presiden Prabowo Subianto mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
Pemerintah, kata Prabowo, menemukan sejumlah kekurangan dalam pengelolaan program yang saat ini dijalankan di berbagai daerah.
Bahkan, lebih dari 3.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah ditutup karena dinilai bermasalah dalam operasionalnya.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Agenda sidang tersebut membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kendala yang muncul dalam program MBG.
Ia menyebut evaluasi dan penertiban terus dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan dan tujuan awalnya.
Penutupan ribuan dapur MBG disebut sebagai langkah tegas pemerintah terhadap pelanggaran yang ditemukan selama pelaksanaan program.
Selain itu, Prabowo juga meminta anggota DPR hingga kepala daerah ikut mengawasi jalannya program di masing-masing wilayah.
Menurutnya, pengawasan bersama diperlukan agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan berjalan lebih optimal.
Baca juga: Prabowo Akui Pengelolaan MBG Kurang, 3000 Dapur Tutup, Minta Pejabat Periksa, Tindak yang Nakal
Meski demikian, pemerintah disebut terus melakukan penertiban terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” ungkap kepala negara tersebut.
Prabowo juga meminta anggota DPR hingga kepala daerah ikut mengawasi pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing.
“Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota dewan DPR, bupati di mana-mana silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai laporkan segera, akan segera kita tindak,” tegasnya.
Baca juga: Prabowo Akui Pengelolaan MBG Kurang, 3000 Dapur Tutup, Minta Pejabat Periksa, Tindak yang Nakal
Menurut Prabowo, program MBG tidak boleh dijalankan secara tidak benar karena program tersebut merupakan bagian dari amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34.
Menurutnya, impian-impian sederhana tersebut merupakan tanggung jawab konstitusional yang harus diwujudkan oleh negara.
Berdasarkan hasil evaluasi dan kalkulasi data terkini mengenai potensi nasional, Presiden Prabowo mengaku optimistis.
Dia pun meyakini Indonesia memiliki kapasitas finansial dan sumber daya yang lebih dari cukup untuk menyejahterakan rakyat, asalkan amanat konstitusi dijalankan tanpa penyelewengan.
Baca juga: Prabowo Akui MBG Banyak Kekurangan, Persilakan DPR Obrak-Abrik Dapur SPPG Jika Temukan Kejanggalan
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut program MBG saat ini telah dinikmati 62,4 juta penerima manfaat setiap hari.
“Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil menerima MBG setiap hari,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan program MBG kepada lansia yang hidup sendirian.
“Kita juga akan memberi MBG ke 500.000 lansia yang hidup sendiri, yang hidup sebatang kara dan yang membutuhkan makan bergizi,” tegas Prabowo.
(TribunTrends/Kompas.com)
