BANGKAPOS.COM--Inggris Capai Kesepakatan Dagang dengan Negara Teluk, Nilainya Diproyeksi Tembus US$ 5 Miliar per Tahun
Pemerintah Inggris mengumumkan tercapainya kesepakatan perdagangan baru dengan Gulf Cooperation Council yang diperkirakan bernilai sekitar US$ 5 miliar per tahun dalam jangka panjang.
Langkah ini dinilai menjadi upaya memperkuat hubungan ekonomi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Kesepakatan yang diumumkan pada Rabu (20/5) itu melibatkan enam negara anggota GCC, yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, serta United Arab Emirates.
Pengumuman tersebut datang di tengah situasi kawasan yang masih dibayangi ketegangan.
Meningkatnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir telah memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas perdagangan global, terutama rantai pasok energi dan pangan.
Menteri Perdagangan Inggris menyatakan perjanjian tersebut diharapkan memberi kepastian baru bagi pelaku usaha yang selama ini menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global yang belum stabil.
Menurut pemerintah Inggris, nilai ekonomi dari kerja sama tersebut diperkirakan mencapai sekitar 3,7 miliar poundsterling atau hampir US$ 5 miliar setiap tahun dalam jangka panjang.
Angka itu jauh lebih tinggi dibanding proyeksi awal yang sebelumnya diperkirakan sekitar 1,6 miliar poundsterling.
Peningkatan proyeksi nilai ekonomi itu disebut didorong oleh kebijakan liberalisasi perdagangan yang lebih luas serta pembukaan akses lebih besar di sektor jasa.
Dalam kesepakatan tersebut, sekitar 93 persen tarif GCC terhadap produk asal Inggris akan dihapuskan.
Pemerintah Inggris memperkirakan penghapusan itu dapat menghilangkan beban tarif hingga ratusan juta poundsterling dalam satu dekade implementasi.
Sebagian besar penghapusan tarif juga diperkirakan langsung berlaku saat perjanjian mulai dijalankan.
Sejumlah sektor diprediksi menjadi penerima manfaat terbesar, di antaranya:
Produk seperti sereal, keju cheddar, cokelat, hingga mentega disebut berpotensi memperoleh akses bebas tarif ke pasar negara-negara Teluk.
Sebagai bagian dari kesepakatan timbal balik, Inggris juga akan menyesuaikan tarif impor bagi sejumlah produk dari negara anggota GCC.
Sektor Jasa dan Investasi Ikut Diperluas
Tidak hanya menyentuh perdagangan barang, kesepakatan juga mencakup sektor jasa dan investasi.
Pemerintah Inggris memastikan akses pasar yang selama ini berjalan tetap dipertahankan agar perusahaan dapat memperluas aktivitas bisnis tanpa hambatan baru.
Di sisi lain, negara-negara Teluk juga memperoleh peluang memperbesar penetrasi bisnis jasa mereka di pasar Inggris.
Ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain:
Sekretaris Jenderal GCC menyebut perjanjian tersebut dirancang untuk menciptakan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha, investor, hingga masyarakat di negara-negara yang terlibat.
Meski diproyeksikan membawa keuntungan ekonomi besar, kesepakatan tersebut juga memunculkan kritik dari sejumlah kelompok.
Pemerintah Inggris menegaskan perjanjian dagang ini tidak mengubah standar lingkungan hidup maupun aturan perlindungan data yang berlaku di negaranya.
Namun, beberapa organisasi menyoroti tidak adanya klausul khusus mengenai hak asasi manusia dalam kesepakatan tersebut.
Selain itu, mekanisme perlindungan investor atau Investor-State Dispute Settlement (ISDS) turut menjadi sorotan.
Sistem ini memungkinkan investor asing menggugat pemerintah suatu negara apabila dinilai merugikan kepentingan investasi mereka.
Sejumlah pihak khawatir ketentuan tersebut berpotensi membuka ruang sengketa antara investor Teluk dan pemerintah Inggris di masa mendatang.
Meski demikian, pemerintah Inggris tetap menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memperluas perdagangan internasional sekaligus memperkuat posisi ekonomi negara di tengah tantangan global yang terus berkembang.(*)
Sumber : Kontan.co.id
