Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kekeliruan yang dialami manajemen masa lalu di PT Flobamor dan PT Kawasan Industri Bolok (KIB) hendaknya menjadi pembelajaran. 

Adanya jajaran Komisaris dan Direksi baru pada dua BUMD Pemprov NTT ini perlu mempunyai analisa bisnis yang cukup. 

Sebab, dua perusahaan daerah itu kerap merugi dan tidak berkontribusi positif untuk Pemerintah. Proses seleksi untuk mengisi berbagai jabatan penting itu harus menjadi titik balik kebangkitan BUMD Pemprov NTT. 

"Saran saya manajemen yang baru belajar dari kesalahan manajemen lama. Lalu buat analisa bisnis yang tepat terkait prospek BUMD yang dikelola. Kami DPRD siap mensuport," kata anggota Komisi III DPRD NTT, Dr. Inche DP Sayuna, Kamis (21/5/2026). 

Politisi Golkar itu berkata, sejak awal banyak masukan agar proses seleksi itu tidak dicampuri urusan politik dari pihak manapun.

Hal itu agar rekrutmen bisa menghasilkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan BUMD.  Aturan seleksi, kata dia, patut diikuti agar tertib dan tidak membuka ruang gugatan.

Baca juga: Pemprov NTT Umumkan Hasil UKK Seleksi Dewan Komisaris dan Direksi PT Flobamor dan KIB

Ketua IWAPI NTT itu juga menaruh harapan untuk proses tersebut bisa membawa dampak baik sebagaimana harapan bersama. 

Kekeliruan administratif dan obyektivitas panitia menjadi sangat penting dalam bagian itu. Jikapun kesalahan itu masih berulang, Inche Sayuna menilai itu sama dengan proses tahun-tahun sebelumnya. 

"Maka menurut saya ini tidak akan beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya menjadi pesimis. Hasil yang lahir dari sebuah proses yang salah maka harusnya keputusannya menjadi tidak legitimate. Semoga tidak ada riak dalam proses rekrutmen panjang ini," ujarnya. 

Menurut Inche Sayuna, kehadiran akademisi dan pegiat LSM dalam mengisi jabatan itu justru memberi harapan baru. Karena mereka memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing. 

Namun, pengelola BUMD hendaknya membutuhkan praktisi yang mempunyai pengalaman sesuai core bisnis yang dijalankan dalam perusahaan tersebut. Meski demikian, semua yang mengurus perusahaan harus bernafas entrepreneurship. 

"Jiwa enterpreneur menjadi penting agar tidak makan pokok sebagaimana manajemen sebelumnya. BUMD sangat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah," katanya. 

Inche Sayuna juga menanggapi keluhan ihwal sempitnya ruang bisnis dari BUMD ini. DPRD NTT, ujar dia, bisa membantu untuk melakukan perubahan rencana bisnis. Akan tetapi, perlu ada perencanaan yang matang agar bisa meyakinkan DPRD. 

Baca juga: Masuk Daftar Calon Komisaris PT KIB, Prof Fred Benu: Tantangan Tersendiri Bagi Saya

Baginya, akan sia-sia jika dilakukan ekspansi bisnis lain tetapi tidak memberi dampak pada penerimaan daerah. Itu artinya tidak ada perubahan. Untuk itu, ia menyarankan adanya diskusi internal dan merencanakan bisnis yang lebih baik. 

"Buat analisa bisnisnya dan presentasi ke DPRD agar kita bisa ambil keputusan untuk merubah perda. Intinya DPR harus diyakinkan dulu bahwa penambahan core bisnis itu adalah pilihan paling tepat," ujarnya. 

Selama ini, Inche Sayuna mengaku DPRD NTT terus mendorong agar BUMD ini bisa menjadi penopang APBD melalui penerimaan daerah melalui deviden dan lainnya.

Dia berpandangan, kalau memungkinkan manajemen baru fokus untuk melakukan pembenahan pada tahap awal tanpa memberi setoran pendapatan. 

Bahkan menurut Inche Sayuna, manajemen baru harus didukung untuk membangun ekosistem usaha hingga Kabupaten/Kota di NTT. Urusan ini tidak boleh ada intervensi politik. 

"Jika management yang baru bisa meyakinkan DPRD melalui analisa bisnisnya yang bisa dipertanggungjawabkan maka sebaiknya didorong saja untuk tambah penyertaan modal agar modalnya bisa semakin kuat," katanya. (fan)