BANGKAPOS.COM--Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan kesejahteraan guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum yang dinilainya masih belum mencapai tingkat ideal.
Menurutnya, kondisi tersebut berkaitan dengan besarnya aliran kekayaan nasional yang selama bertahun-tahun keluar dari Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya mencatat kinerja perdagangan yang cukup kuat selama lebih dari dua dekade terakhir.
Prabowo menjelaskan bahwa selama 22 tahun, nilai ekspor Indonesia secara konsisten lebih tinggi dibandingkan impor.
Situasi tersebut menunjukkan Indonesia memiliki catatan surplus perdagangan yang cukup besar.
“Perdagangan kita selama 22 tahun tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih tinggi dari impor,” kata Prabowo di hadapan anggota DPR RI dan jajaran kabinet.
Meski memiliki surplus perdagangan yang besar, Prabowo menilai hasil tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
Ia mengungkapkan bahwa selama periode tersebut Indonesia memperoleh keuntungan perdagangan sekitar 436 miliar dolar Amerika Serikat.
Namun, menurutnya, sebagian besar dana tersebut justru mengalir ke luar negeri.
“Tapi apa yang terjadi? Keuntungan kita selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar AS, yang keluar adalah 343 miliar dolar AS,” ujarnya.
Menurut Prabowo, besarnya dana yang keluar dari Indonesia berdampak langsung terhadap kemampuan negara meningkatkan kesejahteraan aparatur dan pelayanan publik.
Ia menilai kebocoran kekayaan nasional membuat ruang fiskal pemerintah menjadi lebih sempit sehingga memengaruhi berbagai program pembangunan.
Presiden juga menyinggung praktik-praktik yang diduga menjadi penyebab keluarnya keuntungan nasional dari dalam negeri.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah praktik underinvoicing atau manipulasi nilai transaksi perdagangan internasional.
Praktik tersebut dilakukan dengan cara melaporkan nilai barang ekspor lebih rendah dibandingkan harga sebenarnya.
Dengan metode itu, sebagian keuntungan dapat disimpan di luar negeri dan tidak seluruhnya tercatat dalam sistem keuangan nasional.
Prabowo menilai praktik tersebut telah berlangsung cukup lama dan memberikan dampak luas terhadap kondisi ekonomi Indonesia.
Menurut Prabowo, kebocoran ekonomi yang terus terjadi dapat mengurangi kemampuan negara dalam memperkuat sektor pelayanan publik, termasuk peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan aparatur negara.
Beberapa kelompok yang disorot Presiden antara lain:
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata disebabkan lemahnya kondisi ekonomi nasional, tetapi lebih pada belum optimalnya pengelolaan hasil kekayaan negara.
Prabowo juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola ekonomi, terutama dalam pengawasan perdagangan internasional dan arus modal yang keluar dari Indonesia.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi nasional dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Prabowo juga beberapa kali menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi nasional agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia menilai penguatan pengelolaan sumber daya dan pengawasan terhadap potensi kebocoran ekonomi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di masa mendatang.(*)
