TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Badan Gizi Nasional (BGN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bakal mengambil tindakan tegas terkait banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sleman yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN DIY memberi tenggat waktu hingga 1 Juni 2026 bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menuntaskan izin kesehatan tersebut.
Jika membandel, operasional dapur terancam dihentikan sementara atau suspend.
Koordinator Regional BGN DIY, Wirandita Gagat Widyatmoko, mengatakan SLHS merupakan aspek penting dalam pemenuhan standar higiene dan sanitasi, khususnya untuk menjamin keamanan pangan yang didistribusikan kepada anak-anak sekolah selaku penerima manfaat.
Karena itu, BGN DIY bersama KPPG Sleman, selaku struktural definitif BGN yang berwenang di wilayah DIY - Jateng Selatan, terus melakukan monitoring dan pendampingan kepada seluruh SPPG agar segera menuntaskan proses pengujian maupun penerbitan SLHS.
Para Kepala SPPG dan yayasan pengelola yang izinnya belum rampung diminta segera menyelesaikan seluruh tahapan pengujian laboratorium dan administrasi sebelum awal bulan tahun depan.
Wirandita mengatakan, pihaknya tidak akan segan mengambil langkah tegas demi melindungi keselamatan konsumsi siswa.
Batas waktu pengerjaan dokumen ini menjadi harga mati bagi kepatuhan standar operasional program nasional tersebut.
Jika sampai batas waktu 1 Juni 2026 masih terdapat SPPG yang belum memiliki SLHS, maka KPPG Sleman akan merekomendasikan kepada BGN Pusat untuk pemberhentian operasional sementara sampai dokumen SLHS diterbitkan.
"Apabila sampai batas waktu tersebut masih terdapat SPPG yang belum memiliki SLHS, maka KPPG Sleman akan merekomendasikan kepada BGN Pusat untuk pemberhentian operasional sementara (suspend) sampai dokumen SLHS diterbitkan," katanya.
Baca juga: Sudah Beroperasi, 72 SPPG di Sleman Terungkap Tanpa SLHS: Masalah Perizinan hingga Kelayakan Dapur
Diketahui, mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sleman belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten (Dinkes) Sleman, dari total 121 unit SPPG yang sudah beroperasional, baru 46 unit yang telah memiliki SLHS, sementara 3 unit lainnya masih dalam proses pengajuan di sistem Online Single Submission (OSS).
Artinya, ada 72 dapur yang sudah operasional tetapi hingga kini legalitas standar kesehatannya belum terpenuhi.
Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Cahya Purnama, menduga kendala penerbitan SLHS ini dipicu oleh kendala internal dari masing-masing pengelola SPPG, dalam melengkapi dokumen wajib pada sistem OSS.
"Kendalanya ada pada SPPG yang bersangkutan dalam memenuhi dokumen yang wajib di-upload," ujar Cahya.
Dinas Kesehatan merinci lima faktor utama yang mengganjal dalam proses penerbitan SLHS.
Pertama, masalah perizinan dan lokasi.
Kedua, hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) menunjukkan nilai kelayakan dapur di bawah standar minimum, yakni kurang dari 80 persen.
Ketiga, jumlah minimal relawan yang memiliki sertifikat kursus penjamah pangan dalam satu SPPG masih berada di bawah 50 persen.
Keempat, banyak unit SPPG belum melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan, atau hasil pengujiannya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga harus mengulang prosedur.
Terakhir, dokumen kesehatan resmi yang menyatakan relawan bebas dari penyakit menular belum dimiliki secara menyeluruh oleh para pekerja dapur.
Selain persoalan teknis, Cahya menambahkan adanya kebingungan birokrasi di internal pengelola.
Hingga saat ini, belum ada kesepahaman yang jelas mengenai pihak mana yang memegang tanggung jawab penuh untuk mengajukan permohonan SLHS.
"Kendala lain, belum ada kesepahaman siapa yang harus mengajukan atau mengurus permohonan SLHS. Apakah diurus SPPG, atau yayasan, atau mitra," ujar dia.(*)
