Oleh: Baharudin Hamzah
Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
POS-KUPANG.COM - Tema ini terasa sunyi diperbincangkan di ruang publik, tapi terasa monumental untuk ditulis, sebuah angka yang menemukan momentumnya sendiri persis 21 Mei 1998.
Tanggal yang tercatat dalam sejarah bangsa sebagai penanda runtuhnya tembok kekuasaan Orde Baru, ketika gelombang keberanian mahasiswa memaksa sejarah berubah arah dan Presiden Soeharto mengakhiri kekuasaannya, 28 tahun silam.
Tema ini tidak sekadar relevan di tengah derasnya arus digital yang kerap memanipulasi kesadaran publik melalui banjir informasi, propaganda, dan ilusi viralitas.
Baca juga: Opini: Blue Carbon NTT dan Janji Ekonomi yang Belum Ditunaikan
Ia juga menghidupkan kembali ingatan kolektif tentang kampus sebagai ruang perjuangan moral, tempat mahasiswa pernah berdiri paling depan menjaga nurani republik. Dari rahim reformasi, lahirlah tata demokrasi baru.
Pemilu tidak lagi sekadar prosedur kekuasaan, melainkan ikhtiar menghadirkan kedaulatan rakyat secara langsung.
Dalam konteks itulah, Lembaga penyelenggara pemilu bertranfsormasi menjadi lembaga independen bernama Komisi Pemilihan Umum sebuah institusi demokrasi yang tumbuh dari semangat reformasi dan terus menjaga nyala konstitusi hingga hari ini.
Kampus sejatinya bukan sekadar bangunan akademik. Ia adalah ruang pertarungan gagasan. Tempat pikiran diuji, diperdebatkan, bahkan digugat.
Kampus adalah ruang ilmiah yang seharusnya tidak nyaman melihat ketidakadilan, kemiskinan, manipulasi, dan matinya akal sehat.
Di sanalah calon pemimpin bangsa ditempa. Di sanalah keberanian moral dirawat.
Sebab sejarah membuktikan: perubahan besar hampir selalu lahir dari ruang-ruang kuliah, lorong diskusi, perpustakaan, dan mimbar mahasiswa.
Hari ini, ketika ruang digital dipenuhi informasi yang tidak selalu terverifikasi, demokrasi menghadapi tantangan baru. Pilihan politik sering dibentuk bukan oleh nalar, melainkan oleh algoritma.
Bukan oleh argumentasi, melainkan oleh gema ruang-ruang echo chamber yang viral. Dalam situasi seperti ini, kampus memiliki tanggung jawab historis menjaga kewarasan publik.
Sebab 33 persen pemilih Indonesia adalah anak muda. Mereka bukan hanya angka statistik elektoral, tetapi penentu arah masa depan bangsa.
Mereka perlu dijaga akalnya agar datang ke TPS bukan karena uang, tekanan, atau sekadar ikut arus, melainkan karena kesadaran bahwa memilih adalah tindakan moral untuk menentukan nasib republik. Demokrasi, pada akhirnya, ibarat mata air.
Jika hulunya keruh, maka aliran di hilir akan kehilangan kejernihan. Dan kampus adalah hulu dari mata air demokrasi itu. Karena itu, menjaga kampus tetap kritis sesungguhnya sama dengan menjaga masa depan demokrasi tetap waras.
Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilu, partai politik, atau prosedur konstitusional.
Demokrasi pada hakikatnya bertumpu pada kemampuan warga negara menggunakan nalar publik secara rasional dalam menentukan pilihan politiknya.
Dalam konteks itulah kampus memiliki posisi strategis sebagai penjaga nalar demokrasi.
Perguruan tinggi bukan sekadar ruang transfer ilmu pengetahuan, melainkan arena pembentukan kesadaran kritis, etika publik, dan budaya deliberasi yang sehat.
Di tengah era digital hari ini, demokrasi menghadapi tantangan serius berupa banjir informasi, disinformasi, propaganda politik, politik identitas, yang membuat masyarakat hanya mengonsumsi informasi yang memperkuat keyakinannya sendiri dan dimanipulasi rasionalitas dan kesadaran kritisnya.
Akibatnya, pilihan politik sering kali tidak lagi dibangun atas dasar rasionalitas dan pertimbangan objektif, melainkan oleh emosi, viralitas, dan manipulasi persepsi publik.
Situasi ini mengingatkan pada kritik Plato dalam The Republic bahwa demokrasi dapat mengalami kemunduran ketika masyarakat kehilangan kemampuan membedakan kebenaran dan kepentingan sesaat.
Bagi Plato, kerusakan negara bermula ketika ruang publik dikuasai hasrat dan retorika tanpa kebijaksanaan. Pandangan tersebut relevan dengan kondisi demokrasi kontemporer.
Demokrasi modern membutuhkan warga negara yang tidak hanya bebas memilih, tetapi juga mampu berpikir kritis.
Di sinilah kampus memainkan fungsi epistemologisnya, menjaga agar ruang demokrasi tetap berbasis pengetahuan, argumentasi, dan etika publik.
Kampus harus menjadi benteng rasionalitas ketika ruang digital dipenuhi polarisasi dan produksi informasi yang tidak terverifikasi.
Secara teoritis, peran kampus dalam menjaga demokrasi dapat dijelaskan melalui pemikiran Habermas tentang public sphere atau ruang publik.
Habermas menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang dialog yang memungkinkan warga berdiskusi secara rasional dan setara untuk mencapai pemahaman bersama.
Kampus merupakan salah satu ruang publik paling ideal karena di dalamnya tradisi berpikir kritis, kebebasan akademik, dan pertukaran gagasan tumbuh secara sistematis.
Ketika kampus aktif membangun budaya diskusi ilmiah, seminar, kajian publik, hingga pendidikan politik yang mencerahkan, maka sesungguhnya kampus sedang merawat kualitas demokrasi itu sendiri.
Lebih jauh, teori demokrasi deliberatif menempatkan argumentasi rasional sebagai inti kehidupan demokrasi.
Demokrasi bukan hanya soal menghitung suara mayoritas, tetapi juga bagaimana keputusan publik lahir melalui pertukaran argumentasi yang terbuka dan beradab.
Karena itu, kampus perlu mendorong mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki literasi politik, literasi digital, dan keberanian intelektual untuk menguji setiap informasi secara kritis.
Pendidikan tinggi harus melahirkan generasi yang tidak mudah terjebak dalam populisme dangkal maupun manipulasi algoritma media sosial.
Kerja sama antara lembaga penyelenggara pemilu dan perguruan tinggi menjadi penting dalam konteks ini. Program pendidikan pemilih berbasis kampus merupakan ikhtiar strategis membangun demokrasi yang lebih substantif.
Kampus dapat menjadi laboratorium demokrasi yang mengajarkan bahwa memilih bukan sekadar hak politik, tetapi tindakan moral yang menentukan arah masa depan bangsa.
Dengan demikian, pendidikan pemilih tidak berhenti pada aspek teknis kepemiluan, melainkan membangun kesadaran kritis tentang pentingnya rasionalitas, integritas, dan tanggung jawab kewargaan.
Pada akhirnya, demokrasi akan kehilangan makna jika warga negaranya kehilangan kemampuan bernalar.
Ketika ruang publik dipenuhi kebisingan propaganda dan informasi yang dimanipulasi, kampus harus hadir sebagai mercusuar pengetahuan yang menjaga akal sehat publik.
Sebab demokrasi yang sehat tidak hanya lahir dari kotak suara, tetapi dari masyarakat yang mampu berpikir jernih, berdialog secara rasional, dan menempatkan kebenaran di atas kepentingan sesaat. (*)
