1. DPRD Balikpapan Soroti Dugaan Pembegalan, Budiono: Pengangguran dan Minim Penerangan Jadi Pemicu
Maraknya informasi yang beredar di berbagai platform media sosial terkait dugaan aksi kriminalitas berupa percobaan pembegalan yang terjadi di Kota Balikpapan mendapat sorotan serius dari DPRD Kota Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menegaskan bahwa isu dugaan pembegalan tersebut harus menjadi perhatian bersama karena dapat mengganggu rasa aman masyarakat.
Baca juga: POPULER KALTIM: DPRD Balikpapan Soroti Aset yang Mangkrak, Otorita Bantah Isu Pembangunan IKN Mandek
Menurutnya, Balikpapan selama ini dikenal sebagai kota yang nyaman dan kondusif untuk dihuni.
Karena itu, munculnya informasi mengenai dugaan aksi kriminalitas dinilai dapat mencoreng citra kota apabila tidak segera ditangani secara serius.
“Persoalan ini harus menjadi atensi serius semua pihak. Balikpapan selama ini dikenal aman dan nyaman, jangan sampai citra itu rusak akibat maraknya tindak kriminalitas,” ujar Budiono kepada Tribunkaltim.co, Jumat (22/5/2026).
Faktor Ekonomi Dinilai Berpengaruh
Dugaan pembegalan di Balikpapan juga dikaitkan dengan persoalan ekonomi masyarakat.
Budiono menilai, salah satu faktor yang berpotensi memicu meningkatnya angka kriminalitas adalah tingginya angka pengangguran.
Ia mengatakan, sulitnya memperoleh pekerjaan membuat sebagian masyarakat berada dalam tekanan ekonomi sehingga berisiko mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Banyaknya pengangguran membuat masyarakat sulit mencari pekerjaan, sehingga ada yang akhirnya mencari jalan pintas,” tegasnya.
Politisi senior tersebut menegaskan, penanganan persoalan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum semata.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sektor ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat.
“Lapangan kerja sangat penting agar kesenjangan sosial tidak terlalu jauh,” tegasnya.
Menurut Budiono, stabilitas ekonomi masyarakat memiliki hubungan erat dengan kondisi keamanan lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas peluang kerja dan memperkuat program pemberdayaan masyarakat agar potensi kriminalitas dapat ditekan sejak dini.
Minim Lampu Jalan Jadi Sorotan
Selain faktor ekonomi, Budiono juga menyoroti masih adanya sejumlah kawasan di Balikpapan yang minim penerangan jalan dan cenderung sepi pada malam hari.
Kondisi itu dinilai dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.
“Ada beberapa lokasi yang memang kenyataannya sepi dan tidak ada lampunya,” ucapnya.
Karena itu, DPRD mendorong penguatan sistem keamanan lingkungan dilakukan secara terpadu.
Langkah tersebut meliputi penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU), pengaktifan kembali pos keamanan lingkungan (poskamling), hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.
Budiono menegaskan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas polisi, tetapi tugas kita semua,” pungkasnya.
2. Samarinda Raih Nilai A Pelayanan Publik, Akademisi Sebut Birokrasi Kini Lebih Cepat
Pemerintah Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Walikota Andi Harun baru saja menorehkan prestasi nasional dengan meraih predikat Sangat Baik (Nilai A) dalam simplifikasi birokrasi pelayanan publik dengan skor 84,77.
Capaian mentereng ini mendapat respons dari akademisi sekaligus Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), DR. Aji Sofyan Effendi (ASE).
Menurut ASE, transformasi pelayanan publik di Samarinda saat ini merupakan lompatan besar yang konkret.
Perubahan sistem administrasi yang dulunya lambat kini telah dipangkas menjadi jauh lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pelaku usaha.
"Birokrasi yang dulu identik dengan kata 'ribet', kini berubah menjadi 'simpel'. Tentu saja, ini bukan sulap bukan sihir, semudah membalikkan telapak tangan, melainkan buah dari komitmen kerja keras," ujarnya dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (21/5/2026) malam.
Inflasi Stabil dan Daya Beli Terjaga
Lebih lanjut, ASE menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola birokrasi ini berjalan selaras dengan stabilitas ekonomi makro di daerah.
Sebagai "Miniatur Indonesia" yang memiliki kompleksitas sosial tinggi, Samarinda dinilai berhasil merajut keberagaman menjadi harmoni, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakstabilan ekonomi global dan nasional.
Salah satu indikator keberhasilan ekonomi yang paling krusial di bawah kendali Pemkot Samarinda adalah kemampuannya dalam menjinakkan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di pasar.
"Bagi sistem ekonomi, inflasi adalah momok yang menjadi hantu dan menakutkan karena akan memperparah angka kemiskinan. Di Samarinda, harga sembilan bahan pokok terjaga stabil," tuturnya.
Menurut ASE, keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Peran TWAP Disebut Jadi Motor Penggerak
Lebih lanjut, ASE juga menyoroti bahwa capaian mentereng ini tidak lepas dari sinergi solid dari seluruh elemen.
Selain kinerja Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan para ASN, terdapat peran penting dari Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) yang bertindak taktis di lapangan.
"Namun, ada satu motor penggerak yang tak boleh dilupakan: TWAP (Tim Walikota untuk Akselerasi Pembangunan). Di bawah komando Syafarudin, S.Sos, tim ini layaknya 'pasukan khusus' (Kopassus-nya Samarinda) yang bekerja 24 jam memonitor di lapangan," sebut ASE.
Melalui pengawalan ketat dari TWAP, lanjut ASE, berbagai persoalan perkotaan mulai dari penanganan banjir, infrastruktur, longsor, stunting, hingga program kerakyatan seperti PROBEBAYA dan optimalisasi BUMRT dapat dieksekusi secara cepat dan tepat sasaran hingga ke akar rumput.
Penghargaan Dinilai Jadi Motivasi Pelayanan
Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memikul beban dan kompleksitas masalah yang tinggi di tengah sorotan publik.
Namun, predikat A dalam simplifikasi birokrasi dari Pemerintah Pusat ini menjadi bukti konkret adanya lompatan manajemen kepemimpinan yang taktis dan bijak.
ASE menambahkan bahwa seluruh apresiasi dan penghargaan yang diterima Pemkot Samarinda pada hakikatnya merupakan buah dari kerja keras kolektif yang dampaknya harus dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.
"Pada akhirnya, piala dan piagam penghargaan ini bukan sekadar pajangan untuk Wali Kota atau para pejabat daerah semata. Ini adalah kehormatan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan, dan yang paling penting: ini adalah hadiah manis untuk seluruh warga Kota Samarinda," pungkasnya.
3. Reaksi Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Saat Didesak Pendemo untuk Mundur dan Minta Dukung Hak Angket
Ketegangan mewarnai jalannya audiensi para pengunjuk rasa yakni Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dengan Gubernur Kaltim, Rudy Masud pada Kamis (21/5/2026).
Hal ini terjadi berdasarkan pantauan TribunKaltim.co di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Audiensi tersebut berhasil dicapai, setelah massa aksi menggelar demonstrasi selama sekitar enam jam di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Selama aksi, para pengunjuk rasa memblokade dua ruas jalan dan membakar ban mobil di tengah jalan yang membuat Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda mengalami lumpuh total.
Sebanyak 30 orang perwakilan dipilih untuk bertemu langsung dengan orang nomor satu di Benua Etam itu, guna menyampaikan tuntutan mereka soal hak angket DPRD Kaltim pasca-demo 21 April.
Pengamatan TribunKaltim.co, pertemuan ini dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni.
Turut hadir dalam audiensi tersebut Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Tuntutan yang Disampaikan Pendemo
Setelah Sekdaprov Sri Wahyuni mempersilakan perwakilan aksi untuk berbicara, sampaikan aspirasi.
Kali ini melalui Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah langsung mengambil giliran pertama menyampaikan dua tuntutan utama yang mereka bawa.
"Pertama, saya meminta dan kami meminta kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur untuk mengikhlaskan jabatannya, mengundurkan diri dari jabatannya Gubernur Kalimantan Timur," tutur Erly.
"Kedua, kami meminta sebagai Ketua Partai Golkar di Kaltim, kami meminta kepada Bapak Rudy Masud untuk menginstruksikan Partai Golkar untuk mendukung hak angket," tegas Erly.
Erly juga menegaskan bahwa perjuangan yang mereka lakukan lahir dari kecintaan terhadap Kalimantan Timur, bahkan rela meninggalkan keluarga demi memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Perwakilan aliansi lainnya, Jovani Ardiansyah, kemudian tampil mempertegas persoalan hak angket yang sedang bergulir di DPRD Kaltim.
Dia bilang, sebanyak 6 fraksi di DPRD Kaltim telah menandatangani pakta integritas, namun hanya satu yang belum menandatangai yaitu partai Golkar yang merupakan kendaraan politiknya Gubernur Kaltim, Rudy Masud dan menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kaltim.
Upaya Pengalihan Hak Angket
Perwakilan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Jovani Ardiansyah turut menyinggung adanya dugaan upaya pengalihan hak angket menjadi interpelasi, yang disebut dibahas di Jakarta belum lama ini.
Merespons hal itu, Gubernur Kaltim, Rudy Masud justru balik mempertanyakan latar belakang Jovani.
"Pernah jadi anggota dewan? Jadi anggota dewan dulu ya baru bisa ngomongnya begitu," sindir Rudy Masud.
Gubernur Rudy Masud kemudian menjelaskan bahwa setiap proses memiliki mekanisme yang harus dilalui.
Ia menggambarkannya, melalui analogi bahwa tidak semestinya orang yang sesak napas langsung dibedah jantungnya, atau seseorang yang baru lulus SD langsung melompat ke SMA, semua ada tahapannya.
Gubernur Rudy Masud juga memaparkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Dasar 1945, tugas DPR mencakup tiga fungsi yakni:
Di dalam fungsi pengawasan itulah terdapat hak-hak istimewa berupa menyatakan pendapat, interpelasi, dan baru kemudian hak angket.
"Nggak ada orang sesak nafas, orang bedah jantung. Anda tahu nggak itu apa angket?," kata Rudy.
Gubernur Rudy Masud menegaskan bahwa urusan hak angket sepenuhnya berada di tangan DPRD Kaltim, bukan ranah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sehingga ia meminta para pendemo untuk langsung menyampaikan desakan itu kepada anggota dewan, DPRD Kaltim.
Pantauan TribunKaltim.co, situasi perdebatan semakin meruncing, kala momen Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud menyatakan dukungannya terhadap hak angket.
Lantaran pengunjuk rasa meminta menghentikan audiensi.
Kala itu, Erly Sopiansyah menganggap, pernyataan Rudy Masud dukung hak angket dinilai sudah cukup sebagai jawaban, dan diputuskan untuk mengakhiri audiensi.
Namun, berbeda halnya, Gubernur Rudy Masud menahannya untuk tidak bubar, dan meminta seluruhnya menyampaikan, diselesaikan terlebih dahulu.
"Enggak, enggak, kita selesaikan di sini," ujar Gubernur Rudy Masud.
Sikap itulah yang kemudian memantik reaksi keras Erly yang secara terang-terangan menyebut gubernur bertindak arogan di hadapan seluruh peserta audiensi.
"Bapak jangan arogan pak," sebut Erly.
Gubernur Kaltim, Rudy Masud tidak tinggal diam, dan langsung membela diri.
"Bukan, saya gak arogan. Anda kan tanya, katanya minta dijawab, saya jawab, kok dibilang arogan," balas Rudy Masud.
Ketegangan berangsur mereda setelah beberapa perwakilan massa lain turut menyampaikan tanggapan.
Tak lama berselang, Sekda Sri Wahyuni menutup pertemuan yang hanya berlangsung sekitar 20 menit itu.
"Baik terima bapak, Ibu sekali lagi atas penyampaiannya, kami kira kami tidak memperpanjang kegiatan ini. Kita sudah mendengarkan aspirasi bapak ibu semua," pungkas Sri Wahyuni.
