TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Iran menegaskan bahwa kesepakatan damai dengan Amerika Serikat (AS) belum resmi disetujui.
Meski sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyebut perundingan “sebagian besar telah dinegosiasikan”.
Pejabat Iran menekankan, keputusan strategis hanya dapat diambil setelah mendapat persetujuan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan, tidak ada kebijakan besar yang diputuskan di luar kerangka Dewan Keamanan Nasional maupun tanpa izin pemimpin tertinggi.
Baca juga: Perintah Langsung Mojtaba Khamenei, Larang Uranium Dikeluarkan dari Iran, Ini Alasannya
Dalam pertemuan dengan Kepala Lembaga Penyiaran Republik Iran (IRIB), ia menekankan pentingnya solidaritas rakyat dan kesatuan internal pemerintahan sebagai penopang stabilitas negara.
“Yang menjamin kelangsungan dan stabilitas negara adalah solidaritas dan empati rakyat,” ujar Pezeshkian, dikutip Tasnim News Agency, Minggu (24/5/2026).
Ia menegaskan, kekhawatiran utama Iran saat ini bukan perang maupun serangan rudal, melainkan menjaga ketenangan dan persatuan nasional.
“Menjaga persatuan nasional jauh lebih penting dibanding isu militer dan keamanan,” ujarnya.
Pezeshkian juga menegaskan dirinya berhati-hati agar tidak mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan pandangan Pemimpin Revolusi Iran.
“Tidak ada keputusan di Iran yang dibuat di luar kerangka Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dan tanpa koordinasi serta izin dari Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh institusi dan kelompok politik Iran harus mendukung keputusan diplomatik yang telah diambil agar Iran dapat menunjukkan suara yang bersatu kepada dunia.
Baca juga: Mereka yang Mendapatkan Keuntungan Miliaran Dollar dari Perang AS-Israel vs Iran
Sementara itu, pejabat Iran mengatakan masih ada satu atau dua klausul dalam proposal damai dengan AS yang perlu diperjelas sebelum memorandum kesepahaman dikirim untuk diratifikasi.
Hal tersebut telah disampaikan Iran kepada mediator Pakistan yang ikut terlibat dalam proses negosiasi.
Trump sebelumnya mengatakan “aspek dan detail akhir” dari memorandum kesepahaman masih dibahas dan akan segera diumumkan.
Ia juga menyebut kesepakatan itu akan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz.
“Kesepakatan sebagian besar telah dinegosiasikan, tergantung finalisasi antara Amerika Serikat, Republik Islam Iran dan berbagai negara lainnya,” kata Trump.
Baca juga: 3 Fakta Terbaru Kesepakatan Damai Iran dan Amerika Serikat, Selat Hormuz Jadi Poin Penting
Menurut laporan The Guardian, proposal kesepakatan itu mencakup pelonggaran sanksi terhadap Iran serta pencairan aset Iran yang dibekukan hingga sekitar 20 miliar dollar AS (sekitar Rp 353 triliun).
Sebagai imbalannya, Iran disebut akan membuka kembali Selat Hormuz dan bersedia memulai negosiasi terkait program nuklirnya selama 60 hari mulai 5 Juni di Pakistan.
Iran juga dilaporkan dapat kembali menjual minyak dan produk petrokimia selama masa negosiasi tanpa risiko terkena sanksi.
Meski demikian, Iran menegaskan, belum ada komitmen mengenai hasil akhir perundingan nuklir tersebut. Teheran hanya menyepakati topik-topik yang akan dibahas dalam negosiasi. (*)
