Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol
TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN - Sebagai garda terdepan dalam layanan Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan perlindungan sosial dan kesejahteraan merupakan bagian penting bagi para relawan selama menjalankan tugas.
Karena itu, Satuan Tugas (Satgas) MBG Pemkab Bangkalan akan mengumpulkan seluruh pimpinan Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-kabupaten pada Selasa (26/5/2026).
Satgas MBG Pemkab Bangkalan, Dr Bambang Budi Mustika mengungkapkan, kegiatan bersama para pimpinan SPPG itu menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara BPJS Kesehatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebagaimana yang tertuang dalam surat bernomor 19/MOU/1225 dan Nomor 53/NK.01/12/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Program Pemenuhan Gizi Nasional.
"Pada kesempatan itu, BPJS Kesehatan akan memberikan sosialisasi berkaitan Program JKN dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan SPPG," ungkap Dr Bambang kepada TribunMadura.com saat ditemui di sela kegiatan gowes, Minggu (24/5/2026).
Ia menjelaskan, pemenuhan hak relawan selama ini untuk mendapatkan perlindungan menyeluruh dari pemerintah masih sebatas pada keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah mencapai sekitar 80 persen dari total seluruh relawan SPPG se-Kabupaten Bangkalan.
Baca juga: Satgas Pangan Polres Sampang Cek SPPG dan Program MBG, Fokus Ketersediaan Bahan dan Kebersihan
Sumber dana iuran BPJS Ketenagakerjaan selama ini, bukan berasal dari anggaran baru, melainkan bersumber dari operasional di setiap dapur SPPG baru.
Sementara untuk iuran BPJS Kesehatan nantinya, pihak Satgas Pemkab Bangkalan belum menerima petunjuk teknis (juknis).
"Belum jelas karena juknisnya belum turun. Apakah ditanggung renteng dengan komposisi mitra 1 persen dan personal relawan 4 persen, kami belum mengetahui petunjuknya. Karena kalau keikutsertaan (BPJS Kesehatan) Mandiri, berat. Karena meng-cover semua anggota keluarga meski sepertinya hanya kelas III," jelas Dr Bambang.
Mitra SPPG Kamal II Telang, Hasbul Hariady mengatakan, keikutsertaan para relawan sebagai peserta BPJS Kesehatan merupakan kesempatan yang baik dan menjadi bagian penting selama menjalankan tugas menyajikan ribuan menu MBG.
Baca juga: Kecelakaan di Malang, Mobil MBG Oleng Tabrak 3 Rumah Warga, Kerusakan Ditanggung Ketua Yayasan
"Saya kira bagus karena ter-cover semua, mulai dari BPJS Ketenagakerjaan serta BPJS Kesehatan. Kami ada 47 relawan, ikut semua BPJS Ketenagakerjaan. Semisal, saya tidak meningingkan, ada kecelakaan kerja maupun apabila ada relawan jatuh sakit, ada jaminan layanan dari pemerintah," ujar Hariady kepada TribunMadura.com.
Pertumbuhan jumlah SPPG di Kabupaten Bangkalan terbilang subur.
Hingga 18 Mei 2026, Satgas MBG Pemkab Bangkalan merilis tambahan SPPG sebanyak 5 buah dapur dalam kurun waktu 10 hari.
Dari total sejumlah 197 SPPG per 8 Mei 2026, kini telah tumbuh menjadi 212 dapur se-Kabupaten Bangkalan.
Baca juga: SPPG Desa Talango Sumenep Terapkan Presensi Barcode, Cegah Kecurangan dan Tingkatkan Disiplin
"Di Kecamatan Kota (Bangkalan) saja sudah terdata sebanyak 31 dapur," terang Satgas MBG Pemkab Bangkalan, Dr Bambang Budi Mustika.
Dari total update 212 SPPG, lanjutnya, terdata sebanyak 128 dapur telah beroperasi atau meningkat sebanyak 7 dapur dari sepuluh hari sebelumnya.
Sementara dapur yang memiliki kepala SPPG sejauh ini terdata sebanyak 132 SPPG, persiapan beroperasi sebanyak 4 SPPG, dan berhenti operasi sebanyak 3 SPPG.
"Nol suspend, SPPG proses persiapan tercatat ada 80 SPPG, 26 dapur proses SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), dan sudah memiliki dokumen SLHS sejumlah 92 SPPG. Adapun total penerima manfaat yakni sejumlah 297.026 orang untuk 18 kecamatan," pungkas Dr Bambang.
