BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI  - Persaingan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026 membuat kalangan sekolah swasta harus memutar strategi agar tetap dilirik masyarakat. Begitu pula di Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan.

Salah satunya seperti di SMA PGRI Pelaihari yang menerapkan berbagai terobosan untuk menarik minat lulusan SMP sederajat agar mau bersekolah di sana.

Catatan media ini, Senin (25/5/2026), sejak tahun lalu terobosan tersebut mulai diterapkan. Di antaranya yakni meniadakan uang pangkal dan daftar ulang. Pada penerimaan siswa baru tahun ini, langkah ini juga masih diberlakukan.

Kepala SMA PGRI Pelaihari H Iriansyah mengatakan sekolah swasta saat ini memang menghadapi tantangan cukup berat karena mayoritas masyarakat masih menjadikan sekolah negeri sebagai pilihan utama.

“Biasanya calon siswa menunggu hasil sekolah negeri dulu. Kalau tidak tertampung baru melirik sekolah swasta,” ujarnya..

Baca juga: Harga Sawit di Kalsel Anjlok, di Tanahlaut Dihargai Rp 1.550 Per Kilo, Gapki Buka Suara

Baca juga: Viral Aksi Cosplay Tuyul di Banjarmasin Dibubarkan Polisi, Kenakan Pampers dan Bertelanjang Dada

Menurutnya, kondisi itu diperberat dengan sistem zonasi dan tidak adanya pembatasan jumlah siswa di sejumlah sekolah negeri.

Menghadapi kondisi tersebut, ia mengatakan SMA PGRI Pelaihari melakukan perubahan besar pada sistem pembiayaan sekolah.

Jika sebelumnya siswa baru dikenakan uang pangkal sekitar Rp 880 ribu, biaya tersebut dihapus total.

Tak hanya itu, biaya daftar ulang yang sebelumnya dibayarkan tiap kenaikan kelas sekitar Rp 800 ribu juga ikut ditiadakan.

Langkah tersebut diambil untuk menghilangkan kesan mahal yang selama ini melekat pada sekolah swasta.

“Kami ingin masyarakat melihat bahwa sekolah swasta juga bisa terjangkau,” kata Iriansyah.

Ia mengatakan strategi itu diterapkan sejak dirinya mulai memimpin SMA PGRI Pelaihari sejak dua tahun lalu.

Sementara itu untuk SPP, sekolah hanya menetapkan Rp 180 ribu per bulan. Bahkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM), pembayaran SPP dibebaskan.

Tak sekadar memberi keringanan biaya, SMA PGRI Pelaihari juga mencoba menghadirkan program unggulan baru melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Tanah Laut.

Program itu mulai diterapkan tahun ini, di mana siswa nantinya mendapat kesempatan mengikuti magang selama 20 hari di BLK.

Beberapa bidang keterampilan yang disiapkan antara lain mekanik sepeda motor, kecantikan, menjahit hingga rangka baja.

Menurut Iriansyah, program tersebut diharapkan menjadi nilai tambah bagi siswa karena selain memperoleh pendidikan formal, mereka juga memiliki bekal keterampilan kerja.

“Sekarang SMA PGRI punya nilai plus karena ada kerja sama dengan BLK,” ujarnya.

Di balik berbagai strategi tersebut, kondisi sekolah masih belum sepenuhnya mudah. Saat ini SMA PGRI Pelaihari hanya memiliki 48 siswa dari tiga kelas.

Padahal fasilitas sekolah dinilai cukup lengkap dengan gedung dan ruang belajar yang masih layak digunakan.

Kebijakan penghapusan sejumlah biaya sekolah juga berdampak terhadap pendapatan sekolah, termasuk honor guru.

Saat ini terdapat 13 guru honorer yang mengajar di SMA PGRI Pelaihari.

“Kami sudah rapat bersama guru-guru. Untuk sementara harus sama-sama 'puasa' dulu demi meningkatkan jumlah murid,” katanya.

Ia bersyukur para guru kini mendapat bantuan honor sekitar Rp 1 juta per bulan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. 

Meski demikian, pihak sekolah tetap berharap ada dukungan tambahan dari pemerintah daerah untuk membantu keberlangsungan sekolah swasta dan kesejahteraan guru.

Tahun ini SMA PGRI Pelaihari hanya meluluskan 20 siswa. Pelepasan kelulusan digelar Kamis kemarin.

Meski menghadapi keterbatasan, pihak sekolah tetap optimistis berbagai strategi yang dijalankan mampu menarik minat calon siswa baru.

Sementara itu beberapa warga Pelaihari ketika dimintai tanggapannya, umumnya mengatakan tahap awal ingin sang anak bisa bersekolah ke sekolah negeri.

"Pasti lah semua maunya lanjut di sekolah negeri. Soalnya kan kalau di swasta mahal karena biasanya sering ada iuran ini itu. Tapi kalau ada sekolah swasta yang murah, tertarik juga," ucap Riswan, warga Angsau.

(banjarmasinpost.co.id/banyu langit roynalendra nareswara)