TRIBUNSTYLE.COM - Nadi perekonomian Indonesia kini tidak lagi hanya berdenyut di pusat kota, melainkan mulai bergeser dan tumbuh subur dari wilayah pinggiran. Sejalan dengan pergeseran paradigma ini, sektor industri kreatif khususnya dunia perfilman domestik dinilai memerlukan suntikan stimulus yang radikal agar layarnya mampu menjangkau masyarakat di pelosok nusantara sekaligus menghidupkan ekosistem sinema lokal yang selama ini terabaikan.
Langkah konkret demi mewujudkan pemerataan tersebut disuarakan secara lantang dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional yang dibentuk Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, melayangkan sebuah usulan transformatif yang membidik pengalokasian dana besar pada tahun anggaran mendatang. Ia mendorong agar program pembangunan 1.000 layar bioskop desa secara resmi diintegrasikan ke dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
Kebijakan strategis ini dirancang bukan tanpa alasan kuat. Gagasan intervensi anggaran tersebut dinilai sebagai solusi krusial lintas sektoral untuk menyelamatkan para pelaku industri kreatif skala kecil yang tersebar di berbagai wilayah tanah air. Melalui forum formal tersebut, komitmen pembiayaan ini diharapkan mampu melibatkan kementerian terkait guna melahirkan skema insentif yang menyeluruh.
“Kepada Kemenkeu mungkin lintas mitra, mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah, dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027,” ujar Rahmawati dikutip dari siaran YouTube TVR Parlemen, Sabtu (23/5/2026).
Baca juga: Kepergok Gandengan dengan Politikus di Bioskop, Ayu Ting Ting Jawab Isu Punya Pacar Baru, Minta Doa
Menurut pandangan politisi Gerindra tersebut, proteksi fiskal serta perluasan infrastruktur eksibisi mutlak diperlukan. Tanpa adanya jaminan ruang tayang dan stimulus keuangan dari negara, rumah produksi atau production house (PH) independen di tingkat daerah dipastikan akan terus tergilas oleh dominasi modal besar serta ketatnya peta persaingan industri perfilman nasional saat ini. Rahmawati secara blak-blakan menggambarkan kondisi memprihatinkan yang mendera para kreator lokal tersebut.
“Biar PH-PH kecil itu bisa hidup, karena sekarang mereka itu hidup segan mati tak mau,” jelas Rahmawati.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penguatan fundamental industri sinema berbasis wilayah memiliki korelasi linear terhadap visi makroekonomi Indonesia. Transformasi ini menjadi penting lantaran motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional era baru memang sejatinya berakar dari kekuatan daerah-daerah penopang.
“Karena kita tahu, mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah,” kata dia.
Selain persoalan infrastruktur fisik berupa gedung bioskop, kendala akut yang selama bertahun-tahun mencekik kreativitas sineas lokal adalah lingkaran setan distribusi. Akibat minimnya akses jaringan edar, karya-karya sinematik yang sarat akan kearifan lokal kerap kali layu sebelum berkembang, bahkan gagal mendapatkan panggung yang setara dan apresiasi yang adil di rumahnya sendiri. Ketimpangan akses inilah yang ingin didobrak melalui kebijakan anyar tersebut.
“Agar film-film daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” ucapnya.
Baca juga: Film Animasi Merah Putih One For All: Sinopsis dan Jadwal Tayang di Bioskop
Berangkat dari realitas yang timpang itu, ia mendesak otoritas eksekutif untuk segera turun tangan membenahi tata kelola pasar, menjamin pemerataan peredaran karya, sekaligus memotong potensi praktik monopoli usaha eksibisi film. Kehadiran negara secara aktif merupakan kunci utama dalam merajut iklim usaha yang sehat.
“Mereka harus hadir untuk memastikan keadilan distribusi, melawan monopoli, dan membangun ekosistem perfilman yang inklusif,” tutur dia.
Di sisi lain, perombakan regulasi dan peluncuran program seribu layar desa ini dinilai selaras dengan peta jalan besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam manifesto Asta Cita. Khususnya, pada poin yang menitikberatkan pada akselerasi pemerataan pembangunan dan penguatan pilar ekonomi dari tingkat akar rumput.
Melalui rangkaian sinergi dan ruang rembuk yang terbangun antara legislatif dan eksekutif, arah kebijakan industri perfilman nasional ke depan diharapkan mampu menelurkan regulasi konkret yang berpihak pada keadilan sosial. Sebuah akhir regulasi yang tidak hanya memanjakan korporasi besar, melainkan mampu menjamin keberlangsungan hidup bagi kolektif film daerah dan rumah produksi berskala mikro.
“Dan juga mudah-mudahan dengan kita bertemu ini banyak hal-hal yang kita diskusikan agar PH-PH kecil itu tetap bisa hidup,” pungkasnya.
