SURYA.CO.ID, PONOROGO - Ribuan guru tidak tetap (GTT) non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timu (Jatim), menggelar aksi damai dengan berjalan kaki dari depan Gedung DPRD menuju Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Selasa (26/5/2026).
Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pemerintah daerah segera membuka regulasi, agar keberadaan guru honorer non-Dapodik diakui dan dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Pantauan SURYA.co.id di lokasi, ribuan guru honorer berkumpul di depan Gedung DPRD Ponorogo, Jalan Alun-Alun Timur, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo.
Mereka mengenakan kemeja putih dengan pita hitam di lengan kiri sebagai simbol perjuangan. Para peserta juga membawa berbagai spanduk berisi tuntutan dan harapan kepada pemerintah daerah.
Beberapa tulisan yang dibawa peserta aksi di antaranya:
Saat berada di depan Gedung DPRD Ponorogo, massa ditemui Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Riyanto.
Usai pertemuan tersebut, ribuan guru melanjutkan aksi berjalan kaki menuju kantor Pemkab Ponorogo tanpa orasi maupun kericuhan.
Ketua Forum GTT, Mahmud Danuri menegaskan aksi tersebut murni untuk menyuarakan aspirasi para guru honorer non-Dapodik.
“Bahwa aksi hari ini adalah aksi damai ya, menyuarakan aspirasi bahwa kami guru honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo itu ada dan nyata. Kami ingin masuk Dapodik,” ujar Mahmud.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membuka kembali akses Dapodik bagi guru honorer yang hingga kini belum terdaftar.
“Benang simpulnya itu ada di pemerintah daerah. Jadi saya minta dengan anggota sebanyak ini jelas bahwa kami itu nyata, kami ada,” tegasnya.
Mahmud juga meminta segera ada regulasi yang memungkinkan para guru non-Dapodik masuk ke dalam sistem data pendidikan nasional tersebut.
Diketahui, Pemkab Ponorogo menutup pendaftaran Dapodik sejak tahun 2020. Namun hingga kini masih ada sekitar 1.000 guru honorer yang belum masuk dalam sistem tersebut.
Salah satu guru honorer non-Dapodik, Inam Wahyudi mengaku telah mengabdi sejak 2016.
Ia sebelumnya mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri sebelum pindah ke SD negeri pada 2020. Namun saat berpindah sekolah, akses Dapodik justru sudah ditutup.
“Pengennya juga masuk Dapodik. Sekarang gajinya di bawah Rp400 ribu,” ungkapnya.
Para guru berharap pemerintah daerah segera membuka kembali “kran” Dapodik agar status mereka mendapat pengakuan dan memiliki peluang memperoleh program kesejahteraan dari pemerintah pusat.
