TRIBUNJATIM.COM - Inilah sosok Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia atau Menteri HAM yang jadi sorotan karena pernyatannya soal begal.
Di mana ia menolak wacana penembakan langsung terhadap pelaku begal.
Karena ini, Natalius dikritik pengacara Hotman Paris, dan didesak dipecat dari jabatannya.
Melansir dari Kompas.com, Natalius Pigai menjabat sebagai Menteri HAM sejak 21 Oktober 2024.
Sejak duduk di kursi kabinet, namanya beberapa kali menjadi perhatian publik.
Lantas, siapa sebenarnya Natalius Pigai?
Berdasarkan informasi dari laman resmi Kementerian HAM, Natalius Pigai lahir di Paniai, Papua, pada 25 Desember 1975.
Ia pernah menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta dengan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan yang diraih pada 1999.
Pigai juga pernah mengikuti sejumlah pelatihan, antara lain di bidang statistika di Universitas Indonesia (2004), pendidikan peneliti di LIPI (2005), serta pendidikan kepemimpinan di LAN pada 2010–2011.
Sejak masa kuliah, Pigai aktif dalam organisasi dengan menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Irian Jaya Yogyakarta dan menjabat Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan PMKRI pada 1997–1999.
Aktivitas tersebut membentuk komitmennya terhadap isu-isu masyarakat marginal.
Sementara itu, kariernya di pemerintahan dimulai sebagai Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 1999–2004.
Setelah itu, ia berkiprah sebagai peneliti di bidang migrasi internal dan internasional di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2005–2012.
Namanya semakin dikenal saat menjadi anggota Komnas HAM periode 2012–2017.
Baca juga: Beda Pendapat Menteri HAM dengan Polisi Soal Penindakan Begal Ditembak di Tempat
Pada masa itu, ia dikenal vokal menyuarakan hak-hak masyarakat adat dan pentingnya penegakan prinsip keadilan.
Pada Februari 2016, ia kembali menjadi perhatian publik karena sikap tegasnya mengenai pentingnya pengawasan HAM yang independen dan akuntabel.
Di tingkat internasional, Pigai juga aktif mendorong pembentukan forum Menteri HAM di kawasan ASEAN serta kerja sama lintas negara untuk memperkuat prinsip-prinsip HAM, termasuk dalam pembangunan dan pengelolaan data antarnegara.
Ia kemudian dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024.
Merujuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 23 Januari 2025, total kekayaan Natalius Pigai tercatat sebesar Rp 4.769.000.000.
Rinciannya sebagai berikut:
Alat transportasi dan mesin:Mobil CRV Jeep tahun 2011 (hasil sendiri) Rp 300.000.000
Mobil Jeep Wrangler Sport Renegade 4 Door 3.0 A/T tahun 2014 (hasil sendiri) Rp 890.000.000
Motor Honda PCX 160 tahun 2023 (hasil sendiri) Rp 25.000.000
Harta bergerak lainnya Rp 70.000.000
Kas dan setara kas Rp 3.484.000.000.
Pengacara kondang Hotman Paris secara terbuka menyampaikan kritik keras yang ditujukan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Lewat unggahan video terbaru di akun Instagram pribadinya, advokat senior ini mendesak kepala negara untuk segera membubarkan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) serta memberhentikan menteri yang menjabat di instansi tersebut.
Hotman Paris menilai keberadaan kementerian baru itu sama sekali belum memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum di tanah air.
Dirinya merasa prihatin lantaran anggaran besar yang bersumber dari uang pajak masyarakat justru dialokasikan untuk membiayai lembaga yang dinilainya minim prestasi.
"Halo Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, tolong segera itu tutup Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), tidak guna itu, tidak guna. Dengan menterinya yang begitu tidak guna, sudahlah. Mendingan uang pajak yang kami bayar itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Hotman Paris dengan nada tinggi melalui unggahan media sosialnya, Instagram @hotmanparisofficial, Senin (25/5/2026), melansir dari TribunSumsel.
Baca juga: Respon Menteri HAM Natalius Pigai seusai Ngaku Nonton Film Pesta Babi: Saya Sudah Nonton
Dalam orasinya, Hotman Paris mempertanyakan kualitas dari figur pembantu presiden tersebut.
Pria yang kerap berpenampilan nyentrik ini menyayangkan sikap sang menteri yang menurutnya lebih sering melontarkan pernyataan tidak bermutu di ruang digital alih-alih menyelesaikan sengkarut persoalan kemanusiaan di lapangan.
Ia menegaskan, keluhan yang disuarakannya bukan tanpa dasar.
Hotman membandingkan kinerja kementerian tersebut dengan realitas ribuan kasus pelanggaran HAM berat di berbagai daerah yang dinilainya luput dari perhatian pemerintah.
"Ribuan pelanggaran kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat berat. Coba tanya, siapa nama Menteri HAM itu, apa yang sudah ia perbuat? Omongannya tidak pernah bermutu di media sosial, itu melukai hati rakyat," cetusnya ketus.
Menurut Hotman, pembubaran Kementerian HAM merupakan langkah rasional karena fungsi pengawasan dan penanganan Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah diakomodasi oleh banyak lembaga negara lain yang sudah ada sebelumnya.
"Kan menyangkut hak asasi sudah banyak lembaga lain yang juga menangani, banyak lembaga lain. Lembaga ini, lembaga ini, pusing saya melihatnya, kebanyakan. Ya, sekali lagi copot Menteri HAM! Saya pribadi tidak setuju sebagai warga pembayar pajak. Jangan pakai uang rakyat membiayai menteri dengan kualitas seperti itu," tambahnya lagi.
Guna membuktikan kritiknya, Hotman Paris membeberkan bahwa penanganan kasus-kasus yang menyentuh hak dasar rakyat kecil justru lebih banyak diselesaikan oleh tim hukum swasta miliknya, Hotman 911, tanpa menggunakan fasilitas negara.
Ia mencontohkan langkah konkret hari ini, di mana dirinya menerjunkan sebanyak 10 personel kuasa hukum ke Mataram, Lombok.
Tim tersebut diutus khusus untuk memberikan pendampingan hukum cuma-cuma bagi seorang pemuda dari keluarga kurang mampu yang tersandung kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap kekasihnya.
Hotman menilai tuduhan itu janggal karena murni didasarkan pada asumsi tanpa didukung fakta dan saksi yang kuat.
"Hari ini, 10 tim pengacara saya kirim ke Mataram, Lombok untuk membela pemuda miskin yang dituduh membunuh pacarnya tanpa ada saksi, fakta. Semua adalah khayalan," tutur Hotman.
Selain itu, ia juga mengirimkan tim pengacara ke daerah lain untuk mengawal kasus pencabulan yang diduga dilakukan oleh oknum kiai pimpinan pondok pesantren.
Baca juga: Curhat Menteri HAM Pigai Pakai Uang Pribadi untuk Salurkan Bantuan Korban Bencana
Di akhir videonya, Hotman Paris menegaskan bahwa kritik tajam ini ia sampaikan murni sebagai aspirasi warga negara pembayar pajak, bukan karena ingin mencari panggung politik di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Ia pun secara langsung meminta sang menteri untuk legawa meletakkan jabatannya secara terhormat.
"Lembaganya, Kementerian HAM bubarkan! Belum ada prestasi apa pun, dari awal minta anggaran besar, anggaran besar, anggaran besar. Hei, halo Pak Menteri, tahu diri dong. Kau mundur deh, tidak ada prestasimu. Mundur kau! Ya, hei Menteri HAM, mundur kau!" tegas Hotman menutup pernyataannya.
