TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Provinsi Papua Barat, Regina Wutoy, meminta pemerintah memperjelas poin-poin dalam program pendidikan gratis agar tidak menimbulkan salah persepsi di tengah masyarakat.

Menurut Regina, sebagian masyarakat masih memahami sekolah gratis sebagai pembiayaan penuh oleh pemerintah, padahal dalam praktiknya terdapat sejumlah kebutuhan operasional yang tidak sepenuhnya ditanggung negara.

“Yang digratiskan itu bagian mana? Kalau misalnya seragam, mungkin perlu dipertegas supaya masyarakat mengerti bahwa tidak semua gratis,” ujar Regina, Selasa (26/5/2026).

Regina menjelaskan, kebutuhan pendidikan di SMK berbeda dengan SMA karena adanya praktik kerja lapangan dan pembelajaran berbasis industri.

Dalam penerapan Kurikulum Merdeka, siswa SMK bahkan menjalani praktik kerja lapangan hingga enam bulan, sehingga membutuhkan biaya monitoring, transportasi, serta bahan praktik yang tidak seluruhnya ditanggung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Baca juga: Rekomendasi MKKS Papua Barat Desak Pengelolaan SMA-SMK Kembali ke Provinsi, Ini Alasannya

Ia menegaskan, selama proses pembelajaran berlangsung, sekolah tetap membutuhkan biaya operasional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

"Kebutuhan tersebut meliputi penggandaan soal ujian, alat tulis kantor, transportasi guru, hingga pembayaran tenaga honorer," terangnya.

Karena itu, Regina menilai program pendidikan gratis perlu disertai mekanisme pembiayaan yang jelas agar roda pembelajaran tidak terganggu.

Dukungan pemerintah daerah melalui dana BOS daerah (Bosda) juga dianggap penting untuk menutup kebutuhan operasional yang belum terakomodasi dalam BOS reguler nasional.

Regina berharap penyaluran Bosda dapat dilakukan lebih cepat sehingga sekolah bisa segera mengatur kebutuhan operasional sepanjang tahun ajaran.

Baca juga: Kepala Dinas Pendidikan Manokwari Selatan: Dana BOS Bukan untuk Kepala Sekolah

“Pembelajaran tidak mungkin berhenti hanya karena menunggu biaya turun. Sekolah tetap berjalan, tetapi kebutuhan operasional harus dipastikan tersedia lebih awal,” katanya.

Menurutnya, sejumlah kabupaten/kota di Papua Barat sudah cukup baik dalam mendukung pendidikan melalui Bosda.

Namun, masih ada daerah yang dukungannya belum maksimal sehingga perlu menjadi perhatian bersama agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan antara BOS nasional, Bosda, dan dukungan komite sekolah.

Regina menambahkan, kejelasan skema pembiayaan pendidikan juga penting agar orang tua memahami komponen apa saja yang benar-benar ditanggung pemerintah dan bagian mana yang masih memerlukan dukungan bersama.

“Kalau skemanya jelas, masyarakat juga bisa memahami kebutuhan sekolah dan tidak terjadi salah persepsi terkait program pendidikan gratis,” pungkasnya.