SURYA.CO.ID, PONOROGO - Suasana haru mewarnai aksi damai ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) Non Dapodik di Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), Selasa (26/5/2026). Sekitar 1.000 guru honorer melakukan long march dari depan Gedung DPRD Ponorogo menuju Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.
Pantauan SURYA.co.id di lokasi, para guru honorer mengenakan kemeja putih dengan pita hitam di lengan kiri sebagai simbol perjuangan mereka. Mereka membawa berbagai banner berisi tuntutan dan harapan kepada pemerintah daerah.
Beberapa tulisan yang dibawa peserta aksi di antaranya:
Meski diikuti ribuan peserta, aksi berlangsung tertib tanpa orasi maupun kericuhan.
Baca juga: Ribuan Guru Honorer Non-Dapodik Ponorogo Demo, Tuntut Status Diakui
Momen haru terjadi saat Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Riyanto, menemui massa aksi demo guu di depan Gedung DPRD.
Keduanya bahkan tampak meneteskan air mata, saat mendengar langsung keluhan para guru honorer yang selama ini menerima gaji sangat rendah dan belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Saya ndak bisa ngomong apa-apa. Terlalu sulit. Saya paham bagaimana kondisi teman-teman GTT Non Dapodik,” ujar Riyanto.
Ia mengaku memahami kondisi para guru yang tetap mengabdi, meski menerima penghasilan di bawah standar.
“Saya tahu persis kondisi guru yang saat ini digaji di bawah. Malah sangat-sangat rendah. Kami bakal mengawal aspirasi guru GTT Non Dapodik ini,” terangnya.
Hal senada disampaikan Ribut Riyanto. Ia memastikan DPRD akan mengawal aspirasi para guru honorer, dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah.
“Kami berjanji mengawal seluruh aspirasi GTT dan menyampaikannya kepada pemerintah daerah. Mudah-mudahan ada solusi terbaik,” tegasnya.
Ketua Forum GTT, Mahmud Danuri, menegaskan aksi yang dilakukan murni untuk memperjuangkan pengakuan terhadap keberadaan guru non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo.
Menurutnya, ribuan guru honorer tidak memiliki niat buruk kepada pemerintah daerah. Mereka hanya ingin keberadaan mereka diakui secara resmi melalui Dapodik.
“Jadi saya minta dengan anggota yang sebanyak ini jelas bahwa kami itu nyata, kami ada,” tegas Mahmud.
Ia meminta pemerintah daerah segera membuka regulasi agar para guru honorer non-Dapodik bisa masuk ke sistem Data Pokok Pendidikan.
“Itu saja. Yang jelas kami hari ini murni untuk memasukkan Dapodik,” ujarnya.
Mahmud juga menyebut, akses Dapodik menjadi kunci penting agar guru honorer dapat mengikuti berbagai program pemerintah pusat.
Diketahui, Pemkab Ponorogo menutup pendaftaran Dapodik sejak 2020. Namun hingga kini masih ada sekitar 1.000 guru honorer yang belum masuk dalam sistem tersebut.
Setelah ditemui DPRD Ponorogo, ribuan GTT Non Dapodik melanjutkan perjalanan menuju Kantor Pemkab Ponorogo dengan berjalan kaki.
Tidak ada teriakan maupun orasi selama aksi berlangsung. Massa memilih berjalan tertib sambil membawa spanduk tuntutan, sebagai simbol perjuangan mereka untuk mendapatkan kepastian status dan pengakuan dari pemerintah daerah.
