Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menegaskan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD seharusnya digunakan murni untuk kebutuhan pendidikan, termasuk kesejahteraan guru honorer dan perbaikan fasilitas sekolah.
Menurutnya, banyak persoalan pendidikan yang hingga kini belum terselesaikan karena penggunaan anggaran pendidikan dinilai tidak sepenuhnya tepat sasaran.
Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar diskusi publik dengan tema implementasi hak konstitusional warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Diskusi tersebut digelar di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026).
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng dalam diskusi ini menyoroti terkait dengan dana pendidikan.
“Anggarannya sih memang sudah 20 persen tapi penggunaannya tidak semua ke pendidikan. Nah ini yang kami akan suarakan terus, agar 20 persen itu murni ke pendidikan,” kata Mekeng setelah menghadiri diskusi publik Fraksi Partai Golkar MPR RI di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (25/5/2026).
Dia mengatakan Fraksi Golkar terus menyerap aspirasi para guru honorer di berbagai daerah pemilihan, termasuk terkait rendahnya kesejahteraan dan minimnya fasilitas pendidikan.
Mekeng menilai guru honorer selama ini menjadi penyangga utama pendidikan di daerah terpencil meski menerima gaji yang sangat kecil.
Baca juga: Anggaran MBG Dipangkas Rp67 Triliun, Ini Penjelasan BGN
“Kita bersyukur ada guru honorer yang ada di tengah di atas gunung mereka masih mau ngajar dengan gaji yang kecil pun mereka mau ngajar,” ujarnya.
Menurut Mekeng, apabila anggaran pendidikan benar-benar difokuskan untuk sektor pendidikan, maka berbagai persoalan seperti kesejahteraan guru, sekolah rusak hingga kualitas pendidikan dapat diperbaiki.
“Tapi kalau kita berikan pada angka apa? penerimaannya yang lebih layak akan jauh lebih baik dan tentunya setelah itu diikuti dengan pelatihan-pelatihan agar mutu pendidikan kita jauh lebih baik,” katanya.
Saat ditanya mengenai dugaan pelanggaran amanat UUD 1945 terkait alokasi anggaran pendidikan 20 persen, Mekeng menyebut persoalan tersebut kini tengah diuji melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ya ini kan saya dengar ada yang menggugat di Mahkamah Konstitusi, ya biarkan Mahkamah Konstitusi yang mengambil keputusan karena dia akan melihat apa benar ini pelanggaran terjadi terhadap konstitusi kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mekeng juga menyinggung penggunaan dana pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menegaskan Fraksi Golkar mendukung program MBG.
Namun, pihaknya meminta pemerintah mencari sumber pendanaan lain agar tidak mengurangi kualitas pembiayaan pendidikan nasional.
“Kalau memang program MBG terus dilaksanakan, ya kami berharap Menteri Keuangan cari sumber pendanaan yang lain agar program MBG tetap berjalan, pendidikan juga tetap berjalan dengan kualitas yang lebih baik,” katanya.
Mekeng menegaskan makna anggaran pendidikan 20 persen dalam konstitusi harus dipahami untuk seluruh kebutuhan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi.
Dia juga menekankan bahwa guru, murid, sekolah hingga fasilitas pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam pembiayaan pendidikan nasional.
“Ya harus untuk pendidikan. Pendidikan itu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Itu maknanya,” tandas Mekeng.
Saksikan LIVE UPDATE selengkapnya hanya di YouTube Tribunnews!
