TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menata ulang tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Langkah strategis penunjukan BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia melalui peraturan pemerintah (PP) dinilai sebagai momentum krusial untuk melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Ambar Chrisdiana, Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), menyatakan bahwa langkah ini merupakan strategi jitu pemerintah dalam menyumbat kebocoran pendapatan negara yang selama ini kerap terjadi di sektor ekspor.

"Kebijakan ini adalah jawaban nyata untuk mengatasi praktik underinvoicing (manipulasi nilai faktur) dan underpricing (rekayasa harga bawah) yang sudah menjadi rahasia umum dilakukan oleh oknum perusahaan eksportir. Dengan diaturnya tata kelola ekspor oleh PT Danantara, sumber penerimaan APBN nonpajak otomatis akan meningkat tajam dan memperkuat ketahanan fiskal kita," kata Ambar pada Selasa, 26 Mei 2026, di Jakarta.

SOKSI adalah salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) besar di Indonesia dan merupakan salah satu pendiri utama Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya yang kini dikenal sebagai Partai Golkar

Menurutnya, lonjakan penerimaan negara dari sektor SDA ini secara langsung akan mengamankan pendanaan berbagai program pembangunan nasional, salah satunya adalah program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Sangatlah wajar dan adil apabila kekayaan bumi, laut, dan udara Indonesia dialokasikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu manifestasi nyatanya adalah dengan menyukseskan program MBG ini," tambah Ambar.

Ambar menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar program bagi-bagi makanan, melainkan juga perwujudan konkret dari sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, menyukseskan program ini adalah tanggung jawab moral seluruh elemen bangsa.

Tentang adanya pihak-pihak yang kerap mengkritik dan menyerang program MBG, Ambar memberikan catatan kritis.

Ia mengindikasikan adanya benturan kepentingan dari para penguasa jalur pemasok distribusi lama.

"Orang-orang yang selama ini gencar menyerang program MBG ditengarai adalah mereka yang selama ini menguasai rantai pasokan komoditas 9 bahan pokok makanan (sembako), jangan heran jika narasi negatif terus diproduksi karena program MBG ini akan merombak sistem ekonomi menjadi lebih merakyat, dan memutus jalur kartel distribusi serta pemain-pemain besar yang selama ini memonopoli," kata Ambar, tokoh perempuan asal Jawa Timur.

Untuk mengakhiri pernyataannya, Ambar mengingatkan agar implementasi program MBG di lapangan dikawal dan diawasi dengan sangat ketat. Hal ini penting agar realisasi program tidak melenceng dari tujuan awal, baik dari sisi peningkatan gizi maupun dampak ekonominya.

"Pemerintah harus memastikan program MBG ini tepat sasaran untuk memperbaiki gizi generasi muda kita sebagai generasi penerus bangsa. Di sisi lain, ekosistem MBG wajib mendorong keterlibatan penuh pelaku UMKM di sentra-sentra produksi daerah, sehingga roda ekonomi lokal dapat berputar lebih cepat dan inklusif," kata Ambar.

Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang menunjuk BUMN sebagai eksportir tunggal untuk komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy.

BUMN yang disiapkan pemerintah untuk mengelola ekspor SDA tersebut adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia.

Perusahaan itu didirikan pada 19 Mei 2026 dengan bidang usaha aktivitas perusahaan holding. Mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh PT Danantara Investment Management sebesar 99 persen.