TRIBUNTRENDS.COM - Pemerintah memutuskan memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp67 triliun.
Meski begitu, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan program MBG sesuai arahan pemerintah.
Ia menyebut efisiensi anggaran dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal nasional.
“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara,” kata Nanik kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).
Baca juga: Menkeu Purbaya Pangkas Anggaran MBG Demi Efisiensi, BGN Dukung, Tetap Jaga Kualitas dan Transparan
Menurut Nanik, pengurangan anggaran tidak menyasar tujuan utama program, melainkan lebih difokuskan pada penghematan di sektor operasional.
Langkah ini dinilai penting agar penggunaan dana tetap efektif dan tepat sasaran.
“Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya menyesuaikan anggaran MBG 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan selisih Rp67 triliun tersebut dialokasikan sebagai dana cadangan pemerintah.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi, BGN mengurangi jadwal pemberian makan dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
“Tetap melakukan beberapa langkah penghematan, seperti melayani lima hari yang awalnya enam hari. Juga saat-saat libur sekolah tidak melakukan pelayanan MBG, kecuali untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” kata Dadan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penyesuaian tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan efisiensi dilakukan agar anggaran tetap tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas layanan gizi.
“Penghematan tertentu sesuai instruksi presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional bisa dipakai lebih efektif dan efisien. Yang penting tetap memberi makan murid-murid sekolah,” ujar Purbaya.
Baca juga: Isi Surat Bocah SD di Sumbawa untuk Prabowo, Belum Pernah Cicipi MBG, DPRD NTT Sebut Alarm Keadilan
Dalam APBN 2026, pagu resmi anggaran BGN tercatat sebesar Rp268 triliun.
Dana tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Nanik mengungkapkan hingga 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di seluruh Indonesia.
Meski ada efisiensi pada sejumlah pos operasional, pemerintah memastikan program tetap berjalan.
Menurut Nanik, efisiensi anggaran justru diarahkan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan program.
“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” imbuhnya.
(TribunTrends/Tribunnews/Reza Deni)
