TRIBUNTRENDS.COM - Harapan besar untuk ikut menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru berubah menjadi keresahan bagi puluhan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat.
Setelah mengeluarkan dana ratusan juta rupiah untuk membangun dapur dan mempersiapkan operasional, mereka kini mengaku belum mendapatkan kejelasan status kerja sama yang dijanjikan sebuah yayasan.
Situasi itu membuat para pengelola dapur dari berbagai daerah di Jawa Barat mendatangi langsung Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).
Mereka datang dengan membawa harapan agar pemerintah memberikan penjelasan sekaligus solusi atas ketidakpastian yang mereka alami selama berbulan-bulan.
Baca juga: BGN Luncurkan Aplikasi Reviu Menu MBG, Kini Guru Bisa Langsung Laporkan Jika Makanan Bau dan Hambar
Di hadapan para pengelola dapur, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran mitra SPPG hanya dilakukan melalui portal resmi milik BGN, yakni mitra.bgn.go.id.
Sony menekankan bahwa BGN tidak pernah menunjuk kelompok tertentu ataupun yayasan tertentu untuk menghimpun calon mitra dapur MBG.
"Dalam proses pendaftaran SPPG, BGN itu enggak bekerja sama dengan satu kelompok, misalnya 'Ya, kamu himpun ini ya!' atau kerja sama dengan satu organisasi supaya dihimpun. Jadi, setiap personel mengajukan identitasnya kepada portal mitra.bgn.go.id, jadi identitasnya itu perorangan, bukan per kelompok yayasan," ujar Sony.
Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan penting di tengah maraknya dugaan modus penipuan berkedok kerja sama dapur MBG yang belakangan ramai diperbincangkan.
Para pengelola dapur yang datang ke kantor BGN diketahui berasal dari sejumlah daerah di Jawa Barat, seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, hingga Sumedang. Sebagian besar dari mereka tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) dan beberapa yayasan lainnya.
Koordinator pengelola, Oesep Sarwat, mengungkapkan bahwa para pengelola sudah terlalu lama menunggu kepastian operasional dapur yang dijanjikan.
"Sesuai data yang dipegang pengelola, ada lebih dari 100 dapur yang tergabung di YSBB. Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk biaya sewa tempat, renovasi bangunan dan dana koordinasi," ucap Koordinator, Oesep Sarwat saat ditemui di Bandung.
Menurut Oesep, rata-rata pengelola dapur telah mengeluarkan dana dalam jumlah fantastis demi mempersiapkan program tersebut.
"Rata-rata per dapur, pengelola sudah keluar uang di kisaran Rp 300 sampai 400 juta," ucapnya.
Dana tersebut disebut digunakan untuk menyewa bangunan, renovasi dapur, pembelian perlengkapan, hingga kebutuhan administrasi dan koordinasi lainnya.
Baca juga: Kena Tipu Miliaran Rupiah Berkedok Dapur MBG, Puluhan Investor Jabar Ngamuk Sambangi Kantor BGN
Kekecewaan para pengelola semakin memuncak karena Surat Perintah Kerja (SPK) yang dijanjikan tidak kunjung diterbitkan. Padahal, sebagian besar pengelola mengaku sudah menunggu sejak tahun 2025.
Oesep mengatakan, pihak yayasan selama ini terus memberikan alasan bahwa pelaksanaan program masih menunggu peluncuran nasional serta persetujuan Presiden Prabowo.
"Bukan hanya materi yang sudah terbebani, para pengelola dapur dan investor pun kini mengalami beban mental. Karena, puluhan orang relawan yang direkrut tak henti mempertanyakan kepastian bekerja," katanya.
Bahkan, sejumlah relawan disebut telah menjalani pelatihan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Jawa Barat demi mendukung program MBG tersebut.
Meski dihantui kerugian besar, para pengelola mengaku tetap ingin mendukung program pemerintah. Mereka berharap dapur yang sudah dibangun tidak dibiarkan terbengkalai.
"Kami datang ke BGN memohon ada kebijakan agar dapur yang sudah dibangun bisa dimanfaatkan. Kami murni ingin menyukseskan dan membantu pemerintah dengan menjadi mitra BGN," katanya.
Salah satu pengelola bahkan mengaku telah membangun dapur di kawasan Sukasari, Kota Bandung. Namun setelah pembangunan selesai, tidak ada lagi arahan maupun tindak lanjut yang jelas.
Baca juga: Pigai Sebut Program MBG Sukses Sikat Ketimpangan Ekonomi RI: Orang Boleh Kritik, Tapi Ini Fakta!
Menanggapi keresahan tersebut, Sony Sonjaya membuka ruang dialog langsung dengan para pengelola dan meminta mereka membawa bukti-bukti pendukung apabila merasa menjadi korban penipuan.
"Kita ngobrol saja ke ruangan. Sebutkan siapa, kapan, apa, di mana, bagaimana, mengapa, kalau ada bukti-bukti foto, transfer atau rekaman, nanti saya akan lihat, oh ini sepertinya ranah pidana, nanti saya akan koordinasi dengan Polri dan Polda," ujar dia.
Sony juga menegaskan bahwa nama Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB) tidak tercatat sebagai mitra resmi BGN. Selain itu, ia mengaku tidak mengetahui klaim kerja sama yayasan tersebut dengan Kementerian Pertahanan sebagaimana yang disampaikan para pengelola.
"Masyarakat diimbau untuk mewaspadai maraknya penipuan berkedok jual-beli titik lokasi SPPG. Masyarakat jangan sungkan bertanya, agar mendapat keterangan yang jelas," ujarnya.
Kini, para pengelola hanya berharap ada jalan keluar agar investasi besar yang sudah mereka keluarkan tidak berakhir sia-sia, sementara proses hukum terhadap dugaan penipuan pun mulai bergulir.
***
(TribunTrends/Kompas)
